Menteri PANRB akan Hadiri Pembukaan Forum Smart City

Menteri PANRB akan Hadiri Pembukaan Forum Smart City

Menteri PANRB Asman Abnur

 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur akan menghadiri dan membuka Indonesia Smart City Forum dan Pameran mewakili Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung, Jawa Barat, Jumat (02/09). Acara ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kota cerdas atau smart city dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

“Pak Menpan dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya implementasi e-government dalam rangka akselerasi reformasi birokrasi. Smart city forum ini sangat relevan dengan komitmen tersebut, sehingga beliau memberikan perhatian serius dan akan hadir langsung,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Jakarta, Kamis…

Menteri PANRB akan Resmikan Inovasi Pelayanan Publik Polda Jatim

Menteri PANRB akan Resmikan Inovasi Pelayanan Publik Polda Jatim

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur beserta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, akan meresemikan (launching) sejumlah inovasi pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (01/09).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman mengatakan, ada tujuh inovasi yang akan dilaunching Menteri PANRB beserta Kapolri.  Ketujuh pelayanan publik ini merupakan pengembangan Inovasi baru dari jajaran Polda Jawa Timur. “Sebelumnya Polda Jawa Timur telah sukses  menerapkan Inovasi ATM Samsat,” tuturnya.

Herman menambahkan, sebelum acara launching, Menteri PANRB didampingi Deputi  Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa akan…

RPP Manajemen ASN Segera Disahkan

RPP Manajemen ASN Segera Disahkan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman memimpin rapat pembahasan RPP tentang Manajemen ASN di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (31/08). (Foto : dit)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mendorong agar RPP Manajemen PNS segera dapat disahkan menjadi PP karena UU sudah berjalan dua tahun sejak ketok palu. Namun, ia berpesan agar PP ini tidak menimbulkan masalah baru setelah disahkan, tetapi  jangan lari dari undang-undang.

Hal itu dikatakan Menteri dalam rapat pembahasan RPP Manajemen ASN di kantor Kementerian PANRB, Rabu (31/08). “Saya mengapresiasi sudah menghasilkan draft sejauh ini.…

PNS Dilarang Terlibat Politik Praktis

PNS Dilarang Terlibat Politik Praktis

KUPANG - Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS diminta untuk tidak terlibat dalam dunia politik praktis. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dalam acara Forum Komunikasi Kebijakan PANRB dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik se Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 Selasa (30/8).

Permintaan tersebut menyusul akan digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 3 wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2017 mendatang. Adapun kota yang mengikuti pilkada ialah Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. "Untuk pemilihan kepala daerah tahun depan, para ASN jangan sampai ada yang terlibat politik, fokus…

Kepala Daerah harus Berkomitmen Perbaiki Pelayanan Publik

Kepala Daerah harus Berkomitmen Perbaiki Pelayanan Publik

 

Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa meninjau pelayanan publik di BPPT Provinsi NTT, Selasa (30/8). (Foto : byu)

 

KUPANG - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa meminta perlunya komitmen serta penerapan teknologi dalam penyelenggaraan layanan publik.

Menurutnya jika ada komitmen dari para aparatur sipil negara serta kepala daerah, dapat meeujudkan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat. "Implementasi teknologi dan komitmen dari Walikota sangat diperlukan, kemudian diimbangi dengan kualifikasi kompetensi SDM yang ada, kalau semua berjalan dengan baik maka pada akhirnya masyarakat yang menilai," ujarnya saat meninjau pelayanan publik…

Menteri Asman Ingin NTT Jadi Role Model Pelayanan Publik

Menteri Asman Ingin NTT Jadi Role Model Pelayanan Publik

KUPANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur ingin provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjadi role model bagi Indonesia bagian timur. Menurutnya inovasi di bidang pelayanan publik yang sudah dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTT sudah sangat baik, tinggal bagaimana mereplikasikannya.

"Inovasi yang dimiliki NTT sudah sangat baik, saya mau tahun depan saat saya kesini lagi inovasi yang ada sudah direplikasi dan NTT dapat menjadi role model bagi Indonesia bagian Timur," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Forum Komunikasi Kebijakan PANRB dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik se Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 Selasa…

Besok Pendaftaran Akhir CASN Guru Garis Depan

Besok Pendaftaran Akhir CASN Guru Garis Depan

 

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan 93 Kabupaten di daerah khusus (terdepan, terluar, tertinggal dan terpencil) membuka kesempatan bagi Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menjadi calon aparatur negeri sipil (CASN) guru garis depan (GGD). Pedaftaran dilakukan secara online dan batas akhirnya sampai 31 Agustus 2016 atau besok.

Berdasarkan data dari Kemendikbud, jumlah peserta yang mendaftar CASN GGD ini sekitar 6.400 orang  terhitung sampai tanggal 29 Agustus. Jumlah ini belum diakumulasi dari pendaftar yang melamar pada hari ini dan besok.

Informasi yang dihimpun dari situs Kemendikbud, ada lima tahap pendaftaran…

Ketidakjelasan Standar Pelayanan Rawan Terjadinya Korupsi

Ketidakjelasan Standar Pelayanan Rawan Terjadinya Korupsi

Ilustrasi : Pelayanan di BKPM

 

JAKARTA - Ketidakjelasan standar pelayanan di instansi pemerintah menimbulkan kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi terkait pelayanan perizinan. Padahal, dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diinstruksikan agar setiap instansi pemerintah yang memberikan pelayanan harus memampangkan Standar Pelayanan.

Hal tersebut diungkapkan Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Jeffrey Erlan Muller di Jakarta, Selasa (30/8), saat menanggapi pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyoroti tiga poin paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah yaitu pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan peizinan.…

Pelayanan Publik Tidak Boleh Susahkan Rakyat

Pelayanan Publik Tidak Boleh Susahkan Rakyat

KUPANG -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta para penyelenggara publik tidak memberikan pelayanan yang berbelit belit maupun menyusahkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Forum Komunikasi Kebijakan PANRB dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik se Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 Selasa (30/8). Ia menjelaskan jika hal tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat melantik dirinya beberapa waktu lalu.

Menurutnya pelayanan publik ialah hak dari setiap warga Indonesia, untuk itu para Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTT wajib memberikan hak tersebut dengan baik. "Waktu…

Menteri PANRB Kunker ke NTT

Menteri PANRB Kunker ke NTT

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dn Reformasi Birokrasi Asman Abnur akan menghadiri acara Forum Komunikasi Kebijakan PANRB dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik se Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 pada Selasa (30/8).

Selain membuka serta menghadiri acara yang bertempat di kantor Gubernur NTT tersebut, menteri PANRB akan mengunjungi beberapa stand pameran Pelayanan Publik yang tersedia dari beberapa Kota dan Provinsi di Indonesia.

Peserta pameran inovasi pelayanan publik diantaranya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT melalui sistem informasi pelayanan perizinan terpadu NTT. Selain itu terdapat Inovasi Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) milik…

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24