Permenpan & RB

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA STRATEGISĀ  KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010 - 2014

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DI LINGKUNGANĀ  KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

 
 
Navigasi:Beranda Regulasi Permen-Kepmen PERMENPAN-RB JDIH Permenpan & RB

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan