Jumat, 18 April 2014

Perjalanan dinas PNS adalah bentuk pemborosan

Dibuat pada 24 Oktober 2013
Dilihat: 104
Cetak

perjalanan dinasSindonews.com - Pemerintah hari ini mengumumkan kenaikan anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian atau lembaga sebesar 33 persen atau Rp8 triliun dari Rp24 triliun pada 2013, menjadi Rp32 triliun pada 2014.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ondy A Saputra menilai, kenaikan tersebut sebagai bentuk pemborosan yang dilakukan oleh Pemerintah.“Seharusnya anggaran negara digunakan seefisien mungkin, penambahan anggaran untuk perjalanan dinas adalah bentuk pemborosan uang negara,” kata Ondy, lewat rilisnya kepada Sindonews, Selasa (22/10/2013).“Apa yang dihasilkan oleh perjalanan dinas selama ini tak sebanding dengan biaya perjalanannya.

Dari pada uang negara dihabiskan untuk perjalanan dinas, lebih baik anggaran negara dialokasikan untuk bidang lain yang lebih penting seperti untuk pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sejak 2010 tidak ada kader Gerindra yang duduk di instansi pemerintahan maupun legislatif dari berbagai tingkatan yang melakukan kunjungan ke luar negeri."Perjalanan dinas dapat dikurangi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kita dapat mencontoh penggunaan skype untuk studi banding yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),” tutupnya..

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/22/15/796939/perjalanan-dinas-pns-adalah-bentuk-pemborosan

 

14 K/L Dapat Tunjangan Kinerja Tambahan

Dibuat pada 24 Oktober 2013
Dilihat: 242
Cetak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana untuk menambah pengalokasian tunjangan kinerja kepada kementerian/lembaga (K/L) pada 2014.  Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Selasa (22/10), mengatakan, terdapat 14 K/L yang mendapat tunjangan kinerja tambahan.

"Anggarannya berasal dari kombinasi antara anggaran yang sudah ada dan tambahan. Intinya, pasti nambah lagi pagunya seiring penambahan K/L (penerima tunjangan kinerja)," ujar Askolani.Pemerintah menganggarkan Rp 26,7 triliun untuk tunjangan kinerja bagi K/L pada 2013 dan 2014.  Sebanyak Rp 11,7 triliun dialokasikan pada tahun ini. Kemarin, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, disepakati penambahan anggaran tunjangan kinerja bagi 23 K/L senilai Rp 1,108 triliun.

 Dengan demikian, anggaran tunjangan kinerja tahun ini menjadi Rp 12,8 triliun.  Sedangkan untuk tahun depan, alokasi anggarannya diperkirakan sekitar Rp 15 triliun.  Sebagai gambaran, 14 K/L yang akan mendapatkan tunjangan kinerja 2014 adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mahkamah Konstitusi, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kemudian, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Yudisial, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Badan Informasi Geospasial.Medio 2008-2013, terdapat 67 K/L yang telah tunjangan kinerja.  Tunjangan kinerja diperoleh setelah K/L yang bersangkutan dinilai telah melakukan reformasi birokrasi.

Target dan sasaran reformasi birokrasi adalah terciptanya birokrasi yang bersih, efisien, hemat, transparan, melayani dan terdesentralisasi.  Dasar hukum pelaksanaannya adalah Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemberian tunjangan kinerja pada dasarnya didasari oleh performa kerja masing-masing PNS.

Apabila performanya menurun, tentu ada sumber pendapatan PNS yang dipotong.  "Artinya based on kinerja.  Memang harus begitu," kata Hatta.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/10/22/mv2847-14-kl-dapat-tunjangan-kinerja-tambahan

 

DPR Setujui Anggaran Tambahan untuk Tunjangan PNS

Dibuat pada 24 September 2013
Dilihat: 154
Cetak

CdDQ5KJLhz

VIVAnews - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,108 triliun yang diajukan pemerintah. Anggaran tambahan ini untuk memenuhi kebutuhan tunjangan kinerja puluhan kementerian atau lembaga (K/L) pemerintah.Dalam rapat yang diselenggarakan bersama Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Senin 21 Oktober 2013.

Menteri Keuangan, Chatib Basri menyodorkan 21 nama lembaga yang anggarannya telah mendapatkan persetujuan komisi DPR untuk ditambahkan. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp116,83 miliar, Kementerian Perdagangan sebesar Rp58,74 miliar, Kementerian Luar Negeri sebesar Rp37,7 miliar, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp21,43 miliar.

"Lalu, ada lima lembaga yang masih dalam proses persetujuan, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perpustakaan Nasional, dan Sekretariat Jenderal DPR RI," kata Chatib.Dia melanjutkan bahwa ada lembaga yang anggarannya telah mendapat persetujuan DPR dan telah tersedia.

Lembaga itu adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Koordinasi Keamanan Laut.Sementara itu, Wakil Menteri PAN-RB, Eko Prasodjo, mengatakan bahwa pengajuan anggaran itu bermaksud untuk memberikan tunjangan kinerja. Tunjangan tersebut untuk mendukung adanya program pemerintah, yaitu reformasi birokrasi. Pihak kementerian ini juga telah meminta kepada instansi pemerintah untuk melakukan efisiensi dalam birokrasinya."Tapi, ternyata tidak cukup.

Jadi, kami meminta persetujuan tambahan dari Badan Anggaran untuk 28 K/L," kata Eko seusai rapat.Sebagai informasi, anggaran yang diajukan untuk 28 instansi tersebut sebesar Rp3,5 triliun. Dengan adanya persetujuan Badan Anggaran, pemerintah bermaksud membayar tunjangan kinerja terhitung 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Deseber 2013."Kami memberikan tunjangan itu untuk mendorong K/L melakukan R/B.

Besaran tunjangan tiap orang dihitung berdasarkan job grading atau beban jabatan. Itu mencerminkan beban kerja dan risiko pekerjaan," kata dia. (adi)

Sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/452864-dpr-setujui-anggaran-tambahan-untuk-tunjangan-pns

 

Remunerasi Rp2,5 Triliun Segera Cair

Dibuat pada 24 September 2013
Dilihat: 501
Cetak

remunrasi

JAKARTA - Kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Anggaran tunjangan berbasis kinerja alias remunerasi yang sempat tertunda, akan segera dicairkan.
       
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, tahun ini pemerintah sudah menganggarkan dana remunerasi Rp2,55 triliun untuk kementerian/lembaga (K/L). "Untuk 2013 akan segera dilaksanakan," ujar Askolani, Selasa (22/10).

Menurut dia, tahun ini sebenarnya ada 28 K/L yang siap menerima remunerasi. Namun, tiga diantaranya, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Perpustakaan Nasional, hingga saat ini masih belum mendapat persetujuan komisi terkait di DPR. "Jadi, untuk tiga K/L itu, kita masih tunggu dulu (pencairannya)," katanya.

Tahun depan, lanjut dia, akan ada tambahan 14 K/L baru yang juga akan mendapat remunerasi. Askolani menyebut, salah satu lembaga, yakni Setjen DPR yang sedianya akan mendapat remunerasi tahun ini, akan ditunda menjadi tahun depan. "Tahun ini, kita ingin selesai yang 28 (K/L) dulu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati mengatakan, penambahan jumlah K/L yang masuk daftar penerima remunerasi membuat pemerintah mengubah skema gaji PNS. "Untuk yang menerima remunerasi, sistem honorarium akan dihapus pada 2014," ujarnya.Anny menyebut, selama ini masih ada beberapa K/L yang mengalokasikan anggaran untuk honorarium, misalnya dalam pembentukan kepanitaan sebuah acara K/L. "Tahun depan, yang seperti itu dihapus agar anggaran tidak melonjak terlalu tinggi," katanya.
 
