Kamis, 2 Oktober 2014

Artikel

MoU KemenPAN-RB dan ICW Tepis Tudingan Pemerintah Bobrok

Dilihat: 1871
Cetak

JAKARTA – Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menepis keraguan dari kalangan masyarakat bahwa reformasi birokrasi seolah tak bisa dilaksanakan. “Saya tekankan di sini bahwa reformasi birokrasi atau perubahan tetap bisa kita lakukan selama kita masih ada dan mau melaksakan bersama-sama. Jadi bukan MenPAN-RB yang mengoreksi pihak lain, melainkan kita lakukan bersama-sama,” kata MenPAN-RB.

Hal itu dikemukakan Menteri ketika memberikan sambutan usai menandatangani MoU bersama Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, di KemenPAN-RB, Rabu (27/6). MoU tersebut bagi pengembangan sistem anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

“Ini bukan sensasi. Ini merupakan kerja sama antara KemenPAN-RB dengan ICW, kerja  sama antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat. Ini secara politis betul-betul merupakan sebuah gerakan, gerakan untuk reformasi birokrasi yang kita mulai dari penerimaan CPNS,” tegas Menteri.

Azwar mengakui tidak ada manusia ayng sempurna, namun pihaknya berusaha untuk saling mengingatkan. “Semoga CPNS yang terpilih di masa depan ini benar-benar terpilih SDM yang terbaik,” tambahnya.

“Kerja sama ini juga menepis stigma bahwa pemerintah itu bobrok, tidak adil. Ini sangat penting. Ini membuat semangat anak-anak sekolah bahwa mereka punya harapan masuk PNS, jadi jaksa, jadi polisi itu sama saja, sama-sama fair. Sama seperti sekarang, 10.000 calon mahasiswa masuk Universitas Sriwijaya, meski hanya diterima seribu orang, yang sembilan ribu takkan protes bakar toko, karena mereka merasa adil."

"Lha kenapa kita tidak bisa. Kita akan lanjutkan di jajaran birokrat. Allah itu Mahaadil, dan percayalah Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dan percayalah anak-anak kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik,” tambah Menteri.

Sementara itu Danang Widoyoko dalam kesempatan ini mengemukakan pihaknya akan menempatkan paling tidak satu orang tenaga di setiap kabupaten/kota dengan biaya mandiri. “Karena CW memang independen tidak diperkenankan menerima sumbangan dana dari pemeritah,” tambahnya.

Dia berkisah pada awalnya ketika dihubungi KemenPAN-RB, pihaknya agak ragu, kenapa tiba-tiba pemerintah terbuka, padahal ada kesan tertutup bagi ICW. ICW sendiri tadinya agak ragu, kenapa pemerintah mau berdialog.  ICW semula menganggap MenPAN-RB ‘lagi gila ide’ namun akhirnya menyadari betapa seriusnya ajakan institusi pemerintah tersebut.

Mengenai pengawasan bagi seleksi CPNS, Danang mengatakan bahwa hal itu harus diawasi oleh semua pihak. “Karena kita memang membutuhkan SDM andal dan terbaik melalui proses fair dan akuntabel,” kilahnya.

Danang juga menceritakan pengalaman pribadi, bahwa ketika adiknya akan melamar menjadi CPNS dimintai uang sebesar Rp 90 juta. “Itu kabar dari ibu saya. Lha, muka saya ditaruh di mana, saya ini kan orang ICW,” tuturnya.  (hs/HUMAS MENPAN-RB)

You are here:   Home