Menkominfo : E-Government harus Terintegrasi

Menkominfo : E-Government harus Terintegrasi

Menkominfo Rudiantara saat menyampaikan paparan dalam E-Government Summits 2016 di Jakarta, Selasa, (06/09)

 

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa pelaksanakan e-government diperlukan untuk mengefisiensi kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih belum terintegrasi. “Masing-masing isntansi menerapkan konsep e-government versi mereka sendiri,” ujarnya saat E-government Summit 2016 di Jakarta, Selasa (06/09).

Menurutnya, dengan pelaksanaan seperti ini menimbulkan pemborosan yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan standar untuk dapat diterapkan secara nasional. “Seperti kata Pak Asman bahwa kita membuat pilot project. Kita bisa menggunting aplikasi-aplikasi dari kementerian-kementerian. Karena aplikasi itu harus…

Harus segera Dieksekusi, Penerapan E-Govt Tak Perlu Mulai dari Nol

Harus segera Dieksekusi, Penerapan E-Govt Tak Perlu Mulai dari Nol

Menteri PANRB Asman Abnur saat memberikan  sambutan pada pembukaan E-govt Summit di Jakarta, Selasa (06/09)

 

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur terus mendorong agar penyelenggara pemerintah dapat mengoptimalkan e-government. “E-government harus segera dieksekusi. Tidak hanya teori,” ujar Menteri Asman dalam acara E-government Summit 2016 di Jakarta, Selasa (06/09).

E-government merupakan salah satu fokus program dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun dalam pelaksanaannya belum terintegrasi satu sama lain. “Saya tidak perlu memulai dari nol karena sudah banyak daerah yang mengimplementasi. Walaupun belum terintegrasi, yang sudah ada ini kita dorong saja. Saya…

Menteri Asman : Instansi Pemerintah Wajib Optimalkan E-Government

Menteri Asman : Instansi Pemerintah Wajib Optimalkan E-Government

 

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan, e-government merupakan salah satu langkah dalam program percepatan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan Birokrasi, seluruh instansi pemerintahan saat ini tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi informasi, baik dalam interaksi antar badan pemerintahan, dengan pihak eksternal dan tentunya untuk pelayanan publik.

Demikian dikatakan Menteri dalam sambutannya pada pembukaan E- Government Summit 2016, di Jakarta, Selasa, (06/09). "Namun penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini masih memiliki menghadapi tantangan tersendiri," ujarnya.

Dikatakan, masing - masing badan pemerintahan telah membangun sistem – sistem…

JK : PNS harus Jadi Perekat NKRI

Penganugerahan gelar Doktor HC dari Universitas Andalas kepada Wapres Jusuf Kalla di Padang, Selasa (05/09).

 

PADANG - Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla meminta para  Aparatur Sipil Negara (ASN) agar harus kembali menjadi perekat nasional. Hal tersebut mengingat masih terkotaknya ASN sesuai dengan domisili dimana ASN tersebut bertugas.

"Salah satu aspek yang harus kita segera benahi setelah 15 tahun kita mempraktekan otonomi daerah yaitu ASN terkotak pada daerah dimana mereka bertugas," katanya dalam orasi ilmiah acara penerimaan gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa (HC) dari Universitas Andalas, Sumatera Barat dibidang Hukum Pemerintahan Daerah dan…

Presiden Jokowi Minta Negara G20 Hindari Kebijakan Ekonomi Berdampak Negatif

Presiden Jokowi Minta Negara G20 Hindari Kebijakan Ekonomi Berdampak Negatif

Presiden Jokowi berjabat tangan dengan Presiden Xi Jinping pada upacara pembukaan KTT G20, Minggu (4/9) sore waktu setempat, di HIEC, Hangzhou, RRT.

 

HANGZHOU - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong negara-negara anggota kelompok 20 ekonomi dunia (G20) untuk memiliki komitmen berskala nasional dan global dalam menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural guna perbaikan ekonomi dunia.

Presiden Jokowi juga berpesan agar negara-negara G20 saling bekerja sama dan menghindari kebijakan ekonomi yang menimbulkan dampak negatif di antara sesama anggota.  “G20 harus meningkatkan komunikasinya dan menghindari kebijakan ekonomi yang menciptakan dampak negatif. Selain itu, setiap kebijakan ekonomi harus…

PPK Wajib Laporkan Hasil Penilaian Kinerja PNS

PPK Wajib Laporkan Hasil Penilaian Kinerja PNS

 

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Menteri PANRB Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Surat tersebut diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja PNS sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Penilaian Kinerja PNS dimaksud.

"Ada pun yang perlu disampaikan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu, untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, wajib dilakukan penilaian prestasi kerja oleh Pejabat Penilai," kata Menteri PANRB Asman Abnur, Senin (5/9).

Penilaian prestasi  kerja, lanjut Asmn, terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP)…

Menteri Asman akan Buka E-Government Summit 2016

Menteri Asman akan  Buka E-Government Summit 2016

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, akan membuka  E-Government Summit 2016 sekaligus menjadi keynote Speech di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (06/09).  Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga akan menjadi keynote Speech dalam acara yang dihadiri Duta Besar Republik Korea Selatan Mr. Cho Taiyoung serta para pejabat Korea International Cooperation Agency atau KOICA.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan, E-Government Summit 2016ini akan dilakukan 9 (sembilan) sesi acara. Setiap sesi acara akan dilakukan presentasi dari berbagai perwakilan. “Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB…

Menteri Asman Ajak Walikota Nongkrong

Menteri Asman Ajak Walikota Nongkrong

Menteri Asman Abnur bersama sejumlah Walikota dan Bupati yang hadir dalam ISCF di Bandung, Jumat (02/09)

 

BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, mengajak Walikota nongkrong untuk membicarakan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui gerakan Smart City.

"Saya ajak walikota nongkrong. Apalagi yang bisa dilakukan dalam rangka Smart City. Penggunaan mobil dinas sudah dikontrol melalui GPS sama pak Walikota (Ridwan Kamil), yang lain juga sudah jalan," ujar Asman saat memberi sambutan pada acara Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016 di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jabar, Jumat…

Pelamar CASN GGD Tak Capai Target

Pelamar CASN GGD Tak Capai Target
 
 
JAKARTA - Dari 6.618 pelamar Guru Garis Depan (GGD) menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang melakukan pendaftaran secara online,  hingga 31 Agustus 2016 lalu hanya  6.491 orang yang menyelesaikan proses lamaran dan mendapat nomor ujian. Jumlah tersebut ternyata jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 7.000 orang untuk GGD.
 
Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal  mengatakan, seleksi GGD ini memang bukan untuk pelamar umum."Sama seperti halnya penerimaan bidan PTT. Pelamar GGD harus memiliki SK dari Kemendikbud. Yang tidak bisa menunjukkan SK tentu tidak lolos seleksi administratif," ujarnya di Jakarta, Jumat…

E-budgeting harus Sudah Diterapkan Tahun 2017

 E-budgeting harus Sudah Diterapkan Tahun 2017

 Menteri PANRB Asman Abnur (tengah) bersama sejumlah Walikota dalam acara pembukaan ISCF di Bandung, Jumat (02/09).

 

BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan bahwa instansi pemerintah harus menerapkan e-budgeting paling lambat tahun 2017. Hal ini disampaikannya dalam acara Indonesia Smart City Forum (ISCF) di Bandung, Jumat (02/09).

Sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi, Menteri Asman mendorong penerapan e-Government, yang salah satu diantaranya adalah e-Budgetingdi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan penerapan e-budgeting Kota Bandung mampu menghemat anggaran.  "Kota Bandung bisa menghemat 1 triliun dengan menghapus 1200 kegiatan. Selain itu, Pemprov DIY telah berhasil mengurangi…

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24