Rabu, 30 Juli 2014

Satu Atap versus Satu Pintu

Dilihat: 1337
Cetak

MELAMBUNGNYA harga komoditas impor bawang putih membuat Menteri Perdagangan menggagas sistem pelayanan terpadu satu atap. Meskipun masih dalam tahan konsolidasi, gagasan itu harus disambut baik. terlebih Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengindikasikan adanya pihak yang sengaja menahan pasokan dan menjual barang saat harga naik. Suatu perilaku tak terpuji yang dapat dijerat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mencari bentuk

Secara yuridis formal, Undang-Undang Pelayanan Publik telah memberi amanat kepada setiap institusi pemerintah bahwa mereka ‘dapat’ membentuk sistim pelayanan terpadu. Pada dekade 1970-80-an embrio pelayanan ini bermula dengan penamaan (nomenclature) Sistim Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam perkembangannya, pelayanan itu tersebar dan memiliki aneka penamaan, mulai dari pelayanan bersama, pelayanan terpadu satu atap (PTSA) atau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Pada hakikatnya, terdapat perbedaan pokok antara sistem yang disebut satu pintu (PTSP) dengan yang berada dalam satu atap (PTSA).

Pertama, PTSP dapat diibaratkan sebuah restoran cepat saji. Yaitu, paket penyajian cepat dari sebuah kesatuan ragam
unsur makanan dan minuman sertai pembayaran yang sekaligus. Sedangkan PTSA sangat bertolak belakang.PTSA dapat diperumpamakan model pusat jajanan serba ada. Satu unsur makanan tidak perlu berhubungan dengan unsur makanan atau unsur minuman yang lain. Sebab, semuanya diserahkan kepada konsumen yang menghendaki secara terpisah apa yang menjadi selera mereka.

Misalnya, saya hanya akan minum atau makan, yang saya beli secara terpisah dan saya bayar secara terpisah pula. Meskipun berada dalam satu atap gedung dengan aneka penjual makanan dan minuman, saya tidak peduli dengan adanya penyediaan aneka makanan dan minuman lain.

Kedua, dalam sistem PTSP, jelas ada ‘fungsi keterkaitan’. Artinya, selain berada dalam satu gedung, proses merupakan sebuah rangkaian yang saling berkaitan, dimulai sejak dalam antrean masuk gedung hingga antrean keluar gedung. Suatu rangkaian yang dimulai dari first one hingga first out, baik itu yang menyangkut tentang: apa saja syarat pengurusannya, berapa lama waktu penyelesaiannya, dan berapa biaya yang dikenakan dalam sebuah sistem kesatuan nonparsialitas.

Sedangkan dalam sisten PTSA, proses penyelesaian dalam subjek pelayanan berlangsung terpisah dan dan tidak memiliki hubungan pelayanan kerja dengan subjek pelayanan lain. Karena pada intinya PTSA hanya bermakna sistem ‘pelayanan bersama’ saja dan tidak mempunyai keterkaitan fungsi antara satu subjek pelayanan dengan lainnya. Bisa dikatakan, sistem PTSA bekerja hanya untuk bernaung di bawah sebuah atap. Ketiga, dalam sistem PTSP, kewenangan tunggal telah dilimpahkan kepada kepala PTSP. Tidak ada lagi kewenangan bolak-balik yang masih harus diselesaikan oleh sektoral kementerian atau satuan kerja perangkat daerah. Semua kewenangan sudah harus diserahkan ke dalam otoritas pimpinan PTSP.

Sedangkan dalam sistem PTSA, masih sering terjadi sistem kantor pos. PTSA hanya wadah dari pusat distribusi, yang ada kalanya bisa merepotkan pengguna jasa. Akibatnya, pemohon kerap harus ikut mengurus secara bolak-balik dan terkadang ia harus ikut berada di sektoral kementerian atau dinas kantor, dan terkadang ia juga harus kembali berada di gedung pelayanan PTSA.

Ini terjadi bukan karena sistem PTSA buruk tetapi karena sistem ini diperuntukkan hanya sebagai sebuah mekanisme
‘pelayanan bersama’ yang memang berkarakter parsial, meski seolah-olah berada dalam sebuah model atap bangunan gedung yang sama seperti PTSP.

Bisa saja ini menjadi kelemahan sistem PTSA yang mudah disalahgunakan para pelaksananya bila itu hendak diimplementasikan bagi sebuah objek pelayanan ketataniagaan seperti holtikltura, khususnya bawang yang senyatanya memang penuh dengan aspek kebijakan yang bersifat ‘perlintasan teknis’.

