Menteri Yuddy Minta Sekda Pastikan Sukses KIS dan KIP

Menteri Yuddy Minta Sekda Pastikan Sukses KIS dan KIP

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi

 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta sekretaris daerah (Sekda) provinsi se-Indonesia memastikan suksesnya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal itu sejalan dengan kebijakan  Presiden Joko Widodo, yang  menegaskan bahwa fokus utama pembangunan nasional adalah pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Sekretaris daerah saya minta jangan ragu untuk mengecek apakah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sudah benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” kata Yuddy Chrisnandi, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia di Kementerian PANRB, di Jakarta, Selasa (8/3).…

Wujudkan Pemerintahan Kelas Dunia, Tak Bisa Toleransi PNS Asal Kerja

Wujudkan Pemerintahan Kelas Dunia, Tak Bisa Toleransi PNS Asal Kerja

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyalami para peserta Rakor PAN Pemerintah Provinsi di Kemenetrian PANRB, Selasa (08/03) 

JAKARTA - Untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia (World Class Government) tahun 2025 birokrasi Indonesia membutuhkan kerja keras yang sinergis dan berkelanjutan.  Reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama ini belum signifikan sehingga diperlukan percepatan, seiring kompetisi global yang tak bisa ditawar-tawar lagi.  Peningkatan profesionalisme ASN sudah tidak dapat ditawar lagi, tidak bisa lagi mentoleransi PNS yang asal kerja saja.

Tahun 2016 ini Indonesia telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal itu menuntut birokrasipemerintahan yang lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang…

Pegawai Magang, Jangan Sampai Pulang Tak Bawa Apa-apa

Pegawai Magang, Jangan Sampai Pulang Tak Bawa Apa-apa

 

JAKARTA – Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) M. Yusuf Ateh menerima lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang magang di Kementerian PANRB, Senin (07/03).

Lima orang yang ditempatkan di Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yaitu Melianus Ajoi, Haryanto Nunaki, Tresia Salambauw, Ronald Auparai, dan Kenan Efrend Ataruri.

Dalam kesempatan itu, Ateh mengatakan bahwa hal ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Kementerian PANRB untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemprov Papua Barat. “Bukan sekedar magang, tetapi lesson learn untuk meng-upgradekemampuan dengan melihat tata…

Kementerian PANRB Undang Pegawai Pemda untuk Magang

Kementerian PANRB Undang Pegawai Pemda untuk Magang

Menteri Yuddy menyematkan pin kepada ASN Provinsi Papua Barat yang magang di Kementerian PANRB, Senin (07/03)

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima pegawai magang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Provinsi Papua Barat. Sebanyak 18 orang ASN yang akan dibimbing disetiap Kedeputian di Kementerian PANRB.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, mulai awal tahun ini Kemeterian PANRB membuka program intensif seperti studi banding bagi pemerintah-pemerintah daerah agar mereka mengirimkan aparatur sipilnya dalam rangka meningkatkan pemahaman tata kelola pemerintahan yang baik.  "Hari ini dari Papua Barat, provinsi yang paling jauh," kata Yuddy dalam sambutannya…

Penyelenggara Pelayanan Publik harus Jelaskan, Kemana Masyarakat Mengadu

Penyelenggara Pelayanan Publik harus Jelaskan, Kemana Masyarakat Mengadu

JAKARTA - Setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik, harus menyediakan informasi mengenai pengaduan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tahu ke mana harus mengadu, memberikan apresiasi, saran atau kritik atas  pelayanan publik yang diterima.

Demikian dikatakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono, di sela-sela presentasi peserta kompetisi inovasi pelayanan publik  2016  yang digelar Kementerian PANRB, di Jakarta, Senin (7/7).

Dia menyatakan, kejelasan mengenai informasi pengaduan adalah standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggeraan pelayanan publik. "Unit pelayanan publik, tidak boleh menutup  pengaduan dari masyarakat. Informasi mengenai kemana masyarakat harus mengadu, harus dipasang…