Up

SE Menpan & RB

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

JAM KERJA DAN KRIDA OLAH RAGA

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN PNS DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILU 2004

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN PENGALIHAN PNS DARI JABATAN GURU KE JABATAN NON GURU

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

LAPORAN PEMBENTUKAN KOTAK POS PENGADUAN MASYARAKAT DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI, SERTA SURAT EDARAN MEN.PAN NOMOR 268/M.PAN/10/2002 TANGGAL 14 OKTOBER 2002, MAKA DI SAMPING PENYELENGGARAAN NEGARA YANG DIWAJIBKAN MELAPORKAN HARTA KEKAYAANNYA SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN PADA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999, MEN.PAN MENEGASKAN KEMBALI BAHWA KEPADA PEJABAT SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI, DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN LHKPN KEPADA KPK

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PELAPORAN PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PENINGKATAN INTENSITAS PENGAWASAN DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGADAAN CPNS TAHUN 2005/2006

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

TINDAK LANJUT PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERLAKUAN TERHADAP PEJABAT YANG TERLIBAT KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGANAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI WEB-SITE: http://www.bpk.go.id

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENINGKATAN KETAATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2008

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KORMONEV INVESTANSI

 

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2009

 
 

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Kelembagaan & Tata Laksana

SDM Aparatur

Pelayanan Publik

Staf Ahli