SE Menpan & RB

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS  BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

 

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) ATAU LAPORAN KINERJA TAHUNAN PADA WEB SITE (LAMA) ATAU PORTAL BERITA RESMI INSTANSI

 

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TINDAK LANJUT KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMNETERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) 2012 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA 2013

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NO. 21 TAHUN 2012

TENTANG

MANUAL PENERAPAN PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 18 Tahun 2012

tentang

Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Kesederhanaan Hidup

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NO. 16 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL YANG LOWONG SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA

HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1433 H

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PELARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI BAGI JAJARAN INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN BUMN/BUMD