Keputusan Presiden

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA DAN KEJAKSAAN NEGERI SELAT PANJANG

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERMENT PARTNERSHIP TINGKAT REGIONAL ASIA PASIFIK TAHUN 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2014

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGI HARI LIBUR NASIONAL

 

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13  TAHUN 2014

TENTANG

PENETPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA OPEN GOVERMENT PARTNERSHIP

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12  TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11  TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI PANGURURAN, KEJAKSAAN NEGERI DATAR HUNIPOPU, KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG, KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG TUA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN

 

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6  TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADILAN NEGERI SORONG DAN PENGADILAN MERAUKE

 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5  TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BANDUNG, KABUPATEN MINAHASA, KABUPATEN GOWA, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN BENGKAYANG, KAPUPATEN KEPULAUAN SIAU, TAGULANDANG BIARO, DAN KOTA SUNGAI PENUH

 
 
Navigasi:Beranda Regulasi Perundang-undangan Keputusan Presiden JDIH Keputusan Presiden

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan