Sabtu, 23 Agustus 2014

Menpan Azwar Abubakar akan Mereformasi Beberapa Kementrian/Lembaga Negara yg Gemuk

Dibuat pada 10 April 2013
Dilihat: 499
Cetak

Hari ini rabu tanggal 10 april Menpan azwar abubakar memberikan cerah umum di LAN Makassar, dalam ceramah tersebut beberapa kebijakan Menpan yg terkaita dengan reformasi birokrasi disampaikannya , beberapa kebijakannya yg dianggap Reformis adalah antara lain mengurangi kedeputian di lembaga andimistrasi negara dari yg sebelumnya 5 kini menjadi 3 demikian pula dengan BKN kedeputianyya juga dikurangi hingga terseisa hanya 5 kedeputian.

az

menurut Menpan sekarang sistem kenegaraan kita sangat gemuk itu bisa dilihat dengan banyaknya lembaga/komisi yg tumpang tindih tugas dan kewenangannya antara lembaga dengan lembaga lain . belum lagi masi banyaknya PNS yg tidak profesional dalam penempatannya hal itu bisa dilihat dengan banyaknya Kepala PU di daerah berlatar belakang sarjana agama/ S.ag, karena itu kedepan dalam penempatan pegawai harus disesuaikan dengan kompetensinya.

selain itu Rancangan UU ASN sebaiknya harus cepat disahkan DPR sehingga kedepan jabatan PNS  dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam penerimaan PNS disesuakan dengan kompetensinya, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.Berikut ini adalah Jenis Jabatan aparatur sipil negara (ASN) menurut RUU ASN yang termuat dalam BAB V, yaitu jenis jabatan ASN terdiri dari:
1. Jabatan Administrasi

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan administrasi, manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan.


Jabatan Administrasi terdiri dari:


a. jabatan pelaksana;

Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.


b. jabatan pengawas

Jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.


c. jabatan administrator.

Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan


2. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari:


a. ahli pertama;

b. ahli muda;

c. ahli madya, dan

d. ahli utama.


dan jabatan fungsional keterampilan yang terdiri dari:


a. pemula;

b. terampil; dan

c. mahir.

3. Jabatan Eksekutif Senior


Jabatan Eksekutif Senior adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan Eksekutif Senior terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jabatan Eksekutif Senior berfungsi memimpin dan mendorong setiap Pegawai ASN pada Instansi dan Perwakilan melalui:

a. kepeloporan dalam bidang:

1. keahlian profesional;

2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan

3. kepemimpinan manajemen.

b. mengembangkan kerjasama dengan Instansi lain; dan

c. keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN
dan selain itu dalam proses penerimaan PNS kedepan akan menggunakan meryt system dimana penerimaan PNS disesuaikan dengan jumlah pegawai yg memasuki masa pensiun. dan bahkan yg lebih menarik lagi bahwa seluruh PNS kedepan bukan lagi bertanggungjawab dan diangkat oleh gubernur/walikota/bupati. akan tetapi PNS langsung secara organisasi dan terstruktur berada dibawa SEKDA.
demikianlah beberapa penekanan Menpan dalam kunjungannya di Makassar.

Sumber: http://birokrasi.kompasiana.com/2013/04/10/menpan-azwar-abubakar-akan-mereformasi-beberapa-kementrianlembaga-negara-yg-gemuk-544844.html

 

BPK Bongkar Kejanggalan Penerimaan CPNS

Dibuat pada 03 April 2013
Dilihat: 534
Cetak

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membongkar adanya kecurangan yang dilakukan instansi dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

bpk. s

Dari hasil pemeriksaannya, BPK mengungkap fakta temuan terkait penerimaan CPNS  yang masih diwarnai dengan kejanggalan.
      
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil audit kinerja oleh BPK sepanjang semester II 2012 lalu.

'Kami temukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektifitas penambahan PNS,' ujarnya, Selasa (2/4).
      
Menurut Hasan, salah satu kelemahan dalam perekrutan PNS adalah waktu pengumuman penerimaan PNS yang lebih cepat dari yang seharusnya dan tidak melalui media massa sehingga tidak diketahui masyarakat luas. 'Artinya, ini tidak transparan,' katanya. (wan/owi)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=165609

 

Gaji Pokok PNS Mentok Rp4,5 Juta

Dibuat pada 01 April 2013
Dilihat: 963
Cetak

JAKARTA--Proporsi gaji pokok lebih tinggi dibanding tunjangan jabatan tidak bisa direalisasikan pemerintah untuk saat ini.  Pasalnya, dengan gaji pokok lebih kecil dibanding tunjangan jabatan saja, pemerintah harus mengeluarkan Rp60 triliun untuk membayar pensiunan PNS.

