Selasa, 16 September 2014

PNS Mangkir Bakal Diganjar Sanksi

Dibuat pada 12 Oktober 2013
Dilihat: 201
Cetak

hormat

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail akan memberikan sanksi para PNS yang mangkir. Sanksi akan diberikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.

"Bila ada PNS harus diberikan sanksi, sanksinya harus sesuai dengan PP. Kami akan mengevaluasi kehadiran PNS, bila ada yang harus diberi sanksi, maka akan diberikan, karena sidak hari ini juga diikuti oleh Badan Kepegawain Daerah dan Inspektorat Kota Depok," ujar Nur Mahmudi, Senin (12/8).

Menurut Nur Mahmudi, sanksi dan prosedur yang berlaku akan disesuaikan dengan PP No. 53 Th. 2010 tentang Disiplin Pegawai. Terkait dengan adanya PNS yang membawa anak saat bekerja, pihaknya masih memberikan toleransi hingga seminggu karena pembantu belum ada.

"Yang penting mereka masuk bekerja dan kehadiran anak dikantor tidak mengganggu tugas, serta bisa memberikan pelayanan dengan on time," ujarnya.

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/158136/PNS-Mangkir-Bakal-Diganjar-Sanksi

 

Distribusi Soal CPNS Honorer Dua Tahap

Dibuat pada 11 Oktober 2013
Dilihat: 253
Cetak

distribusi soal antara

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai mendistribusikan soal tes seleksi calon pegawai negeri sipil untuk pegawai honorer kategori 2 pada 20 Oktober mendatang.

“Tahap pertama rencananya dilakukan mulai 17 Oktober ke delapan provinsi di Tanah Air yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Setiawan Wangsaatmaja dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (11/10/2013).

Distribusi soal dan lembar jawab komputer (LJK) untuk pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang bagi tenaga honorer K2 tersebut memang dijadwalkan akan dilakukan dalam dua tahapan.
Tahap pertama dijadwalkan tiba pada 20 Oktober, yang selain dikirimkan ke pemerintah daerah, juga akan dikirimkan ke delapan K/L yang menggelar pelaksanaan ujian bagi tenaga honorer K2.
Kedelapan K/L tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian RI.

“Pengiriman soal dan LJK ke kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober,” tambah Setiawan.
Sementara itu, distribusi tahap kedua akan dimulai pada 23 Oktober dan dijadwalkan tiba pada 25 Oktober hingga 1 November.
Untuk pengiriman soal tahap kedua dilakukan ke 25 provinsi lain serta 24 kementerian dan lembaga Pemerintah (K/L).

Setiawan menjelaskan empat hal penting yang perlu diperhatikan Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2013 dalam pelaksanaan seleksi. Selain jadwal pelaksanaan, distribusi soal tenaga honorer K2, LJK dan enkrip soal pelamar umum juga dinilai penting. “Persiapan dan penggandaan soal pelamar umum, serta pengumpulan atau penyampaian LJK juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan,” ujar Setiawan.

Fransiska Ninditya|ANTARA

Sumber: http://www.soloblitz.co.id/2013/10/11/29776/

 

Distribusi Soal Tes Honorer K2 Mulai 20 Oktober

Dibuat pada 11 Oktober 2013
Dilihat: 207
Cetak

ilustrasi distribusi soal

JAKARTA -- Pendistribusian soal dan lembar jawab komputer (LJK) untuk tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) bagi tenaga honorer kategori dua (K2) akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diperkirakan tiba tanggal 20 Oktober 2013, dan tahap kedua akan tiba antara 25 Oktober sampai 1 November 2013.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pendistribusian tahap pertama rencananya akan dilakukan mulai 17 Oktober pada delapan provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bali, NTT, dan NTB.

Selain itu, soal dan LJK juga akan dikirim kepada delapan Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengadakan ujian tenaga honorer K2, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, Kementerian PU, Mahkamah Agung (MA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Polri.

