Lebih Dari Separuh Pemerintah Kab/Kota Sudah Canangkan ZI

Lebih Dari Separuh Pemerintah Kab/Kota Sudah Canangkan ZI

JAKARTA - Komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dan percepatan reformasi birokrasi terus bergulir seiring meningkatnya jumlah daerah yang mencanangkan Zona Integritas menuju pembangunan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Ini merupakan bukti nyata berjalannya reformasi birokrasi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf Ateh, mengharapkan dengan pencanangan Zona Integritas dari Pemerintah Daerah mampu melecut komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi.

Memasuki kuartal kedua tahun 2015, Pemerintah Daerah yang telah mencanangkan…

Efektifkan Waktu, Yuddy Kunjungi Mapolda dan RSUD Bengkulu

Efektifkan Waktu, Yuddy Kunjungi Mapolda dan RSUD Bengkulu

BENGKULU - Memanfaatkan waktu sekitar satu jam sebelum terbang kembali ke Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyambangi Mapolda Bengkulu dan RSUD M. Yunus.

Saat di Mapolda, Yuddy didampingi Wakil Gubernur dan Kapolda M. Gufron berkeliling ke lingkungan Mapolda. Di ruang Kapolda, Menteri menanyakan beberapa masalah yang sering ditangani Polda Bengkulu. Terungkap, ada kasus yang agak unik di daerah tersebut, antara lain perzinaan terhadap anak sendiri. "Saat ditanya mereka bilang karena sudah membiayai sejak kecil, masak diambil orang," kata Gufron.

Menanggapi hal itu, Yuddy mengatakan perlunya mengefektifkan pendekatan keagamaan dan sosiologis.…

Tak Buat Standar Pelayanan, Pejabat Pemprov Bengkulu Terancam Dinonaktifkan

Tak Buat Standar Pelayanan, Pejabat Pemprov Bengkulu Terancam Dinonaktifkan

BENGKULU - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bengkulu yang berjanji menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan (MP) paling lambat akhir April 2016 ini.

Hal itu dikatakan Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dalam acara Forun Koordinasi PANRB di Bengkulu, Kamis (21/04), menanggapi perintah Wagub Bengkulu kepada seluruh unit pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. "Informasi yang saya terima, Pak Wagub telah memerintahkan kepada seluruh unit pelayanan publik di Provinsi Bengkulu untuk menyusun SP dan MP selambat-lambatnya akhir April ini," ujarnya, seraya menambahkan, apabila sampai waktu tersrbut, ada unit…

Program Magang ASN Papua Barat Berbuah Apresiasi

Program Magang ASN Papua Barat Berbuah Apresiasi

Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya (kiri) mengobrol santai dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh di Kementerian PANRB, Rabu (20/04).

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menuai apresiasi dengan memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk magang di Kementerian PANRB.

Apresiasi tersebut diberikan oleh Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya, di sela-sela Seminar Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2017: Damai dan Berkualitas, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (20/04).

Sebanyak 18 PNS Papua Barat yang…

Yuddy : Keterlaluan Kalau Pejabat Bengkulu Masih Korupsi

Yuddy :  Keterlaluan Kalau Pejabat Bengkulu Masih Korupsi

Menteri Yuddy membuka Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (FORK3PANRB) se-Provinsi Bengkulu di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kamis (21/04).

BENGKULU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah daerah Bengkulu harus melakukan efisiensi anggaran. Hal itu antara lain dengan menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Selain itu juga mengurangi belanja pegawai dan nengalihkan untuk biaya pembangunan, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.

Hal itu dikatakan Yuddy saat memberikan pengarahan dalan Forum Koordinasi PANRB di Bengkulu, Kamis (21/04). "Kalau pejabat di Bengkulu masih melakukan korupsi terhadap APBD yang kecil,…