"Karena negara kita bisa colaps kalau sistem gaji pokok lebih besar dibanding tunjangan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar usai acara penyerahan laporan akuntabilitas kinerja Provinsi Riau dan Pemkab/Pemkot se Riau di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Senin (1/4).

Idealnya, lanjut politisi PAN ini, gaji pokok harus lebih tinggi dibandingkan tunjangan. Hanya saja, kondisi keuangan Indonesia sangat tidak memungkinkan akan hal itu. Apalagi saat ini beban pemerintah untuk membayar pensiun PNS sebanyak Rp 60 triliun, sedangkan iuran pensiunnya hanya sekitar Rp 7 triliun.

"Bisa Anda bayangkan, berapa banyak uang negara yang harus dikeluarkan untuk membayar pensiun PNS bila gaji pokoknya gede. Sekarang saja gaji pokoknya kecil sudah Rp 60 triliun beban pensiunnya," ucapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjut Azwar, pemerintah tetap menerapkan gaji pokok lebih rendah dibanding tunjangan.

Antara pegawai golongan I dengan golongan III maupun IV selisih gajinya menjadi 1:10 atau 1:15. Sebagai contoh gaji pokok PNS golongan Ia Rp 1,5 juta, sedangkan golongan IVc sekitar Rp 4,5 juta.

"Itu sudah mentok Rp 4,5 juta. Nanti kalau ditambah take home pay sekitar dua sampai tiga kali gaji untuk jabatan struktural, seorang PNS golongan IV bisa sekitar Rp 15 juta," terangnya.

Selain itu pemerintah juga memberlakukan remunerasi yang diukur dengan capaian kinerjanya.

Meski remunerasi diberlakukan, tambah Karo Hukum dan Humas Muhammad Imanudin, tidak semua tunjangan dihapuskan. Contohnya, bila ada kerja sama antarkementerian/lembaga (K/L), honorarium PNS tetap diberlakukan.

"Kecuali honor di internal instansi sendiri tidak diberikan, kalau lintas K/L masih berlaku. Jadi intinya, seorang PNS mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan/fungsional dan remunerasi," bebernya.

Sebelumnya WamenPAN-RB Eko Prasojo mengatakan, pemerintah tengah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan SDM Aparatur. Selain itu juga dipersiapkan regulasi yang menyangkut sistem penggajian PNS, sampai pada perhitungan pensiun.

Pasalnya, penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai sangat erat kaitannya. “Kita sedang menyiapkan sistem penggajian yang dikaitkan dengan tanggung jawab dan beban kerja pegawai, risiko dari pekerjaan yang dilakukan, sehingga menciptakan sistem penggajian yang adil. Melalui sistem ini, bisa saja jabatannya sama, tapi grading atau bobotnya berbeda, sehingga penghasilannya juga akan berbeda," beber Eko Prasojo. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/04/01/165407/Gaji-Pokok-PNS-Mentok-Rp4,5-Juta-

 

Tahun Depan, Pemerintah Terapkan Sistem Penilaian PNS

Dibuat pada 31 Maret 2013
Dilihat: 525
Cetak

Jurnas.com | Terhitung mulai Januari 2014, pemerintah akan menerapkan sistem penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, PNS akan dinilai sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

khaks

Penilaian pegawai akan meliputi dua dimensi, yaitu penetapan kinerja dan disiplin pegawai. “Karena itu, seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang telah melaksanakan reformasi birokrasi diharuskan melakukan uji coba pada tahun ini, sehingga pada tahun 2014 semua sasaran kerja pegawai (SKP) sudah berjalan dengan baik,” kata Eko dalam rilisnya, di Jakarta, Minggu (31/3).

Eko menjelaskan, penilaian akan dimulai dari penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh PNS secara individual. Indikator-indikator yang digunakan dalam penilaian mengacu kepada indikator organisasi. Diharapkan penilaian ini nantinya mampu menjawab kinerja organisasi.