“Pengiriman soal dan LJK ke kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober,” ujar Setiawan dalam keterangan persnya, Jumat (11/10).

Dijelaskannya, pendistribusian soal dan LJK tahap kedua akan dimulai 23 Oktober 2013 ke-25 provinsi di luar delapan provinsi tahap pertama, dan 24 K/L lain.

“Persiapan dan penggandaan soal pelamar umum, serta pengumpulan atau penyampaian LJK juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan,” imbuhnya.

Dikatakan Setiawan, master soal pelamar umum yang sudah sudah diserahkan kepada masing-masing instansi penyelenggara di K/L dan pemprov. Penanggung jawab diminta untuk mengisi format informasi terkait dengan tempat dan tanggal pembukaan atau dekrip master soal. Tempat penggandaan harus dijamin keamanan dan kerahasiaannya, dengan didukung pakta integritas dan berita acara.

Pengumpulan dan penyampaian LJK ke Panselnas harus dalam kondisi tersegel dari masing-masing instansi. “Jika menemukan kecurangan dan kejanggalan, masyarakat maupun tim pengawas dapat melaporkan ke Pusdiklat Sekretariat Negara di Jalan Gaharu Satu Nomor Satu Jakarta Selatan,” tegasnya. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/10/11/195399/Distribusi-Soal-Tes-Honorer-K2-Mulai-20-Oktober-

 

Banyak Celah Kecurangan Tes CPNS dengan LJK

Dibuat pada 10 Oktober 2013
Dilihat: 379
Cetak

kecurangan

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menegaskan, resiko ujian menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) lebih kecil dibanding Lembar Jawab Komputer (LJK).

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS tahun 2013 telah mengidentifikasi titik krisis dan risiko yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan pengadaan CPNS, dari tenaga honorer kategori dua (K2) maupun dari pelamar umum.

Resiko pada CAT yang mungkin terjadi menurut Azwar, antara lain listrik mati, jaringan terganggu, aplikasi bermasalah, dan kecurangan dengan adanya joki.  Semua itu bisa diantisipasi, jika listrik mati dengan otomatisasi ke genset, kalau jaringan, harus dipilih penyedia jaringan berkompeten, uji coba aplikasi sesuai beban riil.“Untuk mengantisipasi adanya joki, kontrol identitas harus ketat dan CCTV,” ujar Azwar dalam keterangan persnya, Kamis (10/10).

Dia meminta Tim Pengawas Panselnas segera menyusun upaya mitigasi risiko, mulai dari proses pengumuman, pelamaran, pelaksanaan tes, pengolahan LJK, penetapan pengumuman hasil tes, proses penetapan NIP, dan penempatan pegawai.

Manajemen instansi pelaksana pengadaan CPNS bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam upaya mitigasi resiko tersebut. Risiko pengadaan CPNS dan upaya mitigasinya perlu diinformasikan kepada seluruh instansi yang melaksanakan seleksi CPNS tahun 2013, untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2013."Tujuan dari mitigasi resiko untuk membangun kesadaran dan meningkatkan kewaspadaan pelaksanaan pengadaan CPNS akan resiko yang mungkin timbul.

Selain itu, juga mendorong koordinasi pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2013 oleh Panselda/Panselwil dengan tim pengawas di daerah, yang merupakan perwakilan dari BPKP setempat," bebernya.Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam Binsar Simanjuntak selaku Sekretaris Tim Pengawas Panselnas CPNS Tahun 2013 mengatakan, contoh risiko dan mitigasi pada pelaksanaan seleksi CPNS antara lain pada tahap persiapan penggandaan naskah soal.

Di sana dapat terjadi pencetakan yang tidak selesai tepat waktu, naskah soal bocor saat penggandaan dan dapat dicopy oleh pihak yang tidak berhak, hasil cetakan sub standar, hasil cetakan LJK mudah rusak, dan jumlah cetakan tidak sesuai dengan jumlah peserta ujian.Menurutnya, semua itu dapat dimitigasi dengan pemilihan rekanan yang kompeten, pengawasan personil di percetakan mulai dari decript soal sampai dengan pengamplopan.

