Up

Lain-Lain

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 20 TAHUN 2011

 

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN KEPALA BAKN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1305.K/70/M.PE/1997
NOMOR : 06 TAHUN 1997

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGN A[I DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR 66 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA

SKB MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BKN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.307/MEN/2000

NOMOR : 165 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANATA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209/MENKES/SKB/III/2004

NOMOR 07 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PMK.010/2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 343/KMK.017/1998 TENTANG IURAN DAN MANFAAT PENSIUN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Surat Kepala BKN tentang Pelaksanaan Ujian CPNS tahun 2012

Keputusan Menteri Dalam Negeri

tentang 20 September 2012 Hari Libur Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

KETETAPAN MAJELIS PEMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR XI/MPR/1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No. B/2215/M.PAN-RB/7/2013

Tentang Reformasi Sistem Pengadaan CPNS

 

 
 

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Kelembagaan & Tata Laksana

SDM Aparatur

Pelayanan Publik

Staf Ahli