Jumat, 25 Juli 2014

Cerita Sukses RB

kampung media
17.Jul.2014

Kampung Media Tingkatkan Partisipasi Masyarakat NTB dalam Pembangunan

Kampung Media menjadi salah satu inovasi yang masuk ke dalam Top 9 Inovasi pelayanan Publik 2014. Sebelumnya, inovasi dari Nusa Tenggara Barat ini…
24 Juli 2014 15:13
SEMENPAN 2014 No. 02 (SE Menpan & RB)
21 Juli 2014 15:02
Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur (Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun 2014, Jakarta 16 Juli 2014)
21 Juli 2014 12:37
Surat Deputi Bidang Kelembagaan & Tata Laksan (Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana)
21 Juli 2014 11:00
Kementerian Pertahanan (Status Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
18 Juli 2014 12:02

twitter

pengaduancpns2

button wbs

sieva1

sinovikuning 

20140724 cat1

20140624 cpns

20140626 cpns

20140627 agama

button cpns

ruuadpem

button

spprb

lakip2013a

pk2014a

siduta3

mediacenter

button lapor

button satulayanan

Video

Galeri Foto


20140311_...20140130-1Rapat Aud...rakordia_...20140311_...

banner blog ekoprasojo

TANJUNGPINANG – Pemprov Kepri, Pemkab Bintan dan Pemko...
TANJUNGPINANG – Banyaknya keberatan dari daerah terkait syarat...
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)...

Kum-HAM Respon Positif Ajakan Perampingan Eselon I

Dibuat pada 18 Februari 2013 Ditulis oleh dewi
Dilihat: 1046
Cetak

20130218 kumham

JAKARTA – Menteri PAN – RB Azwar Abubakar menegaskan, dalam kebijakan perampingan birokrasi, pihaknya tidak pernah memikirkan untuk mengurangi jumlah kementerian yang sudah ada seperti yang dilakukan Korea. Namun kebijakan yang ditempuh adalah mendorong efisiensi  termasuk merampingkan jumlah unit eselon I.

Kementerian PAN-RB sendiri telah mengawali pengurangan jumlah unit eselon I, dari enam deputi menjadi  empat, dan saat ini tengah menunggu Peraturan Presiden-nya. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga melakukan perampingan unit eselon I.

Terkait dengan perampingan kementerian/lembaga ini, Menteri  PAN-RB telah menyurati 16 K/L, untuk mengkaji kembali struktur organisasinya masing-masing yang diharapkan dapat merampingkan dirinya secara sukarela. Salah satu instansi yang telah merespon positif adalah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kum HAM). Keberadaan dua eselon I, yakni Badan Litbang dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dinilai tumpang tindih peran, akan dikaji.

Hal itu terungkap ketika Menteri PAN-RB menjadi pembicara dalam Rakernas Kementerian Hukum dan HAM Jumat (15/02) pekan lalu. “Saya mengapresiasi  Kementerian Hukum dan HAM yang merespon positif ajakan saya untuk melakukan restrukturisasi organisasi,”  ujarnya. Selain itu, ada dua kementerian lain yang tengah melakukan seleksi konsultan dalam rangka perampingan organisasi, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.  (ags/HUMAS MENPAN-RB)

Diperbarui pada Selasa, 19 Februari 2013 13:00

digilib 220pmprb 220lpse 220eperform 220

banner ceklistbanner pkbanner jdihbanner email

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan