Jumat, 11 Juli 2014

Cerita Sukses RB

bpn
25.Jun.2014

BPN Jakarta barat : Mendobrak Rumitnya Birokrasi

Inovasi di Kantor Pertanahan Jakarta Barat terletak pada upaya serius mengubah citra tentang birokrasi administrasi pengurusan tanah, yang sudah…
04 Juli 2014 18:53
KEPPRES2014 No. 24 (Keputusan Presiden)
03 Juli 2014 10:30
SETJEN MPR RI (Status Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
30 Juni 2014 11:32
KEMENTERIAN AGAMA (Kedeputian SDM Aparatur)
27 Juni 2014 17:09

twitter

pengaduancpns2

button wbs

sieva1

sinovikuning 

20140624 cpns

20140626 cpns

20140627 agama

button cpns

ruuadpem

button

spprb

lakip2013a

pk2014a

siduta3

mediacenter

button lapor

button satulayanan

Video

Galeri Foto


20140227-...catmenpan11IMG_1712-1Media Cen...catmenpan10

banner blog ekoprasojo

Sepanjang Juni lalu, banyak sekali wisatawan mancanegara dari...
Sebanyak 12 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diamanatkan...
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)...

Ujicoba R-PERMENPAN RB Standar Pelayanan Publik di Kab. Kudus

Dibuat pada 08 Februari 2012 Ditulis oleh Administrator
Dilihat: 1491
Cetak

Ujicoba Rancangan PERMENPAN RB Tentang Juknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik, acara bertempat di Pendopo Kabupaten Kudus. Adapun acara pembukaan disampaikan oleh Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kudus yaitu Bpk. Drs. Pramono, MM. dan Bpk. Drs. F. Mewengkang, MM.


Latar belakang dari R-PERMENPAN RB ini adalah adanya tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas; memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat dan pihak terkait;  serta adanya standar pelayanan di tiap unit sebagai jaminan dan kepastian pelayanan.

Dasar hukum UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain : Pasal 15 huruf (a) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan; Pasal 20 ayat (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Ayat (2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Penyelenggara pelayanan publik terdiri dari (Pasal 1 ayat 1) : Instansi Penyelenggara Negara, BUMN/BUMD, Lembaga Independen, Swasta/Organisasi Masyarakat yang melaksanakan “misi negara karena UU”.

 

Diperbarui pada Rabu, 30 Januari 2013 20:39

digilib 220pmprb 220lpse 220eperform 220

banner ceklistbanner pkbanner jdihbanner email

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan