Kamis, 24 April 2014

Cerita Sukses RB

kudus
07.Apr.2014

Inovasi Pelayanan KTP di Kabupaten Kudus

Untuk mempermudah pelayanan KTP, Pemkab Kudus menjadikan Desa/Kelurahan sebagai basis pelayanan, sehingga lebih dekat dengan tempat tinggal…
Formulir Persetujuan Pimpinan (Seleksi SESMENPANRB)
22 April 2014 17:19
Daftar Riwayat Hidup (Seleksi SESMENPANRB)
22 April 2014 17:16
22 April 2014 03:14
PERMENPAN 2014 No. 011 (Permenpan & RB)
21 April 2014 17:27
Badan Pusat Statistik (BPS) (Status Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
21 April 2014 14:52

twitter

pengaduancpns2

button wbs

sinovikuning 

sesmen

button cpns

ruuadpem

button

spprb

lakip2013a

pk2014a

siduta3

mediacenter

button lapor

button satulayanan

Video

Galeri Foto


Menteri G...IMG_2148-1IMG_4785-120130130-...IMG_2145-1

banner blog ekoprasojo

Birokrasi adalah mesin bagi negara. Tidak akan ada...
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Menteri...
Banyaknya kepala daerah maupun mantan pejabat daerah yang...

Komisi II Minta KemenPAN-RB Selesaikan Tenaga Honorer secara Transparan

Dibuat pada 26 Juni 2012 Ditulis oleh dewi
Dilihat: 4573
Cetak

JAKARTA – Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN dan RB untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori I dan kategori II secara transparan dan akuntabel. Demikian antara lain kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN dan RB serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).

 

Tenaga honorer kategori I, menurut kesimpulan tersebut akan diangkat menjadi CPNS pada tahun anggaran 2012, sementara itu tenaga honorer kategori II secara bertahap dari tahun anggaran 2012 hingga 2014.

“Dalam hal ini kami dari Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN dan RB untuk dapat melaksanakannya secara transparan dan akuntabel. Kategori II ini termasuk yang menurut istilah kami tenaga honorer yang masih  tercecer,” kata pimpinan rapat Ganjar Pranowo.

Kesimpulan lain menyebutkan bahwa Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PAN dan RB yang telah menyusun mekanisme dan pentahapan penyelesaian tenagas honorer kategori I dan kategori II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005.

Dalam kaitan ini Komisi II DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap mekanisme dan pentahapan tenaga honorer kategori I dan kategori II serta meminta kepada Kementerian PAN dan RB untuk senantiasa terus melakukan verifikasi dan investigasi terhadap adanya persoalan tenaga honorer yang seharusnya masuk database kategori I dan kategori II, namun belum tercantum ke dalam  tercantum ke dalam dua kategori tersebut serta bagi tenaga honorer yang teranulir dalam kategori II diperlukan penyelesaian secara khusus.

Dalam kesempatan ini pimpinan rapat juga menyerahkan sejumlah dokumen yang datang dari berbagai daerah berkaitan dengan permasalahan tenaga honorer. “Kami mengharapkan bapak Menteri juga menjadikan dokumen ini untuk bahan cek silang,” tambah  Ganjar. (hs/HUMAS MENPAN-RB)

Diperbarui pada Rabu, 10 Oktober 2012 13:43

digilib 220pmprb 220lpse 220eperform 220

banner ceklistbanner pkbanner jdihbanner email

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan