Deputi Pelayanan Publik Kunjungi Top 99 di Jatim

Deputi Pelayanan Publik Kunjungi Top 99 di Jatim

Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (tengah), dan Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim Asmuri Syarif berbincang saat di Pantai Bangsring, Jumat (18/03).

SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi usai mengumumkan inovasi pelayanan publik yang masuk ke dalam top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Dengan berakhirnya wawancara dan presentasi pada peserta top 99, tim panel independen dan tim evaluasi melakukan tinjauan lapangan pada inovasi-inovasi tersebut, Jumat (18/03).

"Kami ingin membuktikan apakah inovasi yang dipaparkan kemarin itu benar-benar ada atau tidak. Apakah berjalan atau tidak," ujar Deputi…

Kunjungi Sabang, Menteri Yuddy : Perlu Tambah Kapal Penyeberangan

Kunjungi Sabang, Menteri Yuddy : Perlu Tambah Kapal Penyeberangan

 

Menteri Yuddy berdialog dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Pangdam, dan Kapolda Aceh, Senin (21/03)

‎BANDA ACEH - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Senin (21/3). Yuddy yang sempat mengunjungi Sabang, memberikan beberapa catatan ketika berada di Pelabuhan Ulele. "Pihak pelabuhan harus segera mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk meminta bantuan penambahan kapal," kata Yuddy.

Saran Yuddy tersebut ditujukan kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Sekda Provinsi Aceh Dermawan, dan Kepala UPDT Pelabuhan Ulele Misdariyanto. Yuddy mengatakan, penambahan armada kapal tersebut sebagai antisipasi Pemda Aceh ketika menghadapi…

Menteri Yuddy Apresiasi Gubernur Aceh Optimalkan Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah

Menteri Yuddy Apresiasi Gubernur Aceh Optimalkan Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi

BANDA ACEH – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan birokrasi di wilayah Aceh untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dapat dilakukan dalam agenda kegiatan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara di daerah (Forkompanda).

"Harapan saya setelah rapat ini, seluruh instansi yang mengikuti Forkompanda ini dapat menyesuaikan program/kegiatan di bidang PANRB sehingga sejalan dengan kebijakan strategis. Para Deputi Kementerian PANRB akan membeberkan secara lengkap kebijakan-kebijakan tersebut," kata Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat membukan Forkonpanda di Provinsi Aceh, Senin (21/3).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur…

Pahami Rasionalisasi Pegawai Secara Rasional

Pahami Rasionalisasi Pegawai Secara Rasional

Menteri Yuddy dan Rektor IPDN bersama para praja IPDN

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memahami rencana rasionalisasi pegawai secara rasional, bukan emosional.

"Pemerintahan ini dibangun dengan rasionalitas, tentu menentukan kebutuhan pegawai pun harus rasional. Perhatikan kapasitas anggaran masing-masing. Masa anggaran belanja pegawai jauh lebih besar dari belanja publik ?. Pemerintahan ada untuk mensejahterakan publik. Pegawai itu alatnya, bagaimana roda pemerintahan bisa dijalankan," kata Yuddy di Jatinangor, Kamis (17/03).

Saat ini menurut Yuddy, ada sekira 244 kabupaten/kota yang komposisi belanja aparatur pada APBD-nya…

Penerimaan Siswa Ikatan Dinas Tidak Bertentangan dengan Moratorium

Penerimaan Siswa Ikatan Dinas Tidak Bertentangan dengan Moratorium

Taruna IPDN tengah melakukan persiapan upacara

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sangat mengapresiasi atensi dari para anggota DPR RI Komisi II berkenaan dengan penerimaan siswa ikatan dinas yang saat ini dilakukan secara online, terintegrasi, dan serentak di seluruh Indonesia. "Saya berterima kasih kepada rekan-rekan Komisi II DPR RI yang telah memberikan masukan terhadap kebijakan kementerian PANRB dalam penyelenggaraan perekrutan siswa sekolah dinas serentak," ujarnya di Jakarta, Jumat, (18/03).

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengatakan, kebijakan tersebut saling tumpang tindih dan seharusnya tidak dilakukan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.…