Jumat, 11 Juli 2014

Cerita Sukses RB

bpn
25.Jun.2014

BPN Jakarta barat : Mendobrak Rumitnya Birokrasi

Inovasi di Kantor Pertanahan Jakarta Barat terletak pada upaya serius mengubah citra tentang birokrasi administrasi pengurusan tanah, yang sudah…
04 Juli 2014 18:53
KEPPRES2014 No. 24 (Keputusan Presiden)
03 Juli 2014 10:30
SETJEN MPR RI (Status Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
30 Juni 2014 11:32
KEMENTERIAN AGAMA (Kedeputian SDM Aparatur)
27 Juni 2014 17:09

twitter

pengaduancpns2

button wbs

sieva1

sinovikuning 

20140624 cpns

20140626 cpns

20140627 agama

button cpns

ruuadpem

button

spprb

lakip2013a

pk2014a

siduta3

mediacenter

button lapor

button satulayanan

Video

Galeri Foto


IMG_2852damkar4Internati...IMG_2926-1sosialias...

banner blog ekoprasojo

Sepanjang Juni lalu, banyak sekali wisatawan mancanegara dari...
Sebanyak 12 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diamanatkan...
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)...

Kum-HAM Respon Positif Ajakan Perampingan Eselon I

Dibuat pada 18 Februari 2013 Ditulis oleh dewi
Dilihat: 1025
Cetak

20130218 kumham

JAKARTA – Menteri PAN – RB Azwar Abubakar menegaskan, dalam kebijakan perampingan birokrasi, pihaknya tidak pernah memikirkan untuk mengurangi jumlah kementerian yang sudah ada seperti yang dilakukan Korea. Namun kebijakan yang ditempuh adalah mendorong efisiensi  termasuk merampingkan jumlah unit eselon I.

Kementerian PAN-RB sendiri telah mengawali pengurangan jumlah unit eselon I, dari enam deputi menjadi  empat, dan saat ini tengah menunggu Peraturan Presiden-nya. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga melakukan perampingan unit eselon I.

Terkait dengan perampingan kementerian/lembaga ini, Menteri  PAN-RB telah menyurati 16 K/L, untuk mengkaji kembali struktur organisasinya masing-masing yang diharapkan dapat merampingkan dirinya secara sukarela. Salah satu instansi yang telah merespon positif adalah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kum HAM). Keberadaan dua eselon I, yakni Badan Litbang dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dinilai tumpang tindih peran, akan dikaji.

Hal itu terungkap ketika Menteri PAN-RB menjadi pembicara dalam Rakernas Kementerian Hukum dan HAM Jumat (15/02) pekan lalu. “Saya mengapresiasi  Kementerian Hukum dan HAM yang merespon positif ajakan saya untuk melakukan restrukturisasi organisasi,”  ujarnya. Selain itu, ada dua kementerian lain yang tengah melakukan seleksi konsultan dalam rangka perampingan organisasi, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.  (ags/HUMAS MENPAN-RB)

Diperbarui pada Selasa, 19 Februari 2013 13:00

digilib 220pmprb 220lpse 220eperform 220

banner ceklistbanner pkbanner jdihbanner email

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan