• yuddychrisnandi
  • revolusi mental asn
  • Slide-bertakwa bekerja
  • slide korupsi 3
  • rbrm
  • slide digitalisasi

Berita Terkini

20150305 - MENTERI ACARA BAKOHUMAS
05.Mar.2015

Humas Pemerintah Harus Siap Pasang Badan

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan jika Humas…
20150305 DEP SDM Konsultasi Publik Makassar
05.Mar.2015

Seleksi Terbuka Kikis Pejabat Tak Berkinerja

MAKASSAR – Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berkinerja baik dan disiplin apabila menerapkan sistem merit secara penuh.…
20150304-Deputi SDM terima delegasi Kamboja
04.Mar.2015

Kamboja Pelajari Sistem Rekruetmen CPNS Indonesia

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diwakili oleh Deputi Bidang…
20150304- Ronald Andrea Annas
04.Mar.2015

Perjanjian Kinerja Bukan Sekadar Tandatangan

JAKARTA – Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya…
20150128 KARO HUKIP 1
04.Mar.2015

Wajar Menteri PANRB Ingatkan Pegawai KPK

JAKARTA – Sebagaimana dilansir oleh beberapa media pada hari Selasa kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan…
20150303 jabat erat yuddy-ahok 1
03.Mar.2015

Ahok dan DPRD DKI Diminta Kendalikan Diri

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau Gubernur DKI Jakarta Basuki…
20150303 TKB
03.Mar.2015

19 Pemda Belum Umumkan Hasil Tes CPNS

JAKARTA – Hingga tanggal 2 Maret 2015, masih ada 19 pemerintah daerah yang belum mengumumkan hasil tes CPNS. Hal ini…

Ujicoba R-PERMENPAN RB Standar Pelayanan Publik di Kab. Kudus

Ujicoba Rancangan PERMENPAN RB Tentang Juknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik, acara bertempat di Pendopo Kabupaten Kudus. Adapun acara pembukaan disampaikan oleh Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kudus yaitu Bpk. Drs. Pramono, MM. dan Bpk. Drs. F. Mewengkang, MM.


Latar belakang dari R-PERMENPAN RB ini adalah adanya tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas; memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat dan pihak terkait;  serta adanya standar pelayanan di tiap unit sebagai jaminan dan kepastian pelayanan.

Dasar hukum UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain : Pasal 15 huruf (a) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan; Pasal 20 ayat (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Ayat (2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Penyelenggara pelayanan publik terdiri dari (Pasal 1 ayat 1) : Instansi Penyelenggara Negara, BUMN/BUMD, Lembaga Independen, Swasta/Organisasi Masyarakat yang melaksanakan “misi negara karena UU”.

 

Navigasi:Beranda Berita Berita Terbaru Ujicoba R-PERMENPAN RB Standar Pelayanan Publik di Kab. Kudus

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

SDM Aparatur