Yuddy - Rudi Bentuk Tim Akselerasi e-Gov

Yuddy - Rudi Bentuk Tim Akselerasi e-Gov

JAKARTA – Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara menggelar rapat untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan electronic government (e-gov). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Majapahit kantor Kementerian PANRB itu, keduanya sepakat untuk bersinergi dan membentuk tim untuk mengakselerasi salah satu program percepatan reformasi birokrasi ini.

Menteri Yuddy mengaku optimis, sistem e-gov bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi  program ini sudah didukung oleh Presiden joko Widodo. “Pak Presiden lebih menyukai sesuatu yang praktis dan detail. Apa manfaatnya, apa perubahan yang dirasakan? Misalnya dari sisi pemerintahan, dalam konteks G to G sekarang, bagaimana nanti…

Bentuk PR Pemerintah, Yuddy Gandeng Perhumas

Bentuk PR Pemerintah, Yuddy Gandeng Perhumas

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta agar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) membantu program humas pemerintahan. “Saat ini pemerintah sedang membuat program Government Public Relation (GPR). Meski leading sector-nya dari Kominfo, tetapi kami ingin BPP Perhumas turut membantu, khususnya terkait perekrutan anggotanya,” kata Yuddy Chrisnandi saat bertemu dengan Pengurus BPP Perhumas di ruang kerjanya,  Rabu (30/9).

Yuddy mengatakan, GPR ini nantinya akan ditempatkan di kementerian-kementerian dan Lembaga Kepresidenan. Misinya yaitu mengakselerasi pesan-pesan pembangunan nasional.  Adapun sasarannya, pertama, melahirkan dukungan yang besar dari masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kedua,…

Presiden Jokowi: Kalau Tidak Bisa Kendalikan Eselon I, Eselon II, Sudah Lupakan

Presiden Jokowi: Kalau Tidak Bisa Kendalikan Eselon I, Eselon II, Sudah Lupakan

Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani menyampaikan keterangan pers seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9)

 

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Sep 2015

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta para menteri bidang ekonomi agar melakukan langkah-langkah terobosan yang cepat karena masih adanya  kendala dalam berinvestasi .

“Masih banyak sekali .Yang dimulai yang pertama dari prosedur waktu dan perizinan yang sangat lama,  kendala di peraturan-peraturan yang segera harus  dikumpulkan, ditumpuk, dilihat satu persatu dan bisa direvisi. Jadi dihapuskan dan dihilangkan,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas yang membahas masalah Foreign Direct Investment (FDI), di kantor…

Menteri Yuddy Bentuk Satgas Awasi Netralitas PNS dalam Pilkada Serentak

Menteri Yuddy Bentuk Satgas Awasi Netralitas PNS dalam Pilkada Serentak

 

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dengan Ketua Bawaslu Muhammad di Kementerian PANRB, Selasa (29/09)

JAKARTA - Pemerintah sangat serius untuk menciptakan birokrasi yang netral dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Dalam waktu dekat, pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menanda tangani Memorandum of Understanding (MoU).

Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menjamin terciptanya netralitas ASN dalam Pilkada serentak tersebut. “Kami akan membentuk Satgas untuk mengawasi netralitas ASN dalam pilkada serentak mendatang,” ujar Menteri Yuddy saat menerima kedatangan Ketua Bawaslu Muhammad dan jajaran Komisioner lembaga tersebut,…

Minta Terobosan Lebih Cepat, Presiden Jokowi Malu Prosedur Mulai Usaha Masih 52,5 Hari

Minta Terobosan Lebih Cepat, Presiden Jokowi Malu Prosedur Mulai Usaha Masih 52,5 Hari

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas masalah investasi, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9)

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Sep 2015 ; 130 Views

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta para menteri bidang ekonomi agar melakukan langkah-langkah terobosan yang cepat karena masih adanya  kendala dalam berinvestasi .

“Masih banyak sekali. Yang dimulai yang pertama dari prosedur waktu dan perizinan yang sangat lama,  kendala di peraturan-peraturan yang segera harus  dikumpulkan, ditumpuk, dilihat satu persatu dan bisa direvisi. Jadi dihapuskan dan dihilangkan,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas yang membahas masalah Foreign Direct Investment (FDI), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9) siang.…