Selain itu, pengamanan oleh pihak tim independen seperti LSM dan Polri, pemeriksaan kualitas kertas, dan mengontrol jumlah peserta dengan jumlah soal/LJK dalam kontrak."Lain halnya dengan tahap pelaksanaan ujian, dengan risiko pengawas ujian yang tidak kompeten dan independen, ruang ujian dapat diakses oleh yang tidak berhak, adanya joki ujian dan adanya kecurangan antar peserta ujian," ujar Binsar.Dia mencontohkan mitigasi yang dapat dilakukan adalah adanya pakta integritas dan pemilihan pengawas yang kompeten, pembatasan akses ke ruang ujian dan harus memakai tanda pengenal, pengecekan foto peserta ujian, dan pengawasan langsung kepada peserta ujian.

Di samping itu, pada pasca pengolahan hasil ujian, jumlah LJK yang diterima dan dinilai bisa jadi berbeda, serta pemindaian nilai LJK ke dalam daftar nilai dapat berubah. Hal tersebut dapat diakali dengan penyegelan amplop LJK, kontrol daftar nilai peserta dengan jumlah penerimaan LJK dan penyerahan nilai, serta kontrol nilai per LJK dengan pengumuman dan adanya prosedur  uji petik. (esy/jpnn)

Sumber:http://www.jpnn.com/read/2013/10/10/195224/Banyak-Celah-Kecurangan-Tes-CPNS-dengan-LJK-

 

Tak Memenuhi Syarat, Ratusan Pelamar CPNS Dicoret

Dibuat pada 09 Oktober 2013
Dilihat: 357
Cetak

honorer-k2-4

KENDARI - Meski belum ada pengumuman resmi, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah mengantongi nama-nama pelamar yang tidak bisa ikut tes CPNS jalur umum pada 3 November mendatang.
    
Dari 4.844 pelamar, sekitar enam persen lebih atau sekitar 300-an  dicoret alias gugur berkas. Hal ini diungkapkan Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Sultra, Armada saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/10).
    
"Hasil verifikasi berkas ada 300-an lebih pelamar yang gugur. Mereka tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam pendaftaran. Jumlah itu terbagi dibeberapa formasi pendaftar yang dibutuhkan," ujar Armada.
    
Dalam persyaratan CPNS, memang ada beberapa yang berpotensi mengganjal pelamar. Mulai dari IPK (standar 2.6), akreditasi minimal C hingga persoalan ijazah. Beberapa kriteria itulah yang diakui Armada banyak pelamar tidak lulus berkas.
    
"Namun untuk lebih jelasnya, kami akan sertakan kekurangan berkas itu pada para pelamar, supaya mereka tahu. Ini bukan semata-mata mekanisme administrasi, tapi sebagai bentuk transparasi dalam penerimaan CPNS," argumennya tanpa menjelaskan secara rinci pelamar mana saja paling banyak gugur.
    
Armada kembali menjelaskan,  mekanisme dan jalur penerimaan CPNS tahun ini. Kata dia, pengiriman berkas melalui kantor Pos, Begitu juga dengan pengumuman kelulusan melalui tempat yang sama. "Lolos berkas atau tidak, berkas lamarannya tetap dikembalikan pada mereka. Nanti kantor Pos yang bawakan ke alamat masing-masing," ungkapnya.
    
Dengan dicoretnya beberapa pelamar, maka saingan semakin berkurang. Meski begitu bukan berarti akan mudah meraih tiket kursi PNS lingkup Pemprov Sultra. Pasalnya, dari jumlah pelamar yang ada dibanding kuota tersedia sangat jauh rasionya (1:54), walaupun dikembalikan sesuai formasi masing-masing. (cr3/awa/jpnn)Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/10/09/194908/Tak-Memenuhi-Syarat,-Ratusan-Pelamar-CPNS-Dicoret-

 
You are here:   HomeLiputan MediaBidang PAN