Minggu, 20 April 2014

FAQ Indeks Kebijakan dan Pedoman RB

Cetak

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

arah kebijakan reformasi birokrasi 13; dasar hukum 5; grand design 4, 10- 13, 24; kondisi saat ini 6; kondisi yang diinginkan 7; misi reformasi birokrasi 16; pelaksana reformasi birokrasi 21-22; perbandingan program 23; perencanaan pembangunan nasional 10; permasalahan birokrasi 9; pola pikir 14; prinsip-prinsip 17; Road Map 4, 24; sasaran lima tahunan 18-19; sasaran reformasi birokrasi 17, strategi pelaksanaan 21; tujuan 3; tujuan reformasi birokrasi 16; tujuan Road Map 24; ukuran keberhasilan 20; visi pembangunan nasional 13; visi reformasi birokrasi 13.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

base line 4; garis besar pelaksanaan 7; grand design 1, 2, 4, 31, 35; indikator kinerja utama 4, 28, 31; keterkaitan program 15, 22, 30; knowledge management 3, 20, 21; konsultasi dan asistensi 3, 19, 21; living document 1; monitoring, evaluasi dan pelaporan 3, 16, 20, 25, 28, 33, 34; optimalisasi 31, 32; pelaksanaan reformasi birokrasi 2, 3, 5-7, 15-18; penataan ketatalaksanaan 3, 8, 24, 27; penataan organisasi 3, 8, 10, 23, 27; penataan system manajemen SDM Aparatur 3, 11, 24; pengorganisasian 5-6; penguatan  2, 3, 7, 9, 13, 23-28; penguatan akuntabilitas kinerja 3, 4, 9, 13, 20, 25; penguatan pengawasan 3, 9, 13, 24, 28; penilaian usulan 16, 18, 32; peningkatan kualitas pelayanan publik 3, 9, 25, 27, 28; prinsip tunjangan kinerja 11, 31, 32; program makro3, 8, 10, 15; program meso 3, 7, 16, 19, 21, 22, 26; program mikro 3, 6, 7, 26, 30; Quick Wins 29; remunerasi 12, 31; reward and punishment 33;Road Map 1, 2, 25, 26, 31, 35; RPJMN 1, 4; RPJP 1; ruang lingkup 2; sasaran 1, 4, 19, 23, 27, 35; tahapan 1, 7, 8, 16, 35; target 4, 8, 9, 16, 19, 20, 23-25; tujuan 2, 8, 9, 19-25; tunjangan kinerja 11, 31; ukuran keberhasilan 4.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2011
Buku 1: Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

agenda prioritas 13; dokumen 2-4, 9, 11; job grading 5; kriteria keberhasilan 13; monitoring dan evaluasi 5, 6; pelaksanaan 4; pengajuan usulan 5; pengelola 5; penilaian 3, 6; penyusunan 9; perencanaan 3, 4; persetujuan penetapan 6; reformasi birokrasi 3, 9, 10; rincian anggaran 13; ringkasan eksekutif 13; Road Map 1, 9-13; tim reformasi birokrasi 2-5; tunjangan kinerja 6; uji kelayakan 4.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2011
Buku 2: Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

cakupan 7; dokumen 1-4, 7-8, 10, 14-15, 19-20, 27, 36, 45; dampak strategis 2-3, 34, 36, 38, 40-41, 44; indikator 15-19, 41; instrumen 2, 7, 19; job grading 8, 27; kesiapan 37, 39; komponen 10-15; KPRBN 39, 43, 45; kriteria 9-14, 27-33, 37; lampiran 3-4, 7, 14-15, 19-20, 27; pelaksanaan 5; penilaian 1-15,19-28, 34-38, 40-43 ; prioritas 34, 36-44; program dan kegiatan 15-33; reward and punishment 42, 44 ; Road Map 1-4, 7, 10, 12, 15, 45; sumber dana 1, 34; tahapan 3, 7; teknik 4, 7; TRBN 1; tunjangan kinerja 1, 3, 34, 36, 38, 43; unsur 7, 15; UPRBN 1- 4, 7, 14, 19, 37, 40, 45; verifikasi 1, 3-5, 7, 15, 20, 21-28.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2011
Buku 3: Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

anggaran 3, 4, 15, 16, 17; dokumen 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14; dukungan 3, 17; inventarisasi 10, 12; kegiatan 1, 3, 4; konsolidasi 18; konsolidasi 7, 8; lampiran 5; langkah-langkah 7, 9; outcomes 7, 12, 15; outputs 7, 12; pelaksana 3, 12; penanggungjawab 3, 4, 10, 11, 16, 19; penilaian 14; prinsip dasar 3; program dan kegiatan 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18; rencana aksi 7, 15, 16, 18; rencana kerja 1, 3, 12, 19; Road Map 1; simbolisasi warna 15; sistematika 4; status 10, 11, 15; tahapan 3, 4, 14, 17; target 3.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2011
Buku 4: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan

agen pembaharuan 3; assessment 19, 20, 24, 25, 29, 33, 34, 35; besaran perubahan 23, 24; change management 13, 14; design management 13; dimensi dasar 9; elemen perubahan 11; evaluasi 17; grand design 7; keluaran utama 39, 43; kinerja 1, 3, 8, 10, 50; kuesioner 24, 49; langkah-langkah 15, 16, 17; manajemen perubahan 1, 3, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 29, 30, 33, 37, 40; masa transisi 8, 9; media komunikasi 32; pelaksanaan perubahan 37; pelatihan 34, 37; pemangku kepentingan 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30; penguatan hasil perubahan 40, 41, 42; penolakan 22, 23, 28, 38, 39, 42; perencanaan 11, 19; perubahan berkelanjutan 45; PMO 12, 13, 16; prinsip 4, 30, 45; quality assurance 13, 14; rencana strategi 11; responden 24; risiko 24; Road Map 38, 40, 41; strategi komunikasi 29, 30, 31, 32, 38, 39, 54; strategi perubahan 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 54,; struktur 33, 35; tahapan perubahan 14, 15, 19; tim pengelola perubahan 12; TOT 39; tujuan 11.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011
Buku 5: Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

akuntabilitas kinerja 1, 2, 4, 16, 17, 18, 22, 23; benefit 1; fektivitas Pemerintahan 4, 15, 16; governance 1, 3, 16; grand design 1, 3, 4; impact 1; indeks persepsi korupsi/IPK 4, 5, 6, 7, 8; indikator 1, 2, 3, 4, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23; indikator keberhasilan 1, 4; indikator kinerja 2, 19, 21, 23; indikator kinerja utama 22; input 1, 18; instansi pemerintah yang akuntabel 4, 16, 18; integritas pelayanan publik 4, 10, 11, 23; keberhasilan 1, 2, 3, 4, 25; keberhasilan pelaksanaan birokrasi 1, 2, 3, 4, 25; kriteria 1, 3, 8, 11, 25; LAKIP/SAKIP 4, 17; Opini BPK/WTP 4, 8, 9, 10; outcomes 1, 19, 20, 21, 22; output 1, 17, 19, 20, 21, 22; penilaian 1, 2, 3, 10, 11, 14, 17, 21; peringkat kemudahan berusaha 4, 12, 14, 15; prinsip 2, 9; sasaran 1, 2, 3, 4, 5, 20; SMART 1; ukuran 1, 2, 3, 11, 16, 20, 25; ukuran keberhasilan 1, 3.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2011
Buku 6: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

analisis 6, 7, 10, 13; flowchart 21; format 11-13, 22, 24; langkah-langkah 10-12; metodologi 6; notasi 15-20; penataan ulang 1, 5, 6, 27; penentuan standar 13; perbaikan 1, 12, 26; persiapan 26; prinsip 3, proses inti 9, proses pendukung 9.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2011
Buku 7: Pedoman Pelaksanaan Quick Wins

analisis 3, 4, 7; criteria 5, 6, 8, 15; identifikasi 6; implementasi 11-12; langkah-langkah 6-9, 11, 13; monitoring dan evaluasi 11-12; pelaporan 12-13; pemetaan masalah 3; pencapaian kinerja 7; peningkatan kinerja 8; persiapan 11-12; prinsip 4; sumber daya 8; tujuan 1.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2011
Buku 8: Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)

area perubahan 6, 7; elemen 9; evaluasi 10, 21, 22; kebutuhan pengetahuan 6, 7; knowledge reuse 5; manajemen pengetahuan 1, 2, 3, 5, 9; pengetahuan 3, 4, 19, 22; posisi data 9; prinsip 4, 6; sistem manajemen pengetahuan 3; strategi 15, 16, 19, 22; tahapan 10; tata kelola 9.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2011
Buku 9: Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga

area perubahan 6, 7; elemen 9; evaluasi 10, 21, 22; kebutuhan pengetahuan 6, 7; knowledge reuse 5; manajemen pengetahuan 1, 2, 3, 5, 9; pengetahuan 3, 4, 19, 22; posisi data 9; prinsip 4, 6; sistem manajemen pengetahuan 3; strategi 15, 16, 19, 22; tahapan 10; tata kelola 9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2011
Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan

berita acara 5, 6, 43; evaluasi jabatan 1, 2, 4,5, 8; faktor evaluasi 10-42; informasi faktor jabatan fungsional 3, 8, 28, 50, 53; informasi faktor jabatan struktural 3, 7, 10, 45, 49; jabatan 2; kelas jabatan 4, 9, 41; langkah penyusunan 9; penetapan nilai dan kelas jabatan 4-6; peta jabatan 2, 4, 5, 6, 7, 44; tujuan 1.

You are here:   HomeFAQFAQ Indeks Kebijakan dan Pedoman RB