Up

Kepmenpan & RB

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 45 TAHUN 2011

 

TENTANG

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 356 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMIN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE)

 

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 1 TAHUN 2011

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

 

NOMOR 43 TAHUN 2011

 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

 

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

 

NOMOR 44 TAHUN 2011

 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 355 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN

 

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 355 TAHUN 2010

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 19 TAHUN 1996

 

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 19 TAHUN 2000

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN DAN ANGKA KREDITNYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 19 TAHUN 2000

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 22 TAHUN 2001

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIG1 DAN ANGICA KREDITNYA

LAMPIRANNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 22 TAHUN 2001

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIG1 DAN ANGICA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 9 TAHUN 2002

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 133 TAHUN 2002

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 133 TAHUN 2002

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 135 TAHUN 2002

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 135 TAHUN 2002

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDlS DAN ANGKA KREDlTNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 138 TAHUN 2002

 

TENTANG

 

PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 122/1990 TENTANG ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT PEMERIKSA PAJAK

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 41 TAHUN 2003

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 41 TAHUN 2003

 

TENTANG

 

JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 63 TAHUN 2003

 

TENTANG

 

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

 
 

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Kelembagaan & Tata Laksana

SDM Aparatur

Pelayanan Publik

Staf Ahli