Berita Terkini

20170228 BPOM balai kartini
28.Feb.2017

Tingkatkan Efektivitas BPOM, Seluruh Pelayanan Perizinan Harus Berbasis Digital

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan memperkuat…
20170227 coaching clinic KL 3
27.Feb.2017

Coaching Clinic K/L dan TNI/POLRI, Inovasi Pelayanan Publik Harus Memberi Manfaat Langsung dan Berkelanjutan

JAKARTA – Inovasi Pelayanan Publik harus dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Termasuk inovasi pelayanan…
20170227 forum konsultasi Publik Yanlik 4
27.Feb.2017

KemenPANRB Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Forum Konsultasi Publik

JAKARTA – Kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan…
20170227 sidang doktoral pak As 2
27.Feb.2017

H. Asman Abnur, SE, M.Si Resmi Menyandang Gelar Doktor Studi Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga

SURABAYA - Setelah mengikuti ujian terbuka Doktor Program Studi Islam Universitas Airlangga, untuk disertasinya yang…
20170227 sidang doktor pak as
27.Feb.2017

Disertasi Doktoral Unair, Asman Abnur Rekomendasikan Pemda Kepri Lakukan Direct Productive Investment

SURABAYA - Investasi, baik yang berasal dari belanja modal pemerintah ataupun yang berasal dari investasi swasta dapat…
20170227 sidang doktoral pak As 4
27.Feb.2017

Sidang Doktoral Asman Abnur di Universitas Airlangga, Fokus pada Ekonomi Daerah dalam Perspektif Islam

SURABAYA - Menjalankan amanah Presiden RI sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…
20170224 diah padangpanjang1
24.Feb.2017

Pemerintah Dorong Kota Padang Panjang Lakukan Inovasi Pelayanan Publik

Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menyerahkan buku Top 35 kepada Sekretaris Daerah M Edward Juliartha saat…
20170224 LAN Akreditasi Diklat 2017 1
24.Feb.2017

Akreditasi Bandiklat Pemerintah, MenPANRB: ASN Harus Memiliki Kepemimpinan dan Kualifikasi Berdaya Saing Internasional

JAKARTA – Badan Diklat Pemerintah adalah sebuah learning development center untuk mendidik dan melatih para aparatur…
 

FAQ Indeks Kebijakan dan Pedoman RB

Pin It

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

arah kebijakan reformasi birokrasi 13; dasar hukum 5; grand design 4, 10- 13, 24; kondisi saat ini 6; kondisi yang diinginkan 7; misi reformasi birokrasi 16; pelaksana reformasi birokrasi 21-22; perbandingan program 23; perencanaan pembangunan nasional 10; permasalahan birokrasi 9; pola pikir 14; prinsip-prinsip 17; Road Map 4, 24; sasaran lima tahunan 18-19; sasaran reformasi birokrasi 17, strategi pelaksanaan 21; tujuan 3; tujuan reformasi birokrasi 16; tujuan Road Map 24; ukuran keberhasilan 20; visi pembangunan nasional 13; visi reformasi birokrasi 13.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

base line 4; garis besar pelaksanaan 7; grand design 1, 2, 4, 31, 35; indikator kinerja utama 4, 28, 31; keterkaitan program 15, 22, 30; knowledge management 3, 20, 21; konsultasi dan asistensi 3, 19, 21; living document 1; monitoring, evaluasi dan pelaporan 3, 16, 20, 25, 28, 33, 34; optimalisasi 31, 32; pelaksanaan reformasi birokrasi 2, 3, 5-7, 15-18; penataan ketatalaksanaan 3, 8, 24, 27; penataan organisasi 3, 8, 10, 23, 27; penataan system manajemen SDM Aparatur 3, 11, 24; pengorganisasian 5-6; penguatan  2, 3, 7, 9, 13, 23-28; penguatan akuntabilitas kinerja 3, 4, 9, 13, 20, 25; penguatan pengawasan 3, 9, 13, 24, 28; penilaian usulan 16, 18, 32; peningkatan kualitas pelayanan publik 3, 9, 25, 27, 28; prinsip tunjangan kinerja 11, 31, 32; program makro3, 8, 10, 15; program meso 3, 7, 16, 19, 21, 22, 26; program mikro 3, 6, 7, 26, 30; Quick Wins 29; remunerasi 12, 31; reward and punishment 33;Road Map 1, 2, 25, 26, 31, 35; RPJMN 1, 4; RPJP 1; ruang lingkup 2; sasaran 1, 4, 19, 23, 27, 35; tahapan 1, 7, 8, 16, 35; target 4, 8, 9, 16, 19, 20, 23-25; tujuan 2, 8, 9, 19-25; tunjangan kinerja 11, 31; ukuran keberhasilan 4.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2011
Buku 1: Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