Berbeda dengan sistem penilaian sebelumnya yang dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), penggunaan sistem SKP ini dipastikan akan lebih adil, obyektif, transparan, akuntabel dan terukur. “Tidak seperti DP3 yang lebih banyak pada unsur subyektifitas pimpinan terhadap bawahannya,” kata Eko.

Kementerian PAN dan RB, lanjut Wamen, mulai melakukan penilaian prestasi kerja pegawai pada 1 April 2013. “Kami harap kementerian lain yang belum menerapkan, agar memulainya. Lebih dari itu, hal ini sedapat mungkin dijadikan program prioritas semua K/L terutama yang telah melakukan reformasi birokrasi,” ujar Guru Besar UI ini.

Ia menambahkan, ada tiga syarat utama agar pelaksanaan penilaian berjalan efektif. Syarat tersebut yaitu komitmen pimpinan, budaya kinerja, serta manajemen kinerja itu sendiri. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, ia berharap, pada 2014 semua SKP sudah berjalan dengan baik, dan pemerintah bisa mengukur setiap kinerja masing-masing pegawai.

sumber : http://www.jurnas.com/news/86891/Tahun_Depan,_Pemerintah_Terapkan_Sistem_Penilaian_PNS/1/Sosial_Budaya/Humaniora

 

BKN Adakan Uji Publik Honorer K-2

Dibuat pada 28 Maret 2013
Dilihat: 543
Cetak

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai 27 Maret hingga 16 April melangsungkan uji publik terhadap tenaga honorer kategori dua (K-2). Tenaga honorer K-2 adalah pegawai yang terdaftar, tapi pendapatannya tidak dari APBN/APBD. Karena itu, sejumlah instansi pusat dan daerah yang memiliki tenaga K-2 harus segera mengumumkan nama-nama tenaga honorer melalui website atau media komunikasi lainnya.test-guru-honor

’’Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan respons terhadap daftar tenaga honorer K-2 yang ada. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) No B/751/M.PAN-RB/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013,” jelas Direktur Pengelolaan Jaringan dan Informasi (Lanjafor) Budi Hartono di Jakarta, Rabu (27/3).

Dalam mengumumkan listing K-2 itu, para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik pusat maupun daerah, harus mencantumkan persyaratan tenaga honorer sesuai PP No 48/2005 jo PP No 43/2007 dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB No 05/2010. Setelah diumumkan, PPK akan melakukan penelitian dan pemeriksaan apabila ada sanggahan, pengaduan, atau keberatan atas tenaga honorer yang bersangkutan.

”Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan itu disampaikan paling lambat 45 hari sejak pengumuman dan menyampaikan hasilnya kepada kepala BKN,” papar Budi.

Hingga kini, setidaknya tercatat 59.640 tenaga honorer K-2 di 29 instansi pusat. Terkait dengan hal itu, pihaknya berharap masyarakat ikut aktif dalam uji publik tersebut. Sebab, pelaksanaan tes bagi tenaga honorer K-2 akan dilaksanakan sekitar Juni atau Juli tahun ini. Ujian tersebut hanya dapat diikuti mereka yang memiliki nomor register yang berlaku sebagai nomor tes peserta. ”Berbagai lapisan masyarakat hendaknya memanfaatkan secara baik uji publik ini. Antara lain dengan mengajukan sanggahan ataupun keberatan yang disertai bukti kuat,” lanjutnya.

Kasubdit Sistem Integrasi Aplikasi Kepegawaian Jusak S.T. Malau mengatakan, instansi pemerintah yang memiliki tenaga honorer perlu menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan besar antara honorer K-1 (pendapatannya dibebankan APBN/APBD) dan tenaga honorer K-2. Perbedaan keduanya hanya dari aspek pembayaran gaji. ”Gaji tenaga honorer K-1 berasal dari APBN/APBD, sedangkan gaji tenaga honorer K-2 berasal dari non-APBN/APBD,” jelas Malau.

Di samping itu, penyelesaian tenaga honorer kategori 2 tidak terlepas dari tenaga honorer kategori 1. Sebab, tenaga honorer kategori 1 yang tidak memenuhi kriteria karena pembayaran gajinya berasal dari non-APBN/APBD akan otomatis tercatat menjadi tenaga honorer kategori 2. ”Jadi, tidak berbeda jauh,” imbuh dia. (ken/c6/oki)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=164781

 

Halaman 1 dari 4

Kalender Arsip

August 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
You are here:   HomeLiputan MediaSub Bidang Kelembagaan