Jumat, 1 Agustus 2014

Pemda Desak Menteri Loloskan Seluruh Honorer K2

Dibuat pada 26 November 2013
Dilihat: 337
Cetak

Tes CPNS HL tua

JAKARTA--Sejumlah bupati bersama anggota DPRD dari beberapa daerah mendesak agar Panitia Penerimaan CPNS Pusat meloloskan semua tenaga honorer kategori dua (K2) yang mengikuti tes pada 3 November 2013. Desakan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar.

Sejumlah kepala daerah yang menemui Azwar antara lain Bupati Deiyai (Papua), Bupati Meranti (Riau), Bupati Minahasa Selatan, dan beberapa anggota DPRD Kota Ambon. Pertemuan digelar di kantor Kemenpan-RB, Jumat (22/11).Secara umum, alasan yang disampaikan para bupati dan anggota DPRD, selain para honorer K2 sudah lama mengabdi, mereka juga benar-benar dibutuhkan daerah masing-masing.“Mereka itu bertugas di kota, sementara yang di pelosok-pelosok tidak ada,” ujar anggota DPRD Kota Ambon Rovik A. Afifudin.Dia minta agar 795 honorer K2 dari Kota Ambin dapat diluluskan semuanya, karena di daerah itu distribusi pegawainya tidak merata. Banyak dari guru dan tenaga kesehatan di Ambon yang datang dari luar daerah.
 
Hal senada disampaikan Bupati Meranti Irwan, yang minta agar 384 tenaga honorer K2 diluluskan seluruhnya. Alasannya, sebagai kabupaten baru hasil pemekaran, lanjut Irwan, Meranti masih banyak membutuhkan pegawai.Pegawai yang ada, lanjutnya, sebagian besar merupakan pegawai limpahan dari kabupaten induk. “Kami membutuhkan pegawai untuk ditempatkan di puskesmas dan sekolah-sekolah di pulau-pulau terluar,” ujarnya.
 
Sementara Bupati Minahasa Selatan Christiany E. Paruntu mengatakan, pihaknya membutuhkan setidaknya tambahan 1000 pegawai. Untuk itu, dia minta agar 647 tenaga honorer kategori 2 yang ikut tes diluluskan semua. Sementara Bupati Deiyai (Papua), Danoe Takimai, yang menginginkan agar kewenangan seleksi CPNS dikembalikan ke daerah.

Menanggapi desakan itu, Azwar Abubakar tidak menjawab secara tegas. Dia mengatakan, perlakuan khusus atau afirmasi jangan sampai mengurangi rasa keadilan dalam seleksi CPNS.Dia juga meminta masing-masing daerah menyampaikan peta kebutuhan pegawai, termasuk distribusinya. “Prinsipinya, jangan ada sekolah yang tidak ada gurunya, dan puskesmas tidak ada dokternya,” tegas menteri asal Aceh itu.Dari tanggapannya, terlihat sinyal Azwar menolak permintaan tersebut.

Pasalnya, dalam kesempatan itu, dia  malah meminta para bupati dan DPRD untuk mendorong terciptanya lapangan kerja di daerah masing-masing, dengan mempermudah masuknya investasi, meningkatkan pelayanan perizinan untuk membuka usaha. (sam/esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/05/28/174132/index.php?mib=berita.detail&id=202265

 

Gubernur Sulut: Upah Honorer Tetap Setara UMP

Dibuat pada 26 November 2013
Dilihat: 134
Cetak

gubernur sulut

Tenaga honor dan kontrak di Jajaran Pemerintah Provinsi Sulut ikut kecipratan rezeki. Pascaputusan Gubernur menyangkut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 Rp 1,9 juta, para honor dan tenaga kontrak berpeluang besar menikmati besaran UMP tersebut.

"Otomatis naik," katanya Gubernur Sulut S H Sarundajang di Kantor Gubernur Senin (11/11/2013) kemarin.
Meski begitu, tetap kata Gubernur ada juga analisa jangka waktu kerja para honor dan tenaga kontrak "Tidak serta merta, tetap  analisa tiap janggka waktu 3 bulan, 6 bulan,  pasti," ujarnya.

Gubernur menyadari tetap ada konsekuensi dan menurutnya tidak ringan, termasuk harus menambah plot dana di APBD untuk penyesuai kenaikan UMP tersebut. "Pasti ada dampak,saat menaiikan UMP itu,

Sebenarnya pun tidak ada alasan bagi pengusaha tidak membayar upah sesuai UMP, mengingat penetapan sudah
Dipertimbangkan dewan  pengupahan, apalagi pertumbuhan ekonomi Sulut sedang tinggi-tingginya  "Bukan semata-mata gubernur, dan ini bukan juga dadakan," ungkapnya.

Gubernur pun mengungkapkan, tak bisa menetapkan lebih dari itu, karena nanti akan ada ketimpangan
"Saya khawatir buruh dari seluruh Sulawesi menyerbu Manado," katanya.

Saat rapat bersama, Sekretaris Provinsi Sulut Siswa Rachmat Mokodongan menegaskan setiap kepala SKPD untuk segera menyesuaikan anggaran tahun 2014 mendatang. Kata dia agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam masalah penganggaran pascaditetapkan UMP 2014.

"Saya mengharapkan seluruh pihak yang terkait dapat mendukung bersama dan mempersiapkan diri untuk merealisasikan  keputusan ini (menaikan UMP)," katanya
 
(Ryo_Noor/tribunmanadonews)Sumber:

http://manadonews.com/berita/manado/gubernur-sulut-upah-honorer-tetap-setara-ump.html

 

Ahok: Gaji guru honorer naik tahun depan

Dibuat pada 25 November 2013
Dilihat: 222
Cetak

ahok gaji

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana untuk mengangkat kesejahteraan guru-guru honorer yang ada di Jakarta pada tahun depan. Hal tersebut guna memperingati hari guru nasional yang jatuh pada hari ini, Senin (25/11)."Guru-guru kita sudah bagus, yang kasihan itu kan guru bantu yang belum diangkat, ya yang guru honorer itu loh.

Saat ini kita lagi hitung untuk kenaikan kesejahteraan guru honorer," ujar dia di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (25/11).Ahok menegaskan kenaikan kesejahteraan untuk guru honorer tersebut saat ini masih dihitung Pemprov DKI. Perhitungan tersebut berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP), tunjangan kinerja dan individu."Kita lagi hitung. Komponenya dari upah minimum provinsi (UMP) ditambah tunjangan kinerja. Itu patokan minimal. Kita masih hitung apa ada komponen lain atau engga," kata dia.

Dari data Dinas Pendidikan, saat ini tenaga pengajar honorer di Disdik DKI Jakarta ada sebanyak 11.051 guru. Dari jumlah tersebut, guru honorer yang masuk dalam kategori dua atau telah mengabdi sejak tahun 2005 ke bawah, tercatat 6.500 orang. Sisanya 4.551 orang merupakan guru honorer yang mulai mengajar sejak tahun 2006 ke atas."Untuk yang kategori dua ini yang jadi prioritas untuk diangkat menjadi PNS.

Yang lain menunggu. Kalau engga mereka boleh daftar PNS selain guru. Kapasitas mereka banyak yang mumpuni kok. Jadi ga harus jadi guru," tegas dia.

Sumber: http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-gaji-guru-honorer-naik-tahun-depan.html

 

Bapek Pecat 25 PNS yang Nyambi Jadi Calo CPNS

Dibuat pada 10 November 2013
Dilihat: 175
Cetak

hukum pns

JAKARTA - Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) telah memberhentikan 25 PNS yang menjadi calo CPNS. Dari jumlah itu, tiga  diantaranya dipecat dalam sidang Bapek pada 1 Maret 2013.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap PNS yang melakukan berbagai pelanggaran. Mulai dari tindakan displin sampai kawin cerai yang tidak sesuai dengan aturan.

Terlebih bagi PNS yang melakukan  penyalahgunaan wewenang, misalnya  menjadi calo CPNS.Menteri PANRB yang juga menjabat sebagai ketua Bapek mengungkapkan, sejak 2010 hinga saat ini sebanyak 627 PNS dijatuhi sanksi. “Tahun 2012 paling banyak, yakni 322 PNS,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/3).Tercatat pada 2010 ada 166 PNS yang dijatuhi sanksi, tahun 2011 ada 89 orang. Sedangkan dua bulan pertama tahun 2013, Bapek sudah menjatuhkan sanksi terhadap 50 PNS.

Dari 627 orang, sebanyak 511 orang dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap PP No 53/2010 tentang Displin PNS. Paling banyak PNS yang tidak masuk kerja (TMK), yakni 265 orang. Ada juga yang melakukan pemalsuan dokumen, penipuan, narkotika, melakukan pungutan liar, menjadi calo CPNS, perzinahan/perselingkuhan dan lain-lain.

Sedangkan PNS yang dijatuhi hukuman karena pelanggaran terhadap PP No 45/1990 tentang Izin Kawin tercatat ada 115 orang. Sebanyak 64 orang melakukan kawin/cerai  tanpa izin pejabat yang berwenang. Ada juga yang menjadi isteri kedua, serta PNS yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo).

