Kamis, 24 April 2014

Pemda Mulai Terapkan Reformasi Birokrasi, Pencairan Tunjangan Remunerasi Menunggu Evaluasi

Dibuat pada 29 Mei 2013
Dilihat: 398
Cetak

JAKARTA - Program reformasi birokrasi akhirnya secara resmi diluncurkan hingga di level pemprov, pemkot, hingga pemkot. Total ada 98 pemerintah daerah yang menjadi proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi. Aparatur di daerah jangan dulu memikirkan tunjangan remunerasi, karena masih menunggu evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Saat diresmikan oleh Wapres Boediono Selasa (28/5), program reformasi birokrasi untuk pemda ini diluncurkan untuk 98 instansi daerah. Rinciannya adalah 33 pemprov, 32 pemkot, dan 33 pemkab. Khusus untuk Pemprov DKI Jakarta, reformasi birokrasi tidak dijalankan hingga level bawahnya, karena tidak memiliki pemkab maupun pemkot. Sedangkan di Provinsi Aceh, ada dua pemkab yang menjalankan program ini yaitu Pemkab Aceh Besar dan Pemkab Aceh Tengah.

Contoh penerapan reformasi birokrasi diantaranya adalah di Pemprov Jawa Timur, kemudian juga di Pemkot Surabaya dan Pemkab Malang. Contoh lainnya, program ini diterapkan di Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Badung. Berikutnya juga di Pemprov DI Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, dan Pemkab Sleman.Menurut Wapres Boediono, reformasi birokrasi pada tingkat makro maupun mikro memerlukan pihak-pihak yang berani dan memiliki komitmen tinggi untuk melakukan perubahan. Karena, tujuan reformasi adalah melakukan perubahan dari sistem yang sudah ada."Harus ada figur seseorang sebagai penggerak," tutur Boediono di Hotel Bidakara, Jakarta.

Sosok yang paling ideal adalah orang yang menjadi pimpinan dari lembaganya. Suatu organisasi yang pucuk pimpinannya punya komitmen tinggi terhadap reformasi birokrasi, pasti jadi. Tapi kalau tidak punya komitmen, dimana reformasi birokrasi diserahkan pada yang lebih bawah, hasilnya akan tidak optimal.Karena itu, Boediono meminta agar pemerintah daerah mampu memunculkan tokoh yang mampu memperjuangkan reformasi birokrasi.

Caranya, dengan mengidentifikasi orang yang dinilai bisa menggerakkan proses perubahan. "Jangan menunggu di-drop dari pusat, itu sulit. Tokoh kampiun atau juara itu harus ada di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota,"ujarnya.Boediono juga menekankan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sangat tergantung pada rencana perbaikan sistem di masing-masing instansi. Sistem tersebut harus dipetakan dengan sistematis dan kongkrit, serta terukur keberhasilannya. Selain itu, pelaksanaan reformasi juga memerlukan upaya ekstra untuk menjaga birokrasi dari kepentingan sempit atau pengaruh-pengaruh yang tidak sehat. Sebab, politisasi birokrasi adalah kesalahan yang sangat fatal.

Meski begitu, Boediono meyakinkan bahwa pemerintah pusat tidak lantas lepas tangan. Justru, tugas pemerintah pusat adalah menfasilitasi proses reformasi birokrasi, terutama ketika sesuai otonomi daerah kewenangan administrasi berada di tangan pemerintah daerah. "Pemerintah pusat tidak akan mengambil alih," katanya. Upaya pemerintah pusat sebatas mendukung dengan asistensi teknis, pemberian dana dalam batas-batas tertentu, atau jika diperlukan mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya reformasi di daerah."Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, program reformasi birokrasi untuk pemda ini adalah sebuah keniscayaan. "Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalankan seluruh jajaran birokrasi di tanah air," katanya.

Azwar menuturkan jika program reformasi birokrasi ini dikelala dalam satu payung melalui koordinasi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang dipimpin langsung Wapres Boediono. Dia mengatakan jika saat ini kondisi karateristik pemda sangat beragam. Untuk itu program reformasi birokrasi dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.Selama ini program reformasi birokrasi diidentikkan dengan pemberian tunjangan remunerasi. Pihak Kemen PAN-RB meminta pemda fokus dulu dalam pembenahan tatanan birokrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Mulai dari pengurusan KTP, akte kelahiran, dan layanan publik lainnya. Jika memang ada pembenahan signifikan, boleh berbicara tentang remunerasi. (ken/wan)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=174215#

 

Remunerasi Pemda Harus Dibatasi

Dibuat pada 29 Mei 2013
Dilihat: 1045
Cetak

JAKARTA – Remunerasi di 98 pemerintah daerah (pemda) sebagai pelopor reformasi birokrasi harus dibatasi. Pengukuran insentif ini harus melalui kinerja dan kekuatan fiskal. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja berpendapat, remunerasi merupakan kompensasi adanya reformasi birokrasi.