agenda prioritas 13; dokumen 2-4, 9, 11; job grading 5; kriteria keberhasilan 13; monitoring dan evaluasi 5, 6; pelaksanaan 4; pengajuan usulan 5; pengelola 5; penilaian 3, 6; penyusunan 9; perencanaan 3, 4; persetujuan penetapan 6; reformasi birokrasi 3, 9, 10; rincian anggaran 13; ringkasan eksekutif 13; Road Map 1, 9-13; tim reformasi birokrasi 2-5; tunjangan kinerja 6; uji kelayakan 4.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2011
Buku 2: Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

cakupan 7; dokumen 1-4, 7-8, 10, 14-15, 19-20, 27, 36, 45; dampak strategis 2-3, 34, 36, 38, 40-41, 44; indikator 15-19, 41; instrumen 2, 7, 19; job grading 8, 27; kesiapan 37, 39; komponen 10-15; KPRBN 39, 43, 45; kriteria 9-14, 27-33, 37; lampiran 3-4, 7, 14-15, 19-20, 27; pelaksanaan 5; penilaian 1-15,19-28, 34-38, 40-43 ; prioritas 34, 36-44; program dan kegiatan 15-33; reward and punishment 42, 44 ; Road Map 1-4, 7, 10, 12, 15, 45; sumber dana 1, 34; tahapan 3, 7; teknik 4, 7; TRBN 1; tunjangan kinerja 1, 3, 34, 36, 38, 43; unsur 7, 15; UPRBN 1- 4, 7, 14, 19, 37, 40, 45; verifikasi 1, 3-5, 7, 15, 20, 21-28.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2011
Buku 3: Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

anggaran 3, 4, 15, 16, 17; dokumen 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14; dukungan 3, 17; inventarisasi 10, 12; kegiatan 1, 3, 4; konsolidasi 18; konsolidasi 7, 8; lampiran 5; langkah-langkah 7, 9; outcomes 7, 12, 15; outputs 7, 12; pelaksana 3, 12; penanggungjawab 3, 4, 10, 11, 16, 19; penilaian 14; prinsip dasar 3; program dan kegiatan 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18; rencana aksi 7, 15, 16, 18; rencana kerja 1, 3, 12, 19; Road Map 1; simbolisasi warna 15; sistematika 4; status 10, 11, 15; tahapan 3, 4, 14, 17; target 3.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2011
Buku 4: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan

agen pembaharuan 3; assessment 19, 20, 24, 25, 29, 33, 34, 35; besaran perubahan 23, 24; change management 13, 14; design management 13; dimensi dasar 9; elemen perubahan 11; evaluasi 17; grand design 7; keluaran utama 39, 43; kinerja 1, 3, 8, 10, 50; kuesioner 24, 49; langkah-langkah 15, 16, 17; manajemen perubahan 1, 3, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 29, 30, 33, 37, 40; masa transisi 8, 9; media komunikasi 32; pelaksanaan perubahan 37; pelatihan 34, 37; pemangku kepentingan 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30; penguatan hasil perubahan 40, 41, 42; penolakan 22, 23, 28, 38, 39, 42; perencanaan 11, 19; perubahan berkelanjutan 45; PMO 12, 13, 16; prinsip 4, 30, 45; quality assurance 13, 14; rencana strategi 11; responden 24; risiko 24; Road Map 38, 40, 41; strategi komunikasi 29, 30, 31, 32, 38, 39, 54; strategi perubahan 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 54,; struktur 33, 35; tahapan perubahan 14, 15, 19; tim pengelola perubahan 12; TOT 39; tujuan 11.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011
Buku 5: Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

