Selasa, 2 September 2014

Perlukah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ?

Dibuat pada 15 Maret 2013
Dilihat: 1168
Cetak
 Perlukah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ?
 
JAKARTA – Perlindungan terhadap keamanan data pribadi menjadi semakin penting, seiring pentingnya keterbukaan informasi publik. Terlebih dalam  di era teknologi informasi, di mana setiap orang dapat mengakses berbagai data dan informasi dari berbagai sumber.
Kasus terbongkarnya informasi pribadi milik Presiden Susilo Bambang

Selengkapnya: Perlukah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ?

 

30 Peserta Perebutkan Kursi Eselon I LAN

Dibuat pada 15 Maret 2013
Dilihat: 888
Cetak
30  Peserta Perebutkan Kursi Eselon I LAN
JAKARTA - Sebanyak 30 peserta promosi terbuka (open promotion) pejabat eselon 1 Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalani proses test wawancara, di Gedung B lantai 8 LAN, Jl. Veteran, Jakarta  (14-15/03). Pada tanggal 26/02, ketiga puluh peserta itu telah mengikuti ujian tertulis.
 
Promosi   jabatan  secara

Selengkapnya: 30 Peserta Perebutkan Kursi Eselon I LAN

 

Rekor MURI untuk ANRI

Dibuat pada 15 Maret 2013
Dilihat: 626
Cetak
Rekor MURI untuk ANRI

JAKARTA– Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendapatkan penghargaan Sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang menggunakan Arsip Terbanyak dalam berbagai media. Pada kesempatan yang sama, ANRI juga meraih sertifikat International Standar Organization (ISO) 9001-2008 untuk

Selengkapnya: Rekor MURI untuk ANRI

 

Delapan K/L Sudah Memasukkan Nilai Final PMPRB secara Online

Dibuat pada 14 Maret 2013
Dilihat: 2640
Cetak
Delapan K/L Sudah Memasukkan Nilai Final PMPRB secara Online

JAKARTA– Rencana pemerintah untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, semakin menampakkan hasil yang menggembirakan. Hingga awal Maret 2013, sudah ada 45 kementerian/lembaga (K/L) yang mengajukan permintaan survey internal, dan sebanyak 8 K/L sudah

Selengkapnya: Delapan K/L Sudah Memasukkan Nilai Final PMPRB secara Online

 

Raperda Pelayanan Publik Perlu Cantumkan Muatan Lokal

Dibuat pada 14 Maret 2013
Dilihat: 653
Cetak
Raperda Pelayanan Publik Perlu Cantumkan Muatan Lokal

JAKARTA - Kementerian PANRB menyambut baik inisiatif DPRD Kalimantan Selatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraaan Pelayanan Publik. Namun diharapkan agar Raperda Pelayanan Publik mencantumkan muatan lokal, yang merupakan kekhasan Kalimantan Selatan.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Wiharto mengatakan, peran

Selengkapnya: Raperda Pelayanan Publik Perlu Cantumkan Muatan Lokal

 

Kalender Arsip

September 2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
You are here:   HomeBerita Terkini

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan