Kepmenpan & RB

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 1998

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174 TAHUN 1997

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 168 TAHUN 1997

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167 TAHUN 1997

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 19 TAHUN 1996

 

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR 08 TAHUN 1996

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 1993

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 122/1990 TENTANG ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT PEMERIKSA PAJAK

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 18/MENPAN/1989 TANGGAL 30 JANUARI 1989 TENTANG ANGKA KREDIT BAGI JABATAN JAKSA

KEPUTUSAN  MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130 TAHUN 1989

TENTANG


ANGKA KREDIT BAGI JABATAN ADIKARA SIARAN

 
 
Navigasi:Beranda Regulasi Permen-Kepmen KEPMENPAN-RB JDIH Kepmenpan & RB

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan