CPNS Mundur, Kena Sanksi

CPNS Mundur, Kena Sanksi
  JAKARTA – Pemerintah provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tidak main-main dalam merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah. Mereka memberlakukan sanksi bagi pelamar yang mundur dalam proses seleksi. Sanksi tersebut berupa denda ganti rugi yang mencapai sembilan puluh juta

Selengkapnya:

Pemda Diminta Segera Ajukan Pemberkasan NIP

Pemda Diminta Segera Ajukan Pemberkasan NIP
JAKARTA - Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja menegaskan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada proses pengumuman sampai pemberkasan NIP, karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyaring seluruh data Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

Selengkapnya:

Pengadaan PNS Bukan Lagi Monopoli PPK

Pengadaan PNS Bukan Lagi Monopoli PPK
JAKARTA – Pengadaan PNS yang sejak tahun 2000 dilaksanakan oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian (PPK),  kini dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah

Selengkapnya:

Daerah Diminta Segera Umumkan Hasil Tes CPNS

Daerah Diminta Segera Umumkan Hasil Tes CPNS
  JAKARTA - Mayoritas instansi pemerintah ataupun daerah telah mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jika masih ada instansi yang belum mengumumkan, Kementerian PANRB mengimbau agar panitia setempat secepatnya mengumumkan  kelulusan tes kompetensi dasar (TKD),

Selengkapnya:

Lagi, Pegawai Daerah Jadi Eselon II Kementerian PANRB

Lagi, Pegawai Daerah Jadi Eselon II Kementerian PANRB
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar melantik 5 pejabat eselon II di lingkungan PANRB, setelah mereka lolos dalam promosi jabatan secara terbuka. Dari lima pejabat dimaksud, tiga berasal dari internal, satu dari Lembaga Administrasi

Selengkapnya:

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Kelembagaan & Tata Laksana

SDM Aparatur

Pelayanan Publik

Staf Ahli