Up

SE Menpan & RB

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4  TAHUN 2016

TENTANG

PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK SECARA NASIONAL BAGI PEMERINTAH DAERAH KE DALAM APLIKASI LAPOR!-SP4N

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI DAN POLRI PADA BULAN RAMADHAN

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PASCA PILKADA

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILING

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PANRB

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI DAN POLRI PADA BULAN RAMADHAN

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGANAN IJAZAH PALSU APARATUR SIPIL NEGARA/TNI/POLRI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

GERAKAN HIDUP SEDERHANA

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMASANGAN GAMBAR RESMI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014 - 2019