Pemerintah Sudah Angkat Satu Juta Lebih Honorer Menjadi CPNS

SURABAYA - Pemerintah tidak abai terhadap nasib para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Faktanya jika merujuk kembali perjalanan sejak 2004 hingga 2015, sudah sebanyak 1.163.883 tenaga honorer diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2006.

Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman kepada wartawan di sela-sela acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota se Sulawesi dan Jawa Timur di Surabaya, Jum'at (04/02).

Diungkapkan, gelombang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sudah dimulai sejak 2006. Pengangkatan tenaga honorer…

Menteri Yuddy: Akuntabilitas Kinerja, Bukti Nyata Revolusi Mental

Menteri Yuddy: Akuntabilitas Kinerja, Bukti Nyata Revolusi Mental

SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kembali melakukan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kali ini, LHE AKIP diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dan Sulawesi.

Bertempat di Gedung Grahadi, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk nyata revolusi mental. “Kalau selama ini pegawai bekerja hanya menjalankan tugas berdasarkan peraturan, menjadi lebih inovatif denhan mewujudkan kinerja untuk menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat,” ujar Yuddy di Surabaya, Jumat (05/02).

Dikatakan, revolusi mental dilakukan dengan mengubah mindset, dan perlu dilakukan…

Terima Forum Honorer K2, Yuddy: Tak Mungkin Pemerintah Tabrak UU

Terima Forum Honorer K2, Yuddy: Tak Mungkin Pemerintah Tabrak UU

Menteri Yuddy menyalami pengurus FHK2I di kantornya, Kamis (04/02)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Yuddy Chrisnandi mengatakan, ia sangat memahami aspirasi eks tenaga honorer kategori 2. Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, sebab ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak pemerintah.

Namun Yuddy menegaskan bahwa pihaknya terus membuka komunikasi dengan para eks tenaga honorer kategori 2 (K2) yang meminta diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Kalau saya trabas undang-undang, saya dipenjara. Saya tidak bisa mengorbankan jajaran Kementerian PANRB, sementara oknum-oknum yang selama ini mengutip keuntungan dari…

Taspen Tambah Bank Penyalur Dana Pensiun

Taspen Tambah Bank Penyalur Dana Pensiun

 

Dirut PT Taspen Iqbal Latanro bersama Dirut PT Bank Yudha Bhakti Arifin menandatangani MoU tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna dan Pensiun melalui Rekening Bank di Jakarta, Kamis (4/2).

JAKARTA - PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Persero bersama PT Bank Yudha Bhakti, Tbk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna dan Pensiun melalui Rekening Bank. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro dan Direktur Utama PT Bank Yudha Bhakti Arifin Indra Sulistyanto di Jakarta, Kamis (4/2).

Dirut Taspen Iqbal Latanro mengatakan, dengan perjanjian…

Presiden Jokow‎i : Humas Pemerintah harus Bergerak Cepat

Presiden Jokow‎i : Humas Pemerintah harus Bergerak Cepat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non kementerian memiliki kecepatan dalam merespon dan kecepatan memberikan informasi. "Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," ucap Presiden pada pertemuan pada pertemuan dengan humas Kementerian dan lembaga non kementerian, serta BUMN di Istana Negara, Kamis 4 Februari 2016.

Lebih jauh Presiden mengatakan jangan sampai pemerintah maupun BUMN yang telah bekerja dengan pontang-panting tapi tidak diinformasikan ke publik. "Bagaimana masyarakat akan tahu? Informasikan apa yang telah…