akuntabilitas kinerja 1, 2, 4, 16, 17, 18, 22, 23; benefit 1; fektivitas Pemerintahan 4, 15, 16; governance 1, 3, 16; grand design 1, 3, 4; impact 1; indeks persepsi korupsi/IPK 4, 5, 6, 7, 8; indikator 1, 2, 3, 4, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23; indikator keberhasilan 1, 4; indikator kinerja 2, 19, 21, 23; indikator kinerja utama 22; input 1, 18; instansi pemerintah yang akuntabel 4, 16, 18; integritas pelayanan publik 4, 10, 11, 23; keberhasilan 1, 2, 3, 4, 25; keberhasilan pelaksanaan birokrasi 1, 2, 3, 4, 25; kriteria 1, 3, 8, 11, 25; LAKIP/SAKIP 4, 17; Opini BPK/WTP 4, 8, 9, 10; outcomes 1, 19, 20, 21, 22; output 1, 17, 19, 20, 21, 22; penilaian 1, 2, 3, 10, 11, 14, 17, 21; peringkat kemudahan berusaha 4, 12, 14, 15; prinsip 2, 9; sasaran 1, 2, 3, 4, 5, 20; SMART 1; ukuran 1, 2, 3, 11, 16, 20, 25; ukuran keberhasilan 1, 3.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2011
Buku 6: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

analisis 6, 7, 10, 13; flowchart 21; format 11-13, 22, 24; langkah-langkah 10-12; metodologi 6; notasi 15-20; penataan ulang 1, 5, 6, 27; penentuan standar 13; perbaikan 1, 12, 26; persiapan 26; prinsip 3, proses inti 9, proses pendukung 9.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2011
Buku 7: Pedoman Pelaksanaan Quick Wins

analisis 3, 4, 7; criteria 5, 6, 8, 15; identifikasi 6; implementasi 11-12; langkah-langkah 6-9, 11, 13; monitoring dan evaluasi 11-12; pelaporan 12-13; pemetaan masalah 3; pencapaian kinerja 7; peningkatan kinerja 8; persiapan 11-12; prinsip 4; sumber daya 8; tujuan 1.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2011
Buku 8: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)

area perubahan 6, 7; elemen 9; evaluasi 10, 21, 22; kebutuhan pengetahuan 6, 7; knowledge reuse 5; manajemen pengetahuan 1, 2, 3, 5, 9; pengetahuan 3, 4, 19, 22; posisi data 9; prinsip 4, 6; sistem manajemen pengetahuan 3; strategi 15, 16, 19, 22; tahapan 10; tata kelola 9.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2011
Buku 9: Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga

area perubahan 6, 7; elemen 9; evaluasi 10, 21, 22; kebutuhan pengetahuan 6, 7; knowledge reuse 5; manajemen pengetahuan 1, 2, 3, 5, 9; pengetahuan 3, 4, 19, 22; posisi data 9; prinsip 4, 6; sistem manajemen pengetahuan 3; strategi 15, 16, 19, 22; tahapan 10; tata kelola 9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2011
Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan

berita acara 5, 6, 43; evaluasi jabatan 1, 2, 4,5, 8; faktor evaluasi 10-42; informasi faktor jabatan fungsional 3, 8, 28, 50, 53; informasi faktor jabatan struktural 3, 7, 10, 45, 49; jabatan 2; kelas jabatan 4, 9, 41; langkah penyusunan 9; penetapan nilai dan kelas jabatan 4-6; peta jabatan 2, 4, 5, 6, 7, 44; tujuan 1.

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24