Big Applause Jawara UNPSA untuk Denpasar

Big Applause Jawara UNPSA untuk Denpasar

 

Chairman ASAN Xidmat Inam Karinov (tengah) didampingi Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa (kanan) dan Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (kiri) di sela kunjungan ke Sewaka Dharma, Selasa (25/07).

 

DENPASAR - Usai menandatangani Nota Kesepahaman dengan Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa dan  Chairman of the State Agency of Public Service and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan  (ASAN Xidmat) Inam Karimov mengunjungi pelayanan publik di Kota Denpasar, Selasa (25/07).

Diah mengajak delegasi Azerbaijan untuk…

Pacu EoDB MenPANRB Gandeng Azerbaijan

Pacu EoDB MenPANRB Gandeng Azerbaijan

JAKARTA – Pemerintah menargetkan Indonesia bisa berada di posisi 40 besar dalam peringkat EoDB (Ease of Doing Business) atau kemudahan berusaha. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah akan melakukan perbaikan pada setiap indikator yang menjadi prioritas. Selain itu, setiap kementerian/lembaga harus segera menyelesaikan permasalahan dan peraturan terkait EoDB.

Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saat ini pemerintah tengah menginisiasi sebuah terobosan baru yang dinamakan Mal Pelayanan Publik, dimana masyarakat nantinya hanya perlu mendatangi satu tempat untuk mengurus seluruh pelayanan perizinan.

Untuk segera dapat mengimplementasikan layanan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman…

RI-Azerbaijan Kerjasama Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

RI-Azerbaijan Kerjasama Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

 

 


JAKARTA - Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang transparan, efisien, serta berorientasi pada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan sebuah kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Pemerintah Republik Azerbaijan.

Hari ini, (Senin, 24/7/2017) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menandatangani Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Azerbaijan tentang Kerja Sama Pemberian Pelayanan Publik yang Prima dengan Chairman of the State Agency of Public Service and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan HE Inam Karimov di Kantor Kementerian PANRB Jakarta.

HE Inam Karimov…

Tak harus PNS, Guru dan Bidan Cukup P3K

Tak harus PNS, Guru dan Bidan Cukup P3K

 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana

 

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ada ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi pertimbangan  sehingga wacana tersebut dilontarkan. Menurutnya, banyak guru/bidan yang mengajukan pindah ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Di pihak lain,  perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan.

“Selain itu untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini,” ujar Bima saat…

Usulan WBK/WBBM Paling Lambat 15 Agustus 2017

JAKARTA – Untuk meningkatkan percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, setiap instansi pemerintah diminta membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan di lingkungan instansi pemerintah bersangkutan. “Sesuai rencana pelaksanaan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM tahun 2017, kami harapkan segera menghirimkan usulan unit kerja pelayanan paling lambat 15 Agustus 2017,” ujar Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Kamia (20/07).

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014…

Juknis Inpassing Jabatan Fungsional PNS harus Diserahkan Paling Lambat 31 Juli

Juknis Inpassing Jabatan Fungsional PNS harus Diserahkan Paling Lambat 31 Juli

 

Ilustrasi

 

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta para instansi pembina agar dapat segera menyelesaikan dan menetapkan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan inpassing jabatan fungsional dan menyampaikannya ke Kementerian PANRB dengan tembusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 31 Juli 2017.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Melalui surat Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang…

Perbaiki Kualitas, Pemerintah Siapkan Standar Kompetensi ASN

Perbaiki Kualitas, Pemerintah Siapkan Standar Kompetensi ASN

 Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dalam Rakor Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (18/07).

 

 JAKARTA – Sebagai penyelenggara negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam jabatan dan tugas yang diemban agar dapat meningkatkan daya saing bangsa. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa dalam memperbaiki kualitas ASN diperlukan sebuah standar kompetensi dalam menduduki sebuah jabatan.

“Misalkan sebagai dasar kompetensi, seseorang tersebut harus melek IT dan juga memahami bahasa asing seperti Bahasa Inggris. Sebagai contoh untuk CPNS akan mengikuti tes dengan komputer, jika seseorang tidak…

2.806 SK CPNS GGD Resmi Ditetapkan

2.806 SK CPNS GGD Resmi Ditetapkan

Ilustrasi Guru Garis Depan 

 

JAKARTA —Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) bagi 2.806 Guru Garis Depan, dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2017. Penetapan ini tergolong ke dalam proses tahap I dari total kelulusan 6.296 GGD tahun 2016. Menyusul, sebanyak 3.490 SK dan NIP CPNS akan diproses pada tahap II. 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan,  pelaksanaan program ini sesuai dengan Nawa Cita ke-3 Presiden Republik…

Menteri Asman Launching SEPAKAT

Menteri Asman Launching SEPAKAT

Menteri PANRB Asman Abnur (no. 3 dari kanan) bersama Kepala BPPT (no 3 dari kiri) dan para pejabat dari Kementerian PANRB dan BPPT usai launching SEPAKAT pada acara Kongres Teknologi Nasional (KTN) Tahun 2017 di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (17/07)

 

JAKARTA - Baru saja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur melaunching aplikasi Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAKAT) pada acara Kongres Teknologi Nasional (KTN) Tahun 2017 di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (17/07).

Aplikasi ini merupakan pengembangan dari e-performance based budgeting dan…

Prioritas Pengadaan CPNS 2017

Prioritas Pengadaan CPNS 2017

 

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja

 

JAKARTA – Meskipun pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun penetapan kebutuhan secara nasional tahun 2017 minus growth. Selain harus memenuhi berbagai kriteria, pengadaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk pegawai yang mendukung program Nawa Cita.

Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur,  pembangunan poros maritim. Selain itu, juga pembangunan ketahanan energi, pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk Kementerian/Lembaga…

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : halomenpan@menpan.go.id
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24