Diakui mantan Plt Gubernur Aceh ini, kehadiran calo CPNS selama ini sulit diberantas, karena korban juga enggan melapor. Namun dengan pemberian sanksi terhadap calo-calo CPNS ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat, bahwa saat ini sudah tidak ada tempat lagi bagi calo dalam setiap penerimaan CPNS.

Masyarakat diminta tidak mempercayai kalau ada pihak-pihak tertentu, termasuk pegawai di suatu instansi yang mengaku dapat membantu meloloskan anak atau saudaranya untuk menjadi CPNS dengan sejumlah imbalan. “Mantu saya saja tidak diterima karena tidak lulus tes,” ujarnya.Terkait dengan PNS yang menjadi calo CPNS ini, diakuinya  ada yang merupakan pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam sidang Bapek tanggal 1 Maret 2013 lalu, dua PNS dari BKN dipecat karena menjadi calo CPNS. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/03/10/162091/Bapek-Pecat-25-PNS-yang-Nyambi-Jadi-Calo-CPNS-

 

Lowongan CPNS Dokter Spesialis Tanpa Pelamar

Dibuat pada 09 November 2013
Dilihat: 544
Cetak

SAMARINDA-Krisis dokter spesialis di Kaltim bikin pemerintah bereaksi. Apalagi laju pertumbuhan penduduk tak terbendung, sehingga kebutuhan dokter makin tinggi.Pemkot Samarinda, menyiasati hal itu dengan berencana menyekolahkan dokter muda ke jenjang spesialis.Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, mengaku tak mengetahui pasti penyebab lowongan empat dokter spesialis dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkot Samarinda 3 November lalu kosong pelamar.

Namun demikian, dia menduga prospek bekerja di sektor swasta lebih menggiurkan ketimbang di pemerintahan. “Bisa saja seperti itu (swasta lebih menjanjikan),” ucap Dayat -- sapaan akrabnya -- kepada Kaltim Post (Grup JPNN).Diketahui, dari tidak adanya pendaftar untuk lowongan dokter spesialis di Samarinda, membuka fakta lebih dalam bahwa dokter spesialis di Kaltim masih terbatas.Adapun posisi yang tak terisi pelamar pada tes CPNS tahun ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan spesialis bedah tulang.

Padahal, pelamar CPNS di Pemkot Samarinda kala itu hampir tiga ribu orang, tapi tak satu pun datang untuk posisi dokter spesialis tersebut.Kondisi ini bikin Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim angkat bicara. Posisi dokter PNS dinilai banyak peminat. “Masak di Samarinda enggak ada. Kan, aneh juga. Pasti banyak yang mau,” ucap Ketua IDI Kaltim, Arie Ibrahim.Menurut Arie, bisa jadi penerimaan dokter spesialis di Pemkot Samarinda tak sampai ke telinga para dokter. Dia menyarankan penerimaan dokter spesialis dipromosikan lewat media nasional. Dan, waktu penerimaan diberlakukan dalam jangka panjang.

Selain karena informasi penerimaan yang tak sampai, tak menutup kemungkinan kosongnya pelamar posisi tersebut memang tak ada peminat. Terlepas dari itu, jumlah dokter spesialis memang sedang sedikit.Kembali ke Dayat. Khusus posisi dokter spesialis, Pemerintah Pusat telah memberi lampu hijau untuk penerimaannya tak mesti menunggu penerimaan CPNS. Dengan demikian, dokter spesialis dapat mengajukan berkas lamaran kapan saja. “Tinggal ajukan ke kami. Biar diproses berkasnya,” sambung Dayat.

Pemkot Samarinda turut menjanjikan tawaran menggiurkan buat dokter spesialis yang mau mengisi posisi tersebut. Ada beberapa fasilitas yang disiapkan, seperti mobil dinas. Sebagai informasi, pada 2012 dokter spesialis di Samarinda ada 71 orang dari kebutuhan 87 spesialis. Sementara dokter umum dibutuhkan 349 orang, yang tersedia 150 tenaga.Selain itu, Pemkot turut berinvestasi jangka panjang, seperti dilakukan Pemprov Kaltim dengan Beasiswa Kaltim Cemerlang, yang memberi beasiswa kepada calon dokter spesialis. Hanya, dalam hal ini Pemkot sendiri yang menyekolahkan dokter muda yang berdomisili di Samarinda. “Semua biaya ditanggung Pemkot,” ucapnya. (*/ril/*/bby/far/k1)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/11/10/200041/Lowongan-CPNS-Dokter-Spesialis-Tanpa-Pelamar-

 

Kalender Arsip

August 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Berita Populer

You are here:   HomeLiputan MediaBidang PAN