Profil Pejabat Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

ESELON I

muhammad yusuf ateh2016 

Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Telp : 021-7398381-89 ext. 2049

ESELON II

Didid Noordiatmoko 2016 

 

 

Didid Noordiatmoko, Ak., M.M.
Sekretaris Deputi
Telp : 021-7398381-89

Teguh Widjinarko 2016

 

Drs. Teguh Widjinarko, M.P.A.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Telp : 021-7398381-89

Ronald Andrea annas2016 

 

Ronald Andrea Annas, Ak.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I
Telp : 021-7398381-89

 

Nadimah 

 


Dra. Nadimah, MBA.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II
Telp : 021-7398381-89

naptalina 

 

Naptalina Sipayung, SH., MAP.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III
Telp : 021-7398381-89

Agus Uji Hantara 2016

 

Drs. Agus Uji Hantara, M.E.
Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat
Telp : 021-7398381-89

ESELON III

 

SEKRETARIAT DEPUTI



agusdin

 

Agusdin Muttakin, Ak., M.M.
Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran
Telp : 021-7398381-89
 

Aan Syaiful Ambia

 

Aan Syaiful Ambia, S.E.
Kepala Bagian Administrasi dan Pelaporan
Telp : 021-7398381-89

 

 

ASDEP PERUMUSAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI , AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWSAN


kosong

 

Dra. Hatni
Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi
Telp : 021-7398381-89
 

ananda juarsa1

 

Ananda Juarsa, Ak.
Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur
Telp : 021-7398381-89

sri widiartuti1

 

Sri Widiastuti, S.E.
Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengawasan
Telp : 021-7398381-89


ASDEP KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN I



budipraw

 

Budi Prawira, S.E.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I-1
Telp : 021-7398381-89

trisusi

 

Tri Susilo, S.Sos., M.M.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I-2
Telp : 021-7398381-89


ASDEP KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN II



agusharsono

 

Agus Harsono, Ak., M.M.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II-1
Telp : 021-7398381-89

Endang Purwaningsih 2016

 

Dra. Endang Purwaningsih, MAP.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II-2
Telp : 021-7398381-89


ASDEP KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III



Raka Pamungkas 2016

 

Raka Pamungkas, Ak.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III-1
Telp : 021-7398381-89

Desmarwita 2016

 

Desmarwita, S.E., MAP.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III-2
Telp : 021-7398381-89


ASDEPBPENGELOLAAN PENGADUAN APARATUR DAN MASYARAKAT



kosong

 

-
Kepala Bidang Pengaduan Masyarakat
Telp : 021-7398381-89

kosong

 

Titi Saraswati, Ak.
Kepala Bidang Pengaduan Aparatur
Telp : 021-7398381-89

ESELON IV

 

SEKRETARIAT DEPUTI



kosong

 

Astri Mefayani, S.E., MAK.
Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja
Telp : 021-7398381-89

kosong

 

-
Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran
Telp : 021-7398381-89

Baedoni 2016

 

Baedoni
Kepala Subbagian Administrasi Umum
Telp : 021-7398381-89
 

kosong

 

-
Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Telp : 021-7398381-89

 

 

ASDEP PERUMUSAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI , AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWSAN


Gita Aurora 2016

 

Gita Aurora, S.Ap., M.P.A.
Kepala Subbidang Analisis Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi
Telp : 021-7398381-89

Etika Mahaputri 2016

 

Etika Mahaputri, S.Kom., M.PubAdmin(Pol)
Kepala Subbidang Analisis Sinkronisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi
Telp : 021-7398381-89

kosong

 

-
Kepala Subbidang Analisis Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur
Telp : 021-7398381-89

Achmad Yunus 2016

 

Achmad Yunus, S.E.
Kepala Subbidang Analisis Sinkronisasi Kebijakan Akuntabilitas Aparatur
Telp : 021-7398381-89

Arif Tri Haryanto 2016

 

Arif Tri Hariyanto, S.H., LL.M.
Kepala Subbidang Analisis Perumusan Kebijakan Pengawasan
Telp : 021-7398381-89

kosong

 

-
Kepala Subbidang Analisis Sinkronisasi Kebijakan Pengawasan
Telp : 021-7398381-89


ASDEPBPENGELOLAAN PENGADUAN APARATUR DAN MASYARAKAT



Mita Hermawan 2016

 

Mita Hermawati, S.H., M.H.
Kepala Subbidang Pengelolaan dan Analisis Pengaduan Masyarakat
Telp : 021-7398381-89

kosong

 

-
Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
Telp : 021-7398381-89

kosong

 

Gampang Harjono
Kepala Subbidang Pengelolaan dan Analisis Pengaduan Aparatur
Telp : 021-7398381-89

Dini Indiati 2016

 

Dini Indiyati
Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Aparatur
Telp : 021-7398381-89

Yang Telah Melaksanakan RB

Tiga Instansi sebagai pilot project Reformasi Birokrasi adalah:

  1. Kementerian Keuangan
  2. Mahkamah Agung
  3. Badan Pemeriksa Keuangan


Dua Instansi menyusul berikutnya adalah

  1. Sekretaris Negara dan
  2. Sekretaris Kabinet.


Sesuai Perpres No: 69 s.d.77 Tahun 2010, terdapat 9 (sembilan) K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dan mendapatkan tunjungan kinerja yaitu:

  1. Kementerian Koordinator Perekonomian;
  2. Kementerian Koordinator Polhukam;
  3. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
  4. Tentara Nasional Indonesia;
  5. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Kementerian Pertahanan ;
  7. Kementerian PAN dan RB;
  8. Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

 

Ukuran Keberhasilan RB

  • tidak ada korupsi
  • tidak ada pelanggaran/sanksi;
  • APBN dan APBD baik;
  • semua program selesai dengan baik;
  • semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
  • komunikasi dengan publik baik;
  • penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
  • penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
  • hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

 

Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB

Sasaran

Indikator

Base line

(2009)

Target

(2014)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

IPK*)

2.8

5.0

OPINI BPK (WTP)

Pusat

42,17%

100%

Daerah

2.73%

60%

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

Pusat

6,64

8,0

Daerah

6,46

8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha

122

75

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas Pemerintahan**)

- 0,29

0,5

Instansi pemerintah yang akuntabel

24%

80%

Area Perubahan RB

AREA PERUBAHAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

Organisasi

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Tatalaksana

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

Peraturan Perundang-undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Sumber Daya Manusia Aparatur

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Mindset dan cultural Set Aparatur

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Pengorganisasian RB Nasional

 

{pdf}http://www.menpan.go.id/images/stories/profil/pengorganisasian_rb_nas.pdf|height:600|width:600|app:adobe{/pdf}

MAKNA REFORMASI BIROKRASI

 

  1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
  2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
  3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
  4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
  5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru



TUJUAN REFORMASI BIROKRASI


Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.


VISI REFORMASI BIROKRASI

 

“Menjadi Pemerintah Kelas Dunia Tahun 2025”

 

MISI REFORMASI BIROKRASI

  1. Membentuk/menyempurnakan peratur-an perundang-undangan dalam rangka Melakukan penataan dan penguatan -organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set.
  2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
  3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif
  4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24