Berita Terkini

20150401 Yuddy Chrisnandi
01.Apr.2015

Pemerintah - PHRI Sepakat Black List Hotel Nakal

JAKARTA – Pemerintah dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sepakat akan mengambil tindakan tegas terhadap…
20150401 Yuddy Jumpa Pers Rapat Hotel
01.Apr.2015

Rapat di Luar Kantor harus Selektif dan Akuntabel

JAKARTA – Pemerintah tetap konsisten untuk melakukan penghematan keuangan negara, khususnya terkait dengan pembatasan…
20150401 Makalah KASN
01.Apr.2015

35 Peserta Perebutkan Kursi Kepala Sekretariat dan Asisten KASN

JAKARTA – Dari 51 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Kepala Sekretariat dan calon Asisten Komisi…
20150331 Yuddy di ANRI
31.Mar.2015

Arsiparis Jangan Dipandang Sebelah Mata

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, arsiparis jangan…
20150401 - foto revisi walikota denpasar terbaru copy
31.Mar.2015

Sejalan Kebijakan Yuddy, Denpasar Rajin Gelar Even Wisata

DENPASAR - Meski menjadi salah satu daerah tujuan wisata, Denpasar tidak henti-hentinya melakukan promosi dan menggelar…
20150330 - rapat dinas di kantor pemerintahan
29.Mar.2015

Pemerintah Tidak Mencabut Larangan Rapat di Hotel

JAKARTA- Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kembali menegaskan bahwa SE Menteri PNRB No. 11/2014 tentang Pembatasan…
20150328 - Menteri  di UMJ
28.Mar.2015

Menteri PANRB Resmikan Pusat Kajian Pelayanan Publik UMJ

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meresmikan Pusat…
20150327 - Menteri PANRB serahkan laporan SPT
27.Mar.2015

Yuddy : Strategi agar Target Penerimaan Pajak Tercapai

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, agar target…

Kum-HAM Respon Positif Ajakan Perampingan Eselon I

20130218 kumham

JAKARTA – Menteri PAN – RB Azwar Abubakar menegaskan, dalam kebijakan perampingan birokrasi, pihaknya tidak pernah memikirkan untuk mengurangi jumlah kementerian yang sudah ada seperti yang dilakukan Korea. Namun kebijakan yang ditempuh adalah mendorong efisiensi  termasuk merampingkan jumlah unit eselon I.

Kementerian PAN-RB sendiri telah mengawali pengurangan jumlah unit eselon I, dari enam deputi menjadi  empat, dan saat ini tengah menunggu Peraturan Presiden-nya. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga melakukan perampingan unit eselon I.

Terkait dengan perampingan kementerian/lembaga ini, Menteri  PAN-RB telah menyurati 16 K/L, untuk mengkaji kembali struktur organisasinya masing-masing yang diharapkan dapat merampingkan dirinya secara sukarela. Salah satu instansi yang telah merespon positif adalah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kum HAM). Keberadaan dua eselon I, yakni Badan Litbang dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dinilai tumpang tindih peran, akan dikaji.

Hal itu terungkap ketika Menteri PAN-RB menjadi pembicara dalam Rakernas Kementerian Hukum dan HAM Jumat (15/02) pekan lalu. “Saya mengapresiasi  Kementerian Hukum dan HAM yang merespon positif ajakan saya untuk melakukan restrukturisasi organisasi,”  ujarnya. Selain itu, ada dua kementerian lain yang tengah melakukan seleksi konsultan dalam rangka perampingan organisasi, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.  (ags/HUMAS MENPAN-RB)

Navigasi:Beranda Berita Berita Terbaru Kum-HAM Respon Positif Ajakan Perampingan Eselon I

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

SDM Aparatur