Menteri PANRB : ASN harus Tetap Menjadi Perekat Kesatuan Bangsa

Menteri PANRB  : ASN harus Tetap Menjadi Perekat Kesatuan Bangsa


  
SAMARINDA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap menjadi perekat persatuan bangsa. Hal itu dikatakannya terkait adanya tuntutan dari masyarakat Kalimantan Timur agar daerahnya diberikan otonomi khusus.
  
Aspirasi masyarakat itu disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroekh, terkait dengan pembagian hasil sumberdaya alam, khususnya minyak dan gas bumi (migas) yang dinilainya terlalu kecil. Karena itulah, maka daerah penghasil migas sejak dekade 60-an ini menuntut agar Kaltim dijadikan daerah otonomi khusus. . “Kami adalah provinsi yang menghasilkan banyak migas, dan batubara. Namun kami hanya mendapatkan lima belas…

Seleksi Terbuka Tak harus Menunggu PP

Seleksi Terbuka Tak harus Menunggu PP

           
INDRAMAYU – Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menginstruksikan kepada jajaran Pemda Indramayu, mulai para Kepala Dinas, sampai Camat untuk memahami isi Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu isi UU tersebut adalah mengenai pengisian jabatan, khususnya jabatan pimpinan tinggi yang harus dilaksanakan secara terbuka (open bidding).
 
Karena itu, meskipun hingga saat ini belum  terbit Peraturan Pemerintah (PP) mengenai promosi terbuka, sebagaimana diperintahkan UU tersebut namun sebenarnya UU ASN sudah mengatur secara jelas. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB yang mengatur tata cara pelaksanaan promosi terbuka. 
 
“Jadi untuk melaksanakan promosi atau seleksi jabaan…

Yuddy Blusukan ke Pelayanan Perijinan Indramayu

Yuddy Blusukan ke Pelayanan Perijinan Indramayu
 
INDRAMAYU – Meski waktunya sangat singkat, tetapi Menteri PANRB Yuddy  Chrisnandi menyempatkan diri untuk blusukan ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Indramayu. Dalam kunjungan yang didampingi Bupati Indramayu Anna Sophana tersebut, Kang Yuddy berdialog dengan beberapa orang yang sedang mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB).
 
“Bagaimana pak, apa ngurus ijin disini susah ? Berapa lama untuk mengurus IMB ?” ucap Menteri,  yang dijawab 14 hari kerja.  Namun Menteri menyaksikan kondisi di ruang tunggu yang dirasakan sempit. Karena itu Yuddy memberikan arahan agar menambah ruang tempat menunggu, supaya tidak terlalu berdesak-desakan.   
 
BPPT Kabupaten Indramayu saat ini menangani…

Kunjungan Mendadak ke Indramayu, Yuddy Didaulat Menjadi Inspektur Upacara

Kunjungan Mendadak ke Indramayu, Yuddy Didaulat Menjadi Inspektur Upacara

INDRAMAYU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didaulat menjadi Inspektur Upacara pada apel pagi jajaran Pegawai ASN Kab Indramayu, TNI, Polri di alun-alun Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Senin (19/01) pagi.

Kunjungan Yuddy ke Kota Mangga itu dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, setelah kemarin melakukan kunjungan kerja ke Cirebon. Yuddy tiba di Indramayu Senin pagi, bertepatan akan digerlarnya apel pagi. Kesempatan itu dimanfaatkannya dengan baik, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait kebijakan revolusi mental bagi aparatur negara di Indramayu yang hadir dalam apel pagi tersebut. Dalam kata sambutannya Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengajak seluruh peserta upacara untuk…

Pemborosan Anggaran telah Berlangsung 16 Tahun

Pemborosan Anggaran telah Berlangsung  16 Tahun

 

CIREBON - Kebijakan pembatasan PNS melakukan aktivitas di hotel bukan hasil pemikiran sesaat dan tidak ada maksud untuk merugikan dunia usaha. Hal itu lebih dilandasi kenyataan banyaknya pemborosan keuangan negara yang telah berlangsung selama 16 tahun terakhir.

Hal itu dikatakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam pertemuan dengan pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonrsia (PHRI) Cirebon di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kota Udang itu, Minggu (18/01). "Masukan ini saya terima. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa kebijakan ini bukan bermaksud merugikan siapapun,", ujarnya.

Dikatakan, kebijakan ini diambil atas telaahan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunam (BPKP), dan…