Penghapusan honorarium ini sudah dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang sistem penggajian PNS, serta PP No 46 Tahun 2011. Di situ disebutkan, 2013 menjadi masa transisi bagi K/L yang masih menganggarkan honorarium, sehingga pada 2014 sudah tidak diperbolehkan lagi.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR (membidangi sektor keuangan dan anggaran) Harry Azhar Azis mengatakan, pemberian remunerasi bagi PNS seharusnya tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, melainkan juga bisa menjadi pendorong kinerja aparat negara agar bekerja lebih baik. "Karena itu, sistem remunerasi juga harus dilengkapi dengan reward and punishment berdasar kinerja," katanya.(owi/agm)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/10/23/197057/Remunerasi-Rp2,5-Triliun-Segera-Cair-

 

Akademisi Asing Sorot Reformasi Birokrasi Indonesia Pengawasan Belum Total, Korupsi Masih Merajalela

Dibuat pada 23 Oktober 2013
Dilihat: 113
Cetak

ijazah gelar sarjana pendidikan

JAKARTA - Upaya reformasi birokrasi di Indonesia ternyata mendapat perhatian dari akademisi luar negeri. Secara umum mereka mengapresiasi gerakan untuk mewujudkan good governance itu. Tetapi, mereka juga membawa sejumlah catatan untuk percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.
 
Sorotan para ilmuan itu muncul dalam ajang 2nd Asia-America-Africa-Australia Public Finance Management Conference (2nd A4-PFM Conference) di Universitas Terbuka (UT) kemarin. Guru besar Universiti Teknologi Mara (UiTM MARA) Malaysia Prof Nafsiah Muhamed menuturkan reformasi birokrasi menuju good governance bisa terwujud jika ada perubahan pada aparatur dan sistem yang berlaku.
 
Untuk urusan sistem, Nafsiah mencontohkan upaya serupa yang dilakukan negaranya. Di Malaysia, keberadaan badan audit pemerintahan sangat penting. Bahkan badan audit pemerintahan ini dijalankan secara berlapis. Yakni badan audit internal lembaga atau instansi tertentu dan badan audit eksternal. "Upaya auditnya juga dilakukan secara profesional," kata dia.
 
Di Indonesia sejatinya sistem penerapan badan audit secara berlapis sudah dilakukan. Badan audit internal instansi di Indonesia dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian.Sedangkan di daerah, fungsi audit internal dilakukan oleh inspektorat daerah. Kemudian untuk audit eksternal dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksaan (BPKP).
 
Sedangkan untuk urusan aparatur, Nafsiah mengatakan seluruh PNS harus paham arah kebijakan reformasi birokrasi. Menurutnya upaya reformasi birokrasi ini tidak bisa berjalan, jika yang memahaminya hanya para pimpinan.
 
Nafsiah mengatakan setelah sistem dan aparatur bisa dibenahi, tugas berikutnya adalah mencegah jangan sampai ada korupsi. Dia menuturkan bahwa penyakit yang menghambat pertumbuhan reformasi birokrasi adalah korupsi dan mismanajemen.
 
Sorotan tentangan reformasi birokrasi di Indonesia juga diutarakan oleh Prof Vivienne Tobassa Eggers dari Curtin and Open Universities Australia. Dia menyebut upaya reformasi birokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya going from good to great.Vivienne menekankan reformasi birokrasi terwujud jika pelayanan publik mengalami perubahan signifikan. "Dan manfaat  perubahan itu dirasakan oleh masyarakat," kata dia.
 
Vivienne mengatakan kualitas pelayanan publik bisa ditingkatkan melalui akuntabilitas verifikasi segala perizinan yang dibutuhkan masyarakat. Mulai dari berapa lama mengurus perizinan hingga berapa besar biayanya, jika berbiaya, harus diketahui publik secara jelas dan pasti. "Akuntabilitas ini untuk semua level  birokrasi (pemerintah pusat dan daerah, red)," katanya.
 
Di dalam negeri, program reformasi birokrasi terus dipoles. Di antaranya yang terkait dengan pemberian kompensasi remunerasi. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo menyebutkan, anggaran untuk membayar remunerasi idealnya diambil dari efisiensi anggaran dari masing-masing instansi.
 
"Jadi tidak ada mata anggaran khusus untuk membayar remunerasi di APBN," katanya. Aturan baru tentang sistem penganggaran remunerasi ini terus dimatangkan oleh Kementerian PAN-RB. (wan)Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=197065

 
You are here:   HomeLiputan MediaBidang PAN