Berita Terkini

20170818 ISO Poldametro
18.Agu.2017

Kementerian PANRB Sambut Baik Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Polda Metro Jaya

Direktur Reskrium Polda Metro Jaya Rudy Kombes Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho menerima piagam Sistem Manajemen Mutu SNI…
IMG 9682
17.Agu.2017

Penuhi Kebutuhan Arsip Nasional, Pemerintah Siapkan Politeknik Kearsipan

JAKARTA - Pentingnya nilai sebuah arsip kadang terlupakan, padahal arsip memiliki peran yang sangat strategis bagi…
20170817 Upacara
17.Agu.2017

Akselerasi Wujudkan Cita-cita Kemerdekaan, ASN harus Kerja Terencana, Kerja Bersama

Menteri Asman menjadi inspektur upacara peringatan HUT RI ke-72 di Kementerian PANRB, Kamis (17/08). JAKARTA –…
20170816 Presiden RI
16.Agu.2017

Pidato Kenegaraan Presiden, Jokowi : Fokus Pemerataan Ekonomi Berkeadilan

JAKARTA - Pada bagian lain pidatonya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)…
20170816 Pidato MPR
16.Agu.2017

Sidang Tahunan MPR 2017, Presiden : Tidak Ada Satupun Lembaga Negara Yang Miliki Kekuasaan Absolut

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan,sinergi…
20170815 Walikota Pekanbaru 1
15.Agu.2017

Jamin Kemajuan Bangsa, PNS harus Orang Pilihan

Menteri Asman melakukan audiensi dengan Walikota Pekanbaru di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (15/08). JAKARTA -…
20170815 kunjungan denpasar7
15.Agu.2017

Denpasar Siap Jadi Pilot Projek Mal Pelayanan Publik

Deputi Pelayanan Publik kemenetrian PANRB Diah Natalisa didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara meninjau…
20170815 helpdesk BKN
15.Agu.2017

Berkas Tak Terbaca Sistem, 18.387 Calon Pelamar CPNS 2017 Wajib Upload Ulang

JAKARTA – Hingga Senin (14/08), pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan…

Teken Pakta Integritas, Seluruh Pegawai Kemen PAN dan RB Janji Tidak Korupsi

Pin It

Seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PAN dan RB, hari Rabu (28/12) menandatangani dokumen pakta integritas. “Hal itu merupakan janji kepada diri sendiri untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan, dan tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar.

 

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di instansi tersebut, yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.

Selain untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pakta integritas juga bertujuan untuk menumbuhkembangkan keterbukaan, kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

Sesuai dengan Inpres No. 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, seluruh PNS di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditargetkan telah menandatangani dokumen Pakta Integritas paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Permen PAN dan RB No. 49/2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L/Pemda. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas juga telah ditandatangani oleh para menteri dan pimpinan LPNK, LNS, gubernur, bupati dan walikota.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar menekankan agar penandatanganan pakta integritas tidak hanya berhenti pada acara seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. “Apakah saudara-saudara siap melaksanakan pakta integritas,” tanya Menteri yang dijawab dengan ucapan serentak para pegawai Kemen PAN dan RB, “siaap”.

Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB, Herry Yana Sutisna mengatakan, pihaknya mendorong seluruh instansi pemerintah segera menandatangani pakta integritas, dan selanjutnya membentuk satuan kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK). “Untuk saat ini, instansi yang sudah menetapkan wilayah bebas dari korupsi antara lain Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Adapun untuk pemerintah daerah, yang sudah melaksanakan pakta integritas antara lain Kota Denpasar, Kupang, Bandung. Hal itu sejalan dengan  hasil survey Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang memberikan skor indeks persepsi korupsi (IPK) cukup tinggi di daerah-daerah tersebut. Ditambahkan, sampai akhir 2010 instansi pemerintah yang telah menandatangani pakta integritas sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004 sebanyak 42.

Terkait dengan temuan rekening gendut PNS, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan masalah tersebut bersama PPATK, KPK, UKP4 dan BPKP. “Kami telah membentuk Tim Evaluasi Penyerapan APBN, agar tidak numpuk lagi di akhir tahun,” ujarnya. (HUMAS MENPAN-RB)

Pakta Integritas

Saya, ….(nama pembuat pernyataan), …..(jabatan), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ….. (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : halomenpan@menpan.go.id
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24