Permenpan & RB

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN II

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH DAERAH

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

 

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI