1-20 September, Seleksi CPNS Jalur Umum Dibuka

Dilihat: 584

1-20 September, Seleksi CPNS Jalur Umum Dibuka JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menyusun jadwal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum. Pengumuman dan pendaftaran penerimaan CPNS jalur umum pada 2013 akan dilaksanakan pada 1-20 September mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar telah menerima master soal Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) untuk Ujian CPNS 2013, yang disusun oleh Konsorsium 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN).Dia meminta seluruh tim kerja Panselnas 2013 segera menyiapkan perangkat pelaksanaan dan pedoman, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Serta melaporkan progres setiap tahapannya dengan memperhatikan jadwal yang sudah direncanakan."Saya berharap penerimaan CPNS dapat menjadi fondasi pembentukan PNS profesional dan birokrasi Indonesia yang modern menuju birokrasi kelas dunia,” kata dia seperti dilansir dari Setkab, Selasa (20/8/2013).

Adapun pelaksanaan ujian TKD dan TKB akan dilaksanakan pada 29 September, untuk pelamar umum yang menggunakan sistem komputer atau Computer Assested Test (CAT).Sementara untuk yang menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) bagi pelamar umum dan Tenaga Honorer Kategori II, dilaksanakan 3 November, dan untuk CPNS yang berasal dari jalur sekolah kedinasan akan dilaksanakan pada antara September–Oktober.

Pada minggu pertama sampai minggu keempat November akan dilaksanakan pengolahan hasil TKD dan TKB, selanjutnya pada minggu keempat November dan minggu ketiga Desember akan dilakukan pengumuman hasil seleksi CPNS.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/08/20/20/852265/1-20-september-seleksi-cpns-jalur-umum-dibuka

Yakin Rekrutmen CPNS tak Ada Permainan Uang

Dilihat: 125

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengungkapkan, pelaksanaan tes CPNS dari jalur pelamar umum tahun 2014 wajib menerapkan sistem computer assisted test (CAT).

Untuk itu, melalui surat bernomor B-2432/M.PAN.RB/7/2013 tertanggal 29 Juli 2013, menteri mengharapkan seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat maupun daerah menyiapkan sarana dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem CAT dimaksud.

"Untuk pelaksanaan tes CPNS dari jalur umum tahun 2013 ini masih menggunakan sistem kombinasi, yakni lembar jawaban computer (LJK) dan CAT. Namun kami berharap agar kementerian, lembaga serta pemerintah daerah yang sudah siap dapat menerapkan sistem CAT,” ujar Azwar di Jakarta, Selasa (20/8).

Ditambahkan Azwar, penerapan sistem CAT akan menjamin pelaksanaan seleksi CPNS yang kompetitif, obyektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tidak dipungut biaya.Dari hasil Rakor Pengadaan CPNS Tahun 2013 yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta pada 18 Juli 2013, disepakati pelaksanaan seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2013 dilakukan secara kombinasi, yakni dapat dengan sistem CAT atau dengan sistem LJK.Saat ini sudah ada 19 instansi yang berencana menerapkan CAT.

Hal ini merupakan langkah yang menggembirakan, dan patut diikuti instansi lain. Apalagi  penerapan sistem CAT itu sendiri sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan.Terlebih saat ini seluruh instansi pemerintah sudah menggunakan computer, serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan kondisi seperti itu, secara teknis tidak akan sulit. (esy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/08/20/187030/Yakin-Rekrutmen-CPNS-tak-Ada-Permainan-Uang-

Menteri Azwar Minta Daerah Berantas Calo PNS

Dilihat: 126

5cpns18

UNTUK menghindari jual beli bangku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Menggunakan system ujian  Computer Assited Test (CAT) Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan, pihaknya terus mengebut persiapan CPNS baru 2013.

“Pengadaan  CPNS harus dilakukan secara kompetitif, adil, obyektif, trasnparan, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta tidak dipungut biaya ujarnya di Jakarta, KemarinMenurutnya, reformasi Sistem Pengadaan CPNS itu telah mendapat respond an didukung oleh Presiden saat Rapat Kabinet TErbatas tanggal 23 Mei 2013.