Perubahan sistem ini lebih menuntut kinerja lebih maksimal. Namun, remunerasi ini harus disesuaikan dengan kekuatan fiskal daerah. Jika fiskal di suatu daerah ini lemah maka tidak boleh dijadikan pelopor reformasi birokrasi. Di sisi lain, ujarnya, pemerintah juga harus membatasi belanja pegawai daerah yang tidak boleh di atas 50 %.

Jika anggaran gaji ini terlalu besar, dana untuk fasilitas pelayanan publik pun rendah. Dampaknya akan berpengaruh terhadap kepuasan publik. “Jika publik melihat kinerjanya masih buruk maka remunerasi jangan diterapkan 100%,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDOkemarin. Hakam menambahkan, sistem pemberian remunerasi di daerah perlu dibahas secara detail. Dia mencontohkan, remunerasi di Ditjen Pajak sudah berlangsung lama.

Jika dilihat dari nominalnya maka remunerasi dan gaji sudah sangat menyejahterakan pegawai pajak.Faktanya masih banyak petugas pajak seperti Gayus Tambunan yang ditangkap KPK. Politikus PAN ini meminta pemerintah pusat menyusun standar pelayanan dan perencanaan yang ketat, agar reformasi birokrasi yang dijalankan di 98 pemda dapat terukur dengan satu parameter. Hal ini perlu dilakukan karena daerah mempunyai otonomi masing-masing.

Pengamat pemerintahan dari UI Budidharmono berpendapat, remunerasi akan menjadi beban tambahan anggaran pemda. Dia meyakini reformasi birokrasi akan gagal jika kekuatan fiskal di satu daerah lemah.Oleh karena itu, ujarnya, remunerasi belum perlu dilakukan apabila rasionalisasi jumlah pegawai dengan analisis beban kerja belum dilakukan.

Budi menambahkan, kendala lain yang perlu diwaspadai adalah tidak patuhnya kepala daerah akan Kepmenpan dan RB No 96/2013 tentang Penetapan Pilot ProjectReformasi Birokrasi bagi Pemda.Bupati sering menentang aturan gubernur. Para bupati yang menentang rata-rata berkuasa penuh atas daerahnya, karena merasa dipilih oleh rakyat dan bukan gubernur. neneng zubaidah

Sumber: http://www.koran-sindo.com/node/317847

 

Dicanangkan Wapres RI, Siak Pilot Project Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional

Dibuat pada 28 Mei 2013
Dilihat: 141
Cetak

Riauterkini-SIAK- Dari 409 Kabupaten dan Kota se-Indonesia, Kabupaten Siak dan 97 Kabupaten lainnya termasuk dalam Pilot Project Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional. Pencanangan tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. Boediono, M.Ec, dalam acara yang ditaja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

siwa

Acar tersebut berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (28/5/13). Terpilihnya Kabupaten Siak tersebut didasarkan pada upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, kompeten, dan melayani. Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Siak Drs H Syamsuar M.Si beserta Ketua DPRD Kabupaten Siak Zulfi Mursal SH, Asisten Adm Umum Drs H Djamaluddin, Kabag Humas Zulfikri S.Sos MM, serta Kabag Ortal Kaharuddin S.Sos.

Dalam paparannya, Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, penetapan 98 pemda sebagai pilot project tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri PANRB No. 96/2013 tentang Penetapan Pilot Project bagi Pemda. Jumlah itu terdiri dari 33 pemerintah provinsi, 32 ibukota provinsi (30 kota dan 2 kabupaten), serta 35 kabupaten di seluruh Indonesia.“Dengan dilakukan pencanangan, diharapkan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah semakin bergairah, dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, kompeten, dan melayani dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi” jelas Abu Bakar.Selain itu, Pemda juga harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan reformasi birokrasi. “Anggaran itu dialokasikan dari optimalisasi anggaran yang ada. Jadi pemda harus mampu melakukan efisiensi anggaran belanjanya, selain itu harus minimal meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) minimal CC, serta indeks kepuasan masyarakat (IKM) rata-rata baik.” tambahnya.

Dengan ditetapkannya sebagai pilot project melalui Kepmen PANRB No. 96/2013, Pemda terpilih mempunyai tugas menyusun Tim RB Pemda, yang terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai Gubernur/Bupati/Walikota, dan Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Tugas lain adalah menentukan baseline RB pemda sesuai dengan pedoman PMPRB, menetapkan road map (Dengan Peraturan Kepala Daerah), melaksanakan tahapan road map, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.Selain itu juga, ada kewajiban untuk melaporkan secara berkala dan sewaktu-waktu pelaksanaan RB pemda kepada Tim RB Nasional.***(vila/adv)

Sumber: http://www.riauterkini.com/siak.php?arr=60405

 

Pemko Tak Rekrut CPNS Jalur Umum

Dibuat pada 28 Mei 2013
Dilihat: 537
Cetak

SIDIMPUAN- Tahun ini, Pemko Padangsidimpuan (Psp), Sumut, tidak merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pelamar umum. Pasalnya, jumlah PNS di Pemko Psp telah mencukupi. Selain itu, pemko juga sedang memprioritaskan pengangkatan honorer kategori 2 (K2) yang diumumkan beberapa waktu lalu. "Psp kemungkinan besar tidak melakukan penerimaan PNS dari pelamar umum," kata Afdal Lubis, Kabid Formasi dan Pengembangan Pegawai Kota Psp, Senin (27/5).

Menurut Afdal, alasan yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya penerimaan CPNS untuk tahun 2013 dikarenakan peruntukan APBD Pemko Ppsp lebih 50 persen untuk  belanja pegawai.Selanjutnya disebabkan jumlah tenaga kerja honorer kategori 2 yang cukup banyak dan sampai saat ini belum juga diangkat. Kemudian, jumlah pegawai-pegawai di setiap instansi pemerintahan yang ada di Kota Psp masih cukup."Jadi ada beberapa kendala yang menyebakan Pemerintah Kota Psp tidak melakukan penerimaan CPNS untuk tahun ini. Di antaranya, jumlah anggaran belanja pegawai yang masih di atas 50 persen dari jumlah APBD, jumlah tenaga kerja honorer kategori 2 yang cukup banyak dan jumlah pegawai-pegawai masih terasa mencukupi," jelas Afdal.Sebelumnya Kemen PAN-RB optimis menggelar ujian CPNS pada September mendatang.

Pasalnya uang untuk  menggelar tes ini tidak masuk dalam anggaran yang diblokir Kementerian Keuangan.Sekretaris Kemenkeu Tasdik Kinanto mengatakan, anggaran yang diblokir Kemenkeu adalah untuk  pelaksanaan tes CPNS baru dari formasi tenaga honorer kategori 2.  Meskipun formasinya belum ditetapkan, Kemen PAN-RB sudah memiliki ancar-ancar kursi CPNS baru yang akan diperebutkan masyarakat.Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan 60.000 kursi. Rinciannya 20.000 kursi untuk instansi pusat dan 40.000 kursi untuk instansi daerah.  Jumlah kuota CPNS tahun ini memang relatif lebih kecil dari periode-periode sebelumnya. (mag-01)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/05/28/174075/Pemko-Tak-Rekrut-CPNS-Jalur-Umum-

 

PNS Dibebani Utang, Picu Marak Pungli

Dibuat pada 27 Mei 2013
Dilihat: 366
Cetak

duit suapJAKARTA -  Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengambil utang di bank, dinilai punya korelasi dengan buruknya pelayanan yang diberikan oleh para abdi negara itu. Koordinator Investigasi da Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mensinyalir, maraknya praktik pungli di layanan birokrasi dipicu keinginan PNS mencari tambahan uang belanja karena gajinya sudah banyak dipotong untuk membayar cicilan utang ke bank."Karena gajinya sudah banyak dipotong, uang belanjanya kurang.

Ya lantas nyari ceperan, korupsi, pungli," ujar Uchok kepada JPNN kemarin (27/5).Dia mengomentari data yang mencengangkan, dimana dari 230 ribu lebih jumlah PNS yang ada di Sumut, 93 ribu orang ternyata menggadaikan SK pegawainya ke bank. Angka itu pun hanya di BRI Wilayah I Medan saja, belum termasuk yang menggadaikan SK di Bank Sumut dan bank-bank lainnya.Menurut Uchok, PNS yang menggadaikan SK-nya itu mayoitas PNS dengan jabatan level menengah ke bawah. Kalau untuk bos-bosnya, mereka "bermain" dengan rekanan proyek.

Nah, untuk PNS level menengah ke bawah, mereka biasa bermain di unit-unit layanan, seperti pembuatan KTP dan pengurusan perizinan."Mereka hanya punya mainan pungli, uang perjalanan dinas, tidak jalan dilaporkan jalan, uangnya masuk kantong. Yang levelnya agak menengah, main di penyaluran dana bansos, dipotong, diserahkan ke penerima tak sesuai kwitansi," beber Uchok.Namun, lanjut Uchok, selain karena kekurangan uang belanja, ada juga PNS yang punya nafsu bergaya kaya.

Pengen punya mobil, gadaikan SK. Gaji habis untuk bayar utang, lantas korupsi."Sekarang ini PNS sudah tidak bisa lagi dijadikan contoh hidup sederhana. Sudah materialistik. Gak punya kemampuan berwirausaha, ya bisanya utang dan pungli. Gaya hidup PNS seperti ini sudah mewabah. Hanya sedikit saja yang jujur dan benar-benar melayani masyarakat," kritiknya tajam. (sam/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=174061

 

Kalender Arsip

April 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
You are here:   HomeLiputan MediaBidang PAN