Kamis, 21 Agustus 2014

Artikel

Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP

Dilihat: 5457
Cetak

Komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


 

Demikian dikatakan Deputi Menpan Bidang Akuntabilitas, Herri Yana Sutisna dalam percakapan dengan wartawan, usai acara penyerahan penghargaan 10 besar Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pusat di Jakarta, Selasa (24/2). ”Karena itu wajar kalau Depdiknas menduduki peringkat pertama pada tahun ini, karena sangat didukung oleh Pak Bambang Sudibyo sebagai Mendiknas,” ujarnya.

Hal itu diakui oleh Sekjen Depdiknas, Dodi Nandika, yang mengatakan bahwa pihaknya melakukan pembenahan sistem akuntabilitas kinerja instansinya selama 4 tahun. ”Ini merupakan buah dari hasil kerja keras kami beserta jajaran Depdiknas, dan diharapkan ke depan bisa meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja kami,” ujarnya.

Dodi Nandika juga berharap, prestasi ini bisa menjadi modal untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, Kementerian Negara PAN menetapkan dan memberikan penghargaan kepada 10 instansi pemerintah pusat sebagai the best ten dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2008. (lihat Depdiknas Peringkat Pertama Implementasi SAKIP Pusat, 24/2/09).

Kelima komponen itu meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Perencanaan kinerja yang meliputi dokumen renstra, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja, mendapat bobot paling besar, yakni 35.
        Sedangkan komponen kedua, yakni  pengukuran kinerja diberi bobot 20, dengan indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Sedangkan pelaporan kinerja, yang meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja diberi skor 15. Untuk evaluasi kinerja yang terdiri dari pelaksanaan evaluasi dan pemanfaatan evaluasi diberikan skor 10, dan capaian kinerja yang terdiri dari capaian output dan capaian outcome, skornya  20.

”Nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas instansi terhadap kinerja yang telah dicapainya,” ujar Deputi Menpan Bidang Akuntabilitas, Herri Yana Sutisna.

Ditambahkan, dari evaluasi yang dilaksanakan terhadap 74 instansi pemerintah pusat pada bulan Oktober hingga November 2008, nilai tertinggi adalah 75,35, dan terendah 16,41, dengan nilai rata-rata 42,71.

Menurut Herri Yana Sutisna, nilai itu merupakan akumulasi dari kelima komponen yang dinilai tersebut. ”Bisa saja perencanaan kinerjanya yang bagus, tetapi komponen lainnya kurang,’ ujarnya.

 

Dikatakan juga bahwa metode yang dipergunakan dalam evaluasi adalah review dengan menggunakan teknik criteria referenced test, atau menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban berdasarkan kriteria yang tersedia. Selain itu, juga dari SAKIP tahun 2007 yang diserahkan kepada Presiden melalui Menpan. (HUMAS MENPAN)

 

  Peringkat Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Pusat 2008

Peringkat

Instansi

1

Departemen Pendidikan Nasional

2

Komisi Pemberantasan Korupsi

3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

4

Departemen Kesehatan

5

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

6

Departemen Pekerjaan Umum

7

Departemen Keuangan

8

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

9

Sekretariat Negara

10

Sekretarian Kabinet

11

Departemen Perindustrian

12

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

13

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

14

Departemen Perdagangan

15

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

16

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

17

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18

Badan Koordinasi Penanaman Modal

19

Departemen Luar Negeri

20

Departemen Kehutanan

21

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

22

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

23

Departemen Komunikasi dan Informasi

24

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

25

Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

26

Mabes Tentara Nasional Indonesia

27

Departemen Dalam Negeri

28

Lembaga Administrasi Negara

29

Setjen Badan Pemeriksa Keuangan

30

Badan Koordinasi Survei dan Pemetan Nasional

31

Badan Pengawas Obat dan Makanan

32

Departemen Agama

33

Departemen Kelautan dan Perikanan

34

Badan Standardisasi Nasional

35

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

36

Departemen Pertahanan

37

Badan Kepegawaian Negara

38

Setjen Mahkamah Konstitusi

39

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

40

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

41

Lembaga Sandi Negara

42

Kepolisian Negara Republik Indonesia

43

Departemen Perhubungan

44

Badan Tenaga Nuklir Nasional

45

Badan Pusat Statistik

46

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

47

Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat

48

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

49

Kementerian Negara Riset dan Teknologi

50

Arsip Nasional Republik Indonesia

51

KementerianKoordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

52

Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

53

Kementerian Koordinator Perekonomian

54

Otorita Batam

55

Setjen Komnas HAM

56

Departemen Sosial

57

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

58

Deprtemen Pertanian

59

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

60

Setjen Komisi Pemilihan Umum

61

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

62

Setjen Dewan Perwakilan Rakyat

63

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

64

Departemen Hukum dan HAM

65

Badan Pertanahan Nasional

66

Perpustakaan Nasional

67

Badan Narkotika Nasional

68

Kejaksaan Agung

69

Badan Intelejen Negara

70

Lembaga Ketahanan Nasional

71

Setjen Dewan Perwakilan Daerah

72

Dewan Ketahanan Nasional

73

Setjen Mahkamah Agung

74

Sekretariat Komisi Yudisial

 

You are here:   Home