Ini semestinya menjadi sebuah kondisi prosedural birokrasi yang memerlukan kepemimpinan dalam pengendalian manajerial tunggal. Sebab bila tidak, keadaan demikian akan mudah jatuh ke dalam kerawanan kolusi di kalangan oknum pelaksana atau pengguna jasa pelayanan itu sendiri.

Langkah cepat
Meskipun pengawasan atas kran impor bawang telah mulai dilakukan, fluktuasi harga pasar, baik bawang putih maupun berambang (bombay), masih bisa mengalami anomalitas harga. Sewaktu-waktu ia akan mengalami kembali
gejolak harga, akibat tataniaga impor yang dianggap berbelit-belit dan lama. Maka, langkah cepat membentuk lembaga terpadu dapat dimulai dengan langkah permulaan sebagai berikut. 

Pertama, mempersiapkan materi deregulasi di bidang perizinan dengan cara melakukan rasionalisasi instrumen, baik yang ada di Kementerian Pertanian maupun Perdagangan, ataupun di sektor lain yang terkait. Fokus dan langkah deregulasi setidaknya akan menyangkut tiga topik dokumen perizinan: Rekomendasi Izin Produk Holtikultura (RIPH), Surat Perizinan Impor (SPI) dan hingga keluarnya rekomendasi Impor Terbatas (IT). Ketiga topik dokumen itu harus dapat semakin dirasionalkan, baik yang menyangkut apa saja syaratnya, berapa biayanya, maupun kapan waktu penyelesaiannya. Kedua, Kementerian Perdaganan atau Pertanian (atau yang memprakarsai) harus melakukan ‘forum mediasi perselisihan kewenangan impor’ secara bersama dengan jajaran instansi atau sektor terkait.

Forum ini diperlukan agar dapat ditemukan benang merah dan sekaligus titik temu yang bisa mengubah masuknya
unsur-unsur baru dalam perbaikan pelayanan publik.

Ketiga, melakukan sosialisasi publik dari hasil-hasil deregulasi dalam mediasi yang sudah disepakati, untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan, Asosiasi Importir, Asosiasi Distributor, Asosiasi Pedagang Pasar, HKTI, dan segenap pihak yang terkait.

Keempat, kedua Kementerian secara formal menerbitkan ‘keputusan bersama’ yang berisi dua muatan penting. Pertama, tentang ‘pembentukan organisasi/kelembagaan terpadu’ berdasarkan amanat Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009, yang secara rinci juga diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Kedua, tentang
pelimpahan wewenang dari masing-masing kementerian kepada kepala atau pimpinan pelayanan terpadu.

Menyimak problematika yang dialami persoalan impor bawang ternyata amatlah kompleks. Leading sector antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian ternyata selama ini tidak bekerja dengan peran dan kewenangan ‘manunggal – bersama’, atau tepatnya disebut hubungan“Dwi-Tunggal”.

Peran Dwi Tunggal yang diperkirakan selama ini ternyata masih menyisakan persoalan kewenangan di luar dua kementerian ini, seperti tentang penaganan persoalan arus barang masuk oleh Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Dan Cukai).

Belum lagi untuk penentuan kuantifikasi kebijakan impor atas pemberiaan RIPH yang amat berkait dengan kepastian
kebutuhan kuota nasional. Misalnya Kementerian Perindustrian yang menentukan alokasi kebutuhan pengadaan bahan baku bawang, dan Badan Pusat Statistik untuk mementukan kuota nasional atas kebutuhan impor holtikultura itu sendiri. Ini jelas muatan kuantifikasi yang tak terabaikan.

Melihat persoalan itu, maka penentuan ‘model satu pintu’ (PTSP) memiliki kecenderungan kuat dibandingkan ‘satu atap’ (PTSA) yang relatif tak memerlukan filosofi ‘keterkaitan atas fungsi-fungsinya’. Tentu saja realisasi sistem ‘satu pintu’ sebagai sebuah alternatif solusi juga akan bergantung kepada Kementerian Perdagangan dan Pertanian. Sebab apa pun bentuk dan sistem pelayanan terpadu yang nantinya akan dibangun, haruslah disadari ini demi kesejahteraan rakyat yang lebih besar.

Apabila pada tataran kedua kementerian ini, ‘ternyata’ masih terjadi tarik-menarik kepentingan yang berujung deadlock dalam pembentukan kelembagaan, maka Menko Perekonomian dapat mengeluarkan kebijakan. Atau mungkin Presiden? (Penulis memberi sosialisasi kebijakan pelayanan terpadu pada bidang pelayanan publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

:: link ::

You are here:   HomeInformasiAkuntabilitasLHE AKIP ProvinsiBeritaLiputan MediaSatu Atap versus Satu Pintu