Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

• RUU tentang Administrasi Pemerintahan

RUU ini diharapkan menjadi instrumen hukum pemerintahan yang nantinya difungsikan untuk me-lan-dasi setiap penggunaan wewenang pemerintahan dan men-ja-di salah satu instrumen untuk mewujudkan kepemerin-tahan yang baik dan bersih.

• RUU tentang Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara

RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) berperan sebagai instrument hukum dan bertindak, berperilaku dan berucap sebagai alat kontrol dalam bersikap bagi aparat penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari serta dalam berhubungan dengan masyarakat.
Penyusunan RUU EPN bertujuan untuk mendorong perubahan “mind set” dan “cultural set’ guna terwujudnya penampilan (sosok) penyelenggara Negara yang beretika tinggi, mengembangkan jati diri yang berintegritas baik, amanah, berakhlak mulia serta mencegah niat, sikap perbuatan menyimpang dari norma dan aturan.

• RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Dengan Pemerintahan Daerah Serta Antar Pemerintahan Daerah (RUU TAHUB)

RUU ini merupakan amanat Pasal 18 A ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (amandemen ke-2) yang menyatakan bahwa Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat, mengeliminasi (duplikasi) tumpang tindih kewenangan pengelolan urusan pemerintah antar tingkatan pemerintahan.
Selain itu, RUU ini merupakan perangkat lunak (soft ware) dari hard ware Undang--undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

• RUU Badan Layanan Umum

RUU ini merupakan landasan hukum yang memadai bagi sistem pengelolaan dan mekanisme (tatakelola) kelembagaan badan penyelenggaraan layanan umum/yang sifatnya nirlaba (tidak mengejar keuntungan semata), berorentasi pola korporasi dan prinsip kewirausahaan

1. Penyusunan RPP tentang Tata Laksana Perijinan dan Non Perijinan;
2. Penyusunan Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur
3. Penyusunan Pedoman Umum Pakaian Dinas/Kerja PNS.;
4. Penyusunan Modul Business Precess Reengineering (BPR) Satuan Kerja/Unit Instansi Pemerintah;
5. Penyusunan Pedoman Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Revitalisasi sistem ketatalaksanaan di instansi pemerintah, melalui sesialisasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan pemberian.