Untuk diketahui, kemarin, 10 konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) menyerahkan master soal tes CPNS kepada Menteri PAN dan RB.Azwar mengatakan, sistem pengadaan CPNS 2013 ini, yakni soal Tes Kempotensi Dasar akan disusun oleh Panitia Pengadaan  CPNS Nasional yang dibantu oleh Tim Ahli dai konsorsium Perguruan TInggi Negeri.Adapun pengolahan hasil tes Kompetensi Dasar dilakukan oleh Panitia Pengadaan  CPNS yang dibantu oleh Tim Ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi.

Azwar mengharapkan kepada para pejabat Pembina Kepegawaian  Pusat amaupun Daerah agar mendukung dan mengawal pelaksanaan  pengadaan CPNS yang obyektif, tranparan, dan bebas dari KKN.Penyerahan master soal ini juga diikuti oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Pusat Penilaian  Pendidikan (Pusat Pendik), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pengakajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Seluruh tim dari masing masing lembaga itu masuk dalam panitia seleksi nasional (panselnas) tes CPNS baru 2013.

Azwar berharap, tes penerimaan  CPNS tahun ini dapat menjadi pondasi pembentukan PNS yang professional. “Selain itu juga bisa menciptakan birokrasi Indonesia yang modern dan menuju birokrasi kelas dunia,” harap Azwar.Jangan Tergoda CaloSekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto menyerukan, suapaya calon pelamar CPNS tak terpancing iming-iming calo. “jangan terkecoh setiap ada iming-iming orang bisa meluluskan menjadi CPNS. Itu tdaik benar”. Ingatnya.

Dia berharap, masarakat melaporkan ke Kemen PAN dan RB jika menemukan asa indikasi calo menutup potensi permainan tes CPNS tahun ini dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga  bisa menutup potensi permainan calo “kandidit yang memenuhi standard kompentensi, otomatis diterima menjadi abdi Negara,” Ujarnya.Tasdik mengatakan.

Penyebab jual beli bangku PNS karena adanya factor kepentingan, antara kesempatan dan keuntungan “Satu mau jadi PNS, yang satu lagi mau keuntungan, jdilah transaksi illegal,” Katanya.Untuk mengatasi keadaan  itu, menurut Tasik, harus diciptakan sebuah sistem yang bisa memutus mata rantai transaksi illegal, yakni tes CPNS dengan sistem CAT. Sistem ini akan dilaksanakan mulai tahun 2013 dan diharapkan bisa bersih dari calo . SRF/DIR

Sumber: Rakyat Merdeka : Hal 15 tgl.21agustus2013

Di Pelosok, Banyak Guru Hanya Tamatan SMK

Dilihat: 178

MUSI RAWAS –  Masalah distribusi guru, termasuk juga latar belakang pendidikannya, masih juga belum terselesaikan.Para tenaga pendidik mayoritas terkonsentrasi di perkotaan, sedang di daerah pelosok masih mengalami kekurangan.Di Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumsel misalnya. Di sana, ada satu sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS.

Otomatis, sang guru ini juga sekaligus kepala sekolahnya.“Guru PNS masih minim, bahkan di sekolah pelosok masih banyak guru yang mengajar tamatan SMK,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Mura, Djemain, seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Grup JPNN).Selama ini, belum adanya guru PNS di sekolah pelosok karena masih tahap rintisan dan belum memikirkan kualitas dan kuantitas. “Yang terpenting anak-anak bisa bersekolah dan jika sudah banyak, maka dijadikan negeri dan baru diadakan guru status PNS,” ujarnya.

Untuk SMA Kelas Jauh, yang kini dalam proses sekolah negeri, meliputi SMA Kelas Jauh Desa Pauh, SMA Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan, dan sekolah jarak jauh di Desa Karya Sakti Kecamatan Megang Sakti.“Untuk memenuhi kebutuhan guru, kami menggunakan tenaga honorer walaupun mereka hanya tamatan SMA. Selain itu, kami akan segera  mengajukan kuota penerima CPNS sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Mura, H Ridwan Mukti, mengharapkan para lulusan putra daerah Mura bisa berkompetisi dengan lulusan lainnya.“Jangan ketika ada lowongan pekerjaan PNS untuk guru yang lulus bukan dari orang Mura.   Saya imbau kepada para tenaga pendidik memperbanyak bimbingan belajar kepada siswa dan diharapkan para lulusan tersebut memiliki skill yang jelas,” pungkasnya.(wek/ce5/sam/jpnn)

SUmber: http://www.jpnn.com/read/2013/08/19/186823/Di-Pelosok,-Banyak-Guru-Hanya-Tamatan-SMK-

Bidan PTT Gelar Aksi Tuntut Diangkat jadi PNS

Dilihat: 436

JAKARTA - Ribuan bidan Pegawai Tidak tetap (PTT) dari sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara Jakarta, Senin (19/8).Dari dari Banyumas, sedikitnya mengirim 50 bidan dari 297 bidan PTT di wilayah Kabupaten Banyumas, yang diberangkatkan ke Jakarta, Minggu (18/8).

Keberangkatan untuk melakukan aksi demo besar-besaran dalam skala nasional menuntut agar segera diangkat menjadi PNS."Dari Banyumas, kami memberangkatkan satu bus, 50 orang ke Jakarta. Senin besok (hari ini, red) kami demo besar-besaran bersama seluruh Bidan PTT seluruh Indonesia di Istana Negara. Tuntutannya hanya satu, agar diangkat PNS," kata Korlap Pemberangkatan sekaligus Ketua Forum Komunikasi Bidan PTT Banyumas, Novi Yeni kepada Radarmas (Grup JPNN).

Novi menjelaskan, tuntutan bidan agar diangkat PNS terganjal pada aturan Permenkes Nomor 7 Tahun 2013. Adanya Permenkes baru dimana terbit pada Januari 2013, bidan PTT hanya memiliki dua kali masa perpanjangan. Tiap masa perpanjangan selama 3 tahun. Artinya setelah mengabdi selama 9 tahun, maka bidan PTT bisa diberhentikan,Novi menjelaskan, Bidan PTT di Banyumas ada 297. Mereka tersebar di seluruh wilayah Banyumas mulai dari perkotaan sampai pelosok. Dikatakan, setelah sembilan tahun mengabdi tersebut, maka pemerintah bisa memberhentikan."Permenkes tersebut tidak memihak ke kami.

Karena itu, kami ke Jakarta untuk menuntut. Kami sadar, Permenkes tidak bisa dihapus. Yang ada yaitu dengan mengalahkannya. Satu-satunya jalan untuk mengalahkan adalah dengan munculnya Kepres agar kami bisa menjadi PNS," ujar Novi.Dia mengungkapkan, kebanyakan bidan PTT di Banyumas memulai dari nol. Artinya, mereka datang ke desa/pelosok dan mengubah kebiasaan masyarakat agar melahirkan di fasilitas kesehatan.

Ditambah, menjadi ujung tombak dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi."Kami (bidan PTT) sudah pernah datang ke DPRD dan bupati. Kali ini kami akan berusaha ke Jakarta," ujarnya.

Seperti diketahui, bahwa terbitnya Permenkes Nomor 7 Tahun 2013, terutama masalah pembatasan perpanjangan bidan PTT berakibat pada kinerja bidan PTT di daerah. Sehingga perlu ada peninjauan kembali terhadap peraturan tersebut. Begitu pula penyelesaian bidan PTT dimana penganggarannya sebaiknya tidak dibebankan kepada daerah. Namun menjadi tanggung jawab Kementrian Kesehatan RI.Berdasarkan data yang dihimpun Radarmas, Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas dr Istano pernah mengatakan dari hasil audiensi, bahwa bidan PTT mengusulkan adanya formasi khusus CPNS untuk bidan PTT tanpa melalui seleksi umum.

Perekrutannya berasal dari bidan PTT berdasarkan masa bakti dan penilaian sesuai SOP dan SPM profesi.Tak hanya itu, bidan PTT juga merasa berat dengan pasal 13 ayat 1 huruf e yang mengatur cuti bersalin hanya 40 hari. Ini bertentangan dengan hak reproduksi perempuan. Sehingga diusulkan untuk menyesuaikan dengan hak kepegawaian yakni cuti bersalin 3 bulan."Sehingga dari audiensi itu mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali pasal 9 ayat 2 yang menyatakan perpanjangan bidan PTT paling banyak dua tahun.

Diharapkan masa penugasan dan masa bakti bidan PTT tidak terputus sampai diangkat menjadi CPNS," kata Istanto, dihubungi Radarmas beberapa waktu lalu. (ttg/sus/sam/jpnn)

Sumber:http://www.jpnn.com/read/2013/08/19/186819/Bidan-PTT-Gelar-Aksi-Tuntut-Diangkat-jadi-PNS-

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan