Abaikan Undangan Palsu Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Abaikan  Undangan Palsu Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, tidak pernah mengedarkan undangan sosialisasi Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang akan diselenggarakan di Hotel Swiss – Belinn Kemayoran, pada tanggal tanggal 19 Desember 2015. Undangan tersebut mencatut nama Sekretaris Kementerian PANRB, dan menggunakan stempel palsu.

Hal itu dikatakan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III Damayani Tyastianti pada Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, menanggapi beredarnya surat undangan yang mengatasnamakan Kementerian PANRB terkait kegiatan tersebut. “Kami tidak pernah mengedarkan surat undangan tersebut.…

Kunker di Kendari, Yuddy Sentil Kinerja Sultra yang Menurun

Kunker di Kendari, Yuddy Sentil Kinerja Sultra yang Menurun

Menteri Yuddy menengok perawatan anak di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (16/12)

KENDARI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (16/12). Selain beraudiensi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sulawesi Teggara, Yuddy juga menyambangi sejumlah unit pelayanan publik, yakni Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra, RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, PTSP, RSUD Kota Kendari, Samsat, serta BPN Sultra.

Dalam audiensi dengan Forkompinda dan ASN Provinsi Sultra, Yuddy berpesan agar setiap pegawai di seluruh instansi pemerintah bekerja lintas sektoral. "Program-program di daerah tidak akan berjalan lancar bila tidak didukung…

Jokowi : Dengarkan Suara Rakyat, Respon Secepatnya

Jokowi : Dengarkan Suara Rakyat, Respon Secepatnya

Presiden Jokowi dan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi usai penyerahan penghargaan keterbukaan informasi badan publik di Istana Wapres, Selasa (15/12).

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik. Tahun ini, Kementerian yang dipimpin Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi ini naik satu peringkat dari 10 tahun lalu ke peringkat 9 dengan nilai 79,136.

Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. "Rakyat menginginkan pemerintah yang cepat dan responsif untuk merespon keluhan dari masyarakat. Untuk itu, pemerintah di semua tingkatan, pusat dan daerah, institusi, universitas semua badan publik kementerian,…

Rapor Akuntabilitas Kinerja K/L dan Provinsi Meningkat

Rapor Akuntabilitas Kinerja K/L dan Provinsi Meningkat
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan pengarahan pada penyerahan penghargaan LHE akuntabilitas kinerja K/L dan Provinsi di Istana Wapres, Selasa (15/12) 
 
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Evaluasi Kinerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi, di Istana Wakil Presiden. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (15/12).  
 
Dari hasil evaluasi, nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga  meningkat, dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015. Sedangkan  nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59.21 pada tahun 2014 menjadi 60.47 pada tahun 2015. Nilai  tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas…

Menteri Yuddy Segera Beri Sanksi Pelanggaran Netralitas PNS dalam Pilkada

Menteri Yuddy Segera Beri Sanksi Pelanggaran Netralitas PNS dalam Pilkada

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan adanya temuan pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada serentak, tanggal 9 Desember 2015 silam. “Tadi pagi saya sudah ketemu Ketua Bawaslu, dan saya minta agar segera diserahkan laporan temuan pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada Serentak yang sudah diverfifikasi,” ujarnya kepada wartawan di kantornya, Selasa (15/12).

Hal itu dikatakan menanggapi adanya pemberitaan dari sejumlah media massa, bahwa Mendagr Tjahyo Kumolo telah menemukan  adanya 25 pelanggaran netralitas dalam pilkada serentak, yang terjadi di sejumlah wilayah. “Pak Mendagri…