Kekurangan Tenaga Ahli, Pemerintah Tingkatkan Kapasitas PNS

Kekurangan Tenaga Ahli, Pemerintah Tingkatkan Kapasitas PNS

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan bahwa birokrasi Indonesia  masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Karena itu, ke depan pemerintah harus meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada agar memiliki kualitas dan kualifikasi yang memadai untuk menunjang perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dari jumlah PNS per Januari 2017 sebanyak 4.475.997 orang yang masih aktif bekerja baik di instansi pusat maupun daerah, sebanyak 37,43% diantaranya merupakan guru, dan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 37,69%.  Selebihnya terdiri dari tenaga kesehatan, dan PNS…

Menteri PANRB Tegaskan Lulusan Sekolah Kedinasan Disebar ke Daerah

Menteri PANRB Tegaskan Lulusan Sekolah Kedinasan Disebar ke Daerah

Dari kanan ke kiri : Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmadja, Menteri PANRB Asman Abnur, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat mengikuti Raker dengan Komisi II DPR, Kamis (02/02)

 

JAKARTA - Lulusan sekolah kedinasan akan disebar ke daerah. Bukan hanya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, tetapi juga untuk merekatkan kesatuan bangsa. Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta. Kamis (02/02).

"Lulusan IPDN akan disebar sebagai perekat nasional, mereka tidak dikembalikan…

Ikut Inpassing, PNS harus Lulus Seleksi Administrasi

Ikut Inpassing, PNS  harus Lulus Seleksi Administrasi

Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Yuliana Setyawati dan  Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur  Kemenetrian PANRB Subowo Djoko Widodo

 

JAKARTA – Kebijakan inpassing nasional diarahkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan PNS dalam organisasi. Bagi PNS yang berminat mengikuti harus lulus seleksi administrasi terlebih dahulu.

“Jangan sampai sudah lulus uji kompetensi, tapi ternyata tidak memenuhi syarat. Pejabat Pembina Kepegawaian harus selektif jangan hanya asal mengusulkan,” ujar Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Yuliana Setyawati dalam rapat koordinasi inpassing jabatan fungsional di Jakarta, Rabu (01/02).

Yuliana mengatakan bahwa terdapat beberapa kasus ketidaktelitian dalam menyeleksi administrasi. Setelah ikut uji…

Melalui Inpassing PNS Pekerja Diperbanyak, Bukan Mandornya

Melalui Inpassing PNS Pekerja Diperbanyak, Bukan Mandornya

Sekretaris Kedeputian SDM Aparatur Aba Subagja

 

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong seluruh instansi pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan jabatan fungsional dan memetakan PNS di lingkungannya yang memenuhi syarat terkait dengan kebijakan inpassing nasional. Hal itu perlu segera dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penataan SDM Aparatur. Selanjutnya dapat menyampaikan usulan pengangkatan Jabatan Fungsional dan uji kompetensi.

Setiawan menambahkan, inpassing…

KemenPANRB Minta Pemprov Tiru Jawa Timur Yang Sukses Membina Kabupaten/Kotanya

KemenPANRB Minta Pemprov Tiru Jawa Timur Yang Sukses Membina Kabupaten/Kotanya

 

(Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah II Nadimah saat penyerahan LHE AKIP Tahun 2016 Wilayah Regional II di Surabaya (Selasa, 31/01). foto: byu)

SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak lepas dari peran besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota diwilayahnya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, Didid Noordiatmoko.

Seperti diketahui, 16 dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah…

Kepala Bappeda Banyuwangi: Tidak Ada Istilah Anggaran Milik SKPD

Kepala Bappeda Banyuwangi: Tidak Ada Istilah Anggaran Milik SKPD

 

SURABAYA - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah memperoleh predikat A dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) membeberkan rahasia dibalik kesuksesan pembangunan tata kelola pemerintahnya melalui integrated development plan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, saat memberikan paparan teknis pasca penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) regional II di Surabaya, Selasa (31/01).

Menurutnya, dalam perencanaan kinerja yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pendekatan yang dilakukan bukanlah pada besaran dan pos anggaran di tiap SKPD, melainkan integrasi pembangunan antar dinas menuju sasaran strategis pembangunan. Hal tersebut…

Raih Predikat 'B', Bupati Hulu Sungai Selatan: Kami Bukan Yang Terbaik, Tapi Kami Bisa Memberi Sesuatu Yang Bermanfaat

Raih Predikat 'B', Bupati Hulu Sungai Selatan: Kami Bukan Yang Terbaik, Tapi Kami Bisa Memberi Sesuatu Yang Bermanfaat

 

(Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry saat memberikan paparan pada penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) regional II di Surabaya, Selasa (31/1). foto: byu)

SURABAYA - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil mempertahankan predikat B dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus menjadi yang terbaik di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan tidak berpuas diri dan akan terus melakukan perbaikan demi kemanfaatan bagi masyarakatnya.

"Kami satu dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, semoga hasil ini membawa semangat untuk…

Bupati Banyuwangi: Kami Tak Perlu Superman, Tapi Kami Butuh Super Tim

Bupati Banyuwangi: Kami Tak Perlu Superman, Tapi Kami Butuh Super Tim

(Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memberikan paparan mengenai SAKIP Pemkab BAnyuwangi dalam acara Penyerahan LHE AKIP Tahun 2016 Wilayah Regional II di Surabaya (31/01), foto: byu)

SURABAYA - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih predikat A dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) wilayah regional II tahun 2016. Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 langsung diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kepada para Bupati dan Walikota yang memimpin kabupaten kota di wilayah regional II, bertempat di Kantor Gubernur Jawa Timur, Selasa (31/01).

Penyerahan LHE…

Mendapat "Rapor A", MenPANRB Minta Kepala Daerah Replikasi Kabupaten Banyuwangi

Mendapat

(Menteri PANRB Asman Abnur menyerahkan LHE AKIP Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, foto: byu)

SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberikan apresiasi kepada Kabupaten Banyuwangi yang telah melakukan penghematan anggaran hingga kurang lebih 38 persen atau setara dengan 1 triliun rupiah, karena hal tersebut Kabupaten Banyuwangi mendapatkan predikat A pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) wilayah regional II tahun 2016.

Menteri Asman pun mengajak seluruh kepala daerah untuk dapat mencontoh Kabupaten Banyuwangi yang berhasil menyabet predikat A dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah…

MenPANRB Serahkan LHE AKIP 2016 Wilayah Regional II

MenPANRB Serahkan LHE AKIP 2016 Wilayah Regional II

PRESS RELEASE

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 Wilayah Regional II

Surabaya , 31 Januari 2017

SURABAYA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah regional II, Selasa (31/01). Bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Jatim, Surabaya, penyerahan LHE AKIP yang dilakukan Kementerian PANRB kali ini merupakan seri kedua setelah sebelumnya telah dilakukan penyerahan LHE AKIP kepada pemerintah Kabupaten/Kota wilayah regional I yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal…

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24