Daerah Hasil Pemekaran tak Gampang Rekrut PNS

Dilihat: 181

JAKARTA--Daerah otonom baru (DOB) tidak bisa mengajukan usulan pegawai baru bila belum melakukan analisa jabatan (Anjab). Kalaupun Anjab sudah lengkap, tapi organisasi perangkat daerah juga belum terbentuk, jangan bermimpi bisa mengadakan seleksi CPNS. "Untuk mengusulkan kebutuhan pegawai, setiap DOB harus membentuk struktur organisasi perangkat daerah dulu," kata Kepala Biro Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muhammad Imanuddin di kantornya, Selasa (4/6).

Saat daerah pemekaran baru terbentuk, daerah induk harus memasok SDM, perlengkapan serta mensupport anggarannya. Ini sesuai PP 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah."Paling tidak dua tahun, daerah induk membantu daerah pemekaran baru. Setelah itu, bila perlengkapan dan PNS-nya sudah ada, demikian juga organisasinya telah terbentuk, DOB ini sudah bisa melakukan Anjab. Apa saja satker yang kurang SDM-nya," terangnya.

Berbeda dengan kabupaten/kota maupun provinsi lainnya, DOB hanya diwajibkan membuat Anjab saja. Persyaratan lainnya seperti analisa beban kerja (ABK), prediksi kebutuhan pegawai selama lima tahun ke depan, porsi belanja APBD, dan lain-lain tidak diwajibkan. Hal ini sebagai kompensasi kepada DOB."Ya kita tidak bisa memaksakan mereka harus lengkap kan. Ibarat anak masih bayi lah jadi masih merangkak. Kalau sudah di atas lima tahun baru persyaratannya kita mintakan lengkap," tandasnya. (Esy/jpnn)

SUmber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=175214

Nilai Kinerja Kabupaten/Kota, Pemprov Diminta Gerak Cepat

Dilihat: 184

nilai kabupatenJAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mendesak pemerintah provinsi menyelesaikan penilaian kinerja pelayanan publik di lingkungan kabupaten/kota, sekitar Juni -  Juli 2013. Selanjutnya, Agustus harus sudah diserahkan ke KemenPAN-RB untuk verifikasi dan validasi. "Sebenarnya jadwal penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik kabupaten/kota sudah ditentukan pada awal Mei 2013.

Namun masih molor juga, karena itu pemprov harus kerja cepat," tegas Sekretaris KemenPAN-RB Tasdik Kinanto dalam keterangan persnya, Selasa (4/6).Diserahkannya penilaian kinerja layanan publik kabupaten/kota kepada pemprov, menurut Tasdik, karena pertimbangan efisiensi anggaran.

Bila KemenPAN-RB turun langsung ke seluruh kabupaten/kota, tentu tidak akan efektif dan efisien. Dia menyarankan dalam penilaian kinerja ini, tim penilai dari Pemprov cukup dua orang untuk mengantisipasi waktu dan anggaran, serta keseragaman dalam penilaian."Pemprov harus segera membentuk dan menyiapkan tim penilai.

Kami minta agar mengikutsertakan anggota independen, seperti BPKP, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menjaga objektivitas penilaian," terangnya.Kepada pemkab dan kemkot, Tasdik mengimbau agar tidak berpatokan menjadi juara saja, tapi harus fokus pada kesadaran dan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik.

Daerah yang terbaik bisa menjadi contoh daerah yang belum maksimal dalam melaksanakan pelayanan publiknya. (Esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=175220

Retruksturisasi Organisasi Menghemat Anggaran Belanja Pegawai

Dilihat: 640

JAKARTA - Pelaksanaan reformasi birokrasi mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran. Tak heran kalau jabatan struktural (eselon tiga dan empat) dihapuskan dan dialihkan ke fungsional. Demikian juga jabatan eselon satu direstrukturisasi sehingga yang tadinya empat sampai lima dikurangi menjadi tiga sampai empat. "Proses restrukturisasi organisasi ini bukan tanpa tujuan.

Nanti akan kita evalusasi berapa besar nilai efisiensi yang didapat dari proses restrukturisasi yang berjalan saat ini. Sebab, restrukturisasi ini menghemat anggaran belanja pegawai," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam keterangan Persnya, Minggu (2/6).Dijelaskannya, ada tiga kementerian/lembaga (K/L) yang sudah selesai melaksanakan restrukturisasi organisasi, yaitu KemenPAN-RB, LAN dan BKN.

Saat ini tengah menunggu Peraturan Presiden (PP) untuk penetapan organisasi barunya berupa penghapusan atau penggabungan unit eselon satu."Paguyuban KemenPAN-RB sengaja menjadi leader dalam proses restrukturisasi ini. Diharapkan K/L akan mengikutinya nanti," ujarnya.Guru besar UI ini menyebutkan ada 13 K/L lain yang sedang dalam proses evaluasi, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan BPKP.“Walaupun secara eksak kita belum bisa menghitung berapa penghematannya, namun penghematan sebagai akibat restrukturisasi ini akan cukup signifikan.

Paling tidak kita bisa dihemat sekitar 10 persen dari belanja pegawai pada APBN. Itu belum kita hitung penyederhanaan organisasi di lingkungan pemerintah daerah," pungkasnya. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/06/03/174970/Retruksturisasi-Organisasi-Menghemat-Anggaran-Belanja-Pegawai-

Remunerasi Diberlakukan, Honorarium Diharamkan

Dilihat: 3140

JAKARTA - Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda yang masuk dalam proses reformasi birokrasi harus menunjukan efisiensi anggarannya. Sebab efisiensi merupakan langkah penting dari penyelenggaraan birokrasi yang saat ini dianggap boros.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasodjo mengungkapkan, evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilakukan mulai Juni ini. "Pak Menteri (MenPAN&RB Azwar Abubakar, red) sudah memerintahkan BPKP untuk melakukan evaluasi kepada semua K/L yang telah melaksanakan proses reformasi birokrasi mulai awal Juni ini," kata Eko dalam keterangan persnya, Minggu (2/6).Pritoritas evaluasi, lanjutnya, dilakukan terhadap belanja barang yang dinilai masih banyak untuk kegiatan yang memerlukan, pertemuan di hotel-hotel, ataupun perjalanan dinas.

Padahal, instansi yang telah mendapatkan tunjangan kinerja (remunerasi) tidak boleh menerima honorarium lagi. "Hasil evaluasi tersebut akan diberikan kepada pimpinan K/L sebagai bahan kebijakan efisiensi lebih lanjut," ujarnya.Saat ini sudah ada 36 K/L yang telah mendapatkan tunjangan kinerja.

Sedangkan remunerasi untuk 23 K/L sedang diproses di Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).Selain itu, ada 10 K/L yang remunerasinya dalam proses job grading untuk direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan. Sisanya delapan K/L dalam proses verifikasi reformasi birokrasi. "Untuk lingkungan Pemda akan dimulai dengan proses reformasi birokrasi pada 98 pemerintah provins, kabupaten/kota," tandas guru besar UI.(esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/06/03/174957/Remunerasi-Diberlakukan,-Honorarium-Diharamkan-

Tidak Semua Honorer K-2 Lulus

Dilihat: 408

CIREBON– Sejak September 2010 lalu, 492 tenaga honorer kategori dua (K-2) yang telah diverifikasi semakin menyusut. Saat ini, 418 honorer K-2 telah resmi masuk database Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BK-Diklat) Kota Cirebon. Namun, tidak semua honorer K-2 dipastikan lulus.

Hal ini disampaikan Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Drs Ferdinan Wiyoto MSi didampingi Sekretaris BK-Diklat Drs Agung Prabowo MPd.Ferdinan menegaskan, tidak dapat dipastikan seluruh honorer K-2 tersebut akan lulus. Meskipun, harapan BK-Diklat semua honorer yang ikut seleksi berikutnya dapat lulus dan bisa kembali ditempatkan pada posisi masing-masing. “Kami tak dapat menjamin. Semua dikembalikan kepada persiapan mereka,” terangnya seperti diberitaka Radar Cirebon (Grup JPNN).

BK-Diklat tidak berniat mengecilkan semangat para honorer K-2 yang akan berjuang melalui berbagai tahapan menuju kursi PNS. Hanya saja, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), memiliki standar dan persyaratan yang selektif. “Harus benar-benar belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Jangan main-main,” ucap Ferdinan.Selain itu, dia berpesan agar para honorer K-2 itu tidak mempercayakan masa depan sebagai PNS kepada oknum yang mengaku dapat meluluskan honorer dengan uang.

Ferdinan memastikan, tidak ada kelulusan dengan aksi suap-menyuap. Karena itu, 418 honorer K-2 harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya.“Jangan sekali-kali dan jangan pernah percaya rayuan oknum yang mengaku bisa meluluskan honorer K-2 dengan uang. Itu pasti tidak mungkin,” sergah pria kelahiran 1957 itu.Sekretaris BK-Diklat Agung Prabowo menambahkan, perjalanan honorer K-2 dimulai sejak September 2010.

Saat itu, jumlahnya mencapai 492 orang. BK-Diklat memverifikasi mereka berdasarkan syarat yang ditetapkan Kemenpan. Yakni honorer setidaknya bekerja sebagai honorer terhitung 1 Januari 2005 atau sebelumnya. Setelah proses seleksi, 443 honorer dianggap memenuhi syarat tersebut.Awal Januari 2011, BK-Diklat melakukan uji publik. Saat itu, lanjut Agung, banyak pihak yang protes. Baik dari masyarakat maupun sesama honorer K-2.

Mengetahui hal itu, pihaknya mengumpulkan semua pihak yang berselisih sampai OPD masing-masing. “Kami ancam, mau lewat jalur pidana karena membuat dokumen dan keterangan palsu atau sesuai aturan? Akhirnya 20 orang honorer K-2 membuat surat pernyataan dokumen dan keterangan yang diberikan tidak benar,” paparnya.Setelah itu, 423 sisa honorer K-2 yang telah uji publik dilaporkan ke BKN. Dalam perjalannya, 423 honorer K-2 tersebut ada yang mengundurkan diri karena berbagai alasan.Di antaranya, mereka diterima sebagai PNS di daerah lain.

Jumlah akhir, 418 honorer K-2 dianggap menjadi database valid dan sah. Dari jumlah itu, kata Agung, tidak mungkin bertambah dan bisa berkurang. “Kalau ada yang mengundurkan diri lagi, atau dikeluarkan akibat indisipliner, jumlah bisa berkurang,” terang Agung.Selanjutnya, 418 orang tersebut akan mengikuti tes CPNS pada September 2013 nanti. Karena itu, Agung berpesan agar honorer K-2 menjaga sikap dan kinerja. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan akan terganggu karena hal-hal lain yang terkait. Seperti perselingkuhan atau menjadi istri kedua. “Itu tidak boleh.

Berdasarkan data Kemenpan, 90 persen PNS diberhentikan karena selingkuh,” ungkapnya.Ke depan, BK-Diklat akan melakukan pemantapan kepada yang bersangkutan agar tidak terkejut. Selain itu, lanjut Agung, persiapan matang harus dilakukan sendiri oleh 418 honorer K-2 itu. Karena keberhasilan ada di usaha masing-masing. “Berdoa dan berusaha, Insya Allah lulus,” pesannya. (ysf)

sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/06/02/174893/Tidak-Semua-Honorer-K-2-Lulus-

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan