SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209/MENKES/SKB/III/2004
NOMOR 07 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA
SKB MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BKN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.307/MEN/2000
NOMOR : 165 TAHUN 2000
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANATA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ANGKA KREDITNYA
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN KEPALA BAKN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1305.K/70/M.PE/1997
NOMOR : 06 TAHUN 1997
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGN A[I DAN ANGKA KREDITNYA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/PMK.010/2012
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 343/KMK.017/1998 TENTANG IURAN DAN MANFAAT PENSIUN
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah