Up

SE Menpan & RB

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6  TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN NETRALITAS DAN PENEGAKAN DISIPLIN SERTA SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2017

 

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5  TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERANTASAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI PEMERINTAH

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4  TAHUN 2016

TENTANG

PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK SECARA NASIONAL BAGI PEMERINTAH DAERAH KE DALAM APLIKASI LAPOR!-SP4N

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI DAN POLRI PADA BULAN RAMADHAN

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PASCA PILKADA

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILING

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PANRB

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI DAN POLRI PADA BULAN RAMADHAN

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGANAN IJAZAH PALSU APARATUR SIPIL NEGARA/TNI/POLRI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH