Presiden Jokowi : Pamong Praja Muda Ujung Tombak Negara Dalam Pelayanan Publik

Presiden Jokowi : Pamong Praja Muda Ujung Tombak Negara Dalam Pelayanan Publik

Pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan ke-23 Tahun 2016

 

Presiden Joko Widodo memiliki harapan yang tinggi bagi para pemuda Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal yang sama diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada 1.921 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) program Diploma IV dan Strata 1 yang dilantik oleh Presiden. Pelantikan tersebut digelar di Kampus IPDN, Jatinangor, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin, 8 Agustus 2016.

Di hadapan para praja muda, Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, memberikan ucapan selamat…

Kasus Kekerasan Meningkat, Perempuan Perlu Tindakan Preventif

Kasus Kekerasan Meningkat, Perempuan Perlu Tindakan Preventif

 

 

BANDUNG – Kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan disetiap tahunnya. Menurut Komnas Perempuan setidaknya tiap dua jam terdapat tiga perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan, dan kekerasan meningkat 10 persen dari tahun 2013 hingga 2015.

Fakta yang paling mengejutkan yakni kasus kekerasan bukan hanya terjadi di ruang ruang publik tetapi justru di lingkungan rumah hingga pada orang terdekat. Hal tersebut disampaikan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan belum lama ini.

Ia menilai dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi, perempuan perlu menyiapkan tindakan preventif…

Masih Banyak APBD Belum Tersalurkan, Jokowi Minta Pemda Maksimalkan Penyerapan

Masih Banyak APBD Belum Tersalurkan, Jokowi Minta Pemda Maksimalkan Penyerapan

Foto : Humas Setkab

 

JAKARTA – Tercatat hingga bulan Mei 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum tersalukan dan masih tersimpan  di bank mencapai Rp 246 Triliun. Karena hal tersebut belum lama ini Presiden RI Joko Widodo meminta agar setiap kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, dapat memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Dikatakannya penyerapan APBD sangat penting dilakukan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu setiap Pemerintahan Daerah dapat melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di daerah ataupun secara nasional, salah satunya dengan sesegera mungkin mengeluarkan dana APBD.

“Baik…

Mengenal Tes CPNS dengan Sistem CAT

Suasana tes kompetensi dasar bidan PTT dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) di Poltekkes Bandung, Sabtu (23/07). (Foto : twi/HUMAS MENPANRB)

 

JAKARTA - Seleksi penerimaan CPNS selalu menjadi berita yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, utamanya generasi muda. Namun, sudah tahukah anda bahwa tes CPNS kini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang tidak memungkinkan terjadinya kongkalingkong ?

Sejak tahun 2013, tes CPNS sudah menggunakan sistem komputer atau yang lebih dikenal sebagai CAT. Dengan adanya sistem ini, pemerintah menjamin tidak adanya kecurangan dan memudahkan setiap peserta tes. Dengan sistem ini, banyak keuntungan yang didapat diantaranya lebih kompetitif, adil,…

Dua Kali Kena Kasus Narkoba PNS Dapat Dipecat

Dua Kali  Kena Kasus Narkoba PNS Dapat Dipecat

Ilustrasi

JAKARTA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat dalam kasus narkoba bisa tetap dipekerjakan jika hanya sebagai pengguna dan mendapat hukuman di bawah 2 tahun. Namun, PNS tersebut akan dipecat jika terbukti sebagai pengedar. 

Tetapi jika ada PNS yang dipidana karena masalah narkoba hingga lebih dari satu kali, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan diskresi khusus untuk memberhentikan PNS tersebut. “Kalau sudah dua kali melanggar disiplin, dia dapat dipecat,”  kata Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Bambang Dayanto Sumarsono, di Jakarta, Jumat (05/08).

Hal itu…

Paling Lambat 2017, Seluruh Pelayanan Publik harus Miliki LAPOR!

Paling Lambat 2017, Seluruh Pelayanan Publik harus Miliki LAPOR!

Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa menjadi pembicara dalam acara Simposium Nasional IV Asosiasi Negara (AsIAN) Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/8). (Foto : dkh/HUMAS MENPANRB)

 

SEMARANG – Rendahnya kepatuhan atau implementasi Standar Pelayanan (SP) mengakibatkan terjadinya berbagai jenis mal administrasi oleh perilaku aparatur secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang rendah juga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena hambatan pertumbuhan investasi.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa mengatakan, untuk itu dibutuhkan mekanisme penanganan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi. “Diharapkan tahun 2017 seluruh penyelenggara pelayanan publik pada kementerian, lembaga dan pemerintah…

Kementerian PANRB Siapkan Reward untuk Pegawai Teladan

Kementerian PANRB Siapkan Reward untuk Pegawai Teladan

JAKARTA – Sejak Februari 2016, setiap awal bulan delapan nama pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PANRB terpampang di televisi monitor, yang dipasang di setiap lantai.   Mereka adalah para pegawai teladan yang dipilih dan ditetapkan, sebagai salah satu upaya untuk memacu motivasi dan mendongkrak prestasi kerja. Kini, tengah disiapkan reward untuk pegawai teladan tahunan.

Penilaian dilakukan oleh tim penilai tingkat kementerian. Tim penilai unit kerja mengajukan usulan tiga nama calon kemudian oleh tim penilai tingkat kementerian mengadakan rapat untuk menentukan pegawai yang terpilih. “Setiap unit kerja terpilih satu orang pegawai teladan. Tiap bulannya terdapat 8 pegawai…

DPRD Kota Serang Diminta Dukung Perbaikan Pelayanan Publik

DPRD Kota Serang Diminta Dukung Perbaikan Pelayanan Publik

Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menyerahkan buku Top 99 kepada anggota DPRD Kota Serang, di Jakarta, Kamis (04/08)

 

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengajak anggota DPRD Kota Serang untuk mendukung perbaikan pelayanan publik yang tengah dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan dukungan DPRD, pelayana  publik diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat, dna ke depan Kota Serang diharapkan bisa berpartisipasi dalam menjadi yang terbaik dalam kompetisi Inovasi pelayanan Publik.  

Demikian dikatakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam rapat koordinasi dengan DPRD Kota Serang di kantor Kementerian PANRB, Kamis (4/8). "Seharusnya,…

Menteri PANRB: KORPRI Jangan Menjadi Serikat Pekerja

Menteri PANRB: KORPRI Jangan Menjadi Serikat Pekerja

Menteri PANRB Asman Abnur (kiri) berbincang dengan Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakrulloh, di kantor Kementerian PANRB, Kamis (04/08)

 

JAKARTA - Menteri PANRB Asman Abnur menerima kunjungan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri Zudan Arif Fakrulloh, Waketum Fahmi Idris,  Sekjen KORPRI Bima Haria Wibisana, Wakil Ketua Koswara dan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KORPRI Pusat di ruang kerjanya, Kamis (04/08).

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB   menegaskan agar anggota KORPRI selaku mesin Birokrasi pemerintahan tidak pernah berhenti bergerak dan siap berubah menjadi pelayan masyarakat. "Sesuai arahan Bapak Presiden, pelayanan publik oleh seluruh instansi pemerintah…

Menteri Asman Minta LPNK Buat Program Prioritas

Menteri Asman Minta LPNK Buat Program Prioritas

 

Menteri Asman Abnur memimpin rapat konsolidasi LPNK di bawah koordinasi Kementerian PANRB, di ruang Sriwijaya kantor Kementerian PANRB, Rabu (03/08). (Foto : rr)

 

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengajak pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi kementerian yang dipimpinnya untuk membuat program-program prioritas, mulai dari enam bulanan sampai tiga tahun ke depan.

Hal itu dikatakan Asman dalam rapat konsolidasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di kantor Kemenetrian…

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24