Kepmenpan & RB
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 24 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 56,57,60 DAN NOMOR 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 MASING - MASING TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PARAMEDIK VETERINER, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN UMUM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN UMUM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN FUNGSIOANAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGAKUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
