Pensiunan PNS hingga Pejabat Negara akan Terima Gaji ke-13 dan THR

Pensiunan PNS hingga Pejabat Negara akan Terima Gaji ke-13 dan THR

ilustrasi

 

JAKARTA – Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun tunjangan, nilainya hanya 50% dari pensiun/tunjangan pokok pada bulan Juni 2016.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenetrian PANRB herman Suryatman mengatakan,  gaji ke-13 dan THR itu akan dituangkan dalam  dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya di…

Menteri Yuddy akan Blusukan ke Kaltara

Menteri Yuddy akan Blusukan ke Kaltara

Menteri PANRB Saat Blusukan di RSUD Ambarawa (29/04) Beberapa Waktu Lalu.

 

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menggelar Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi (FK3) PANRB. Kali ini, acara dimaksud akan diselenggarakan di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan, acara tersebut akan dibuka oleh Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi. Selain itu, seluruh Deputi Kementerian PANRB akan menyampaikan paparan terkait kebijakan pemerintah mengenai kelembagaan dan tatalaksana, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan pengawasan, SDM aparatur serta…

Menteri Yuddy Instruksikan Penjaga Lapas Tingkatkan Kemampuan TIK

Menteri Yuddy Instruksikan Penjaga Lapas Tingkatkan Kemampuan TIK

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi (tengah) memberikan keterangan kepada pers, usai teleconference di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (17/05).

 

JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta agar para petugas pemasyarakatan terus meningkatkan kemampuan serta informasi terkini. Pasalnya,  jumlah petugas Lapas yang ada di Indonesia masih sedikit.

Menteri Yuddy lebih lanjut mengimbau agar seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang masih kekurangan SDM, dapat bersinergi dengan instansi lain seperti Polres ataupun Kodim setempat, agar pengawasan terhadap penghuni lapas dapat lebih maksimal. "Minimal satu kali seminggu minta Polres dan Kodim kirim satu regu,…

Menteri Yuddy Dorong Percepatan Penataan ASN

Menteri Yuddy Dorong Percepatan Penataan ASN

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi memimpin rapat di ruang Majapahit Kementerian PANRB, Senin (16/05)

 

JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendorong percepatan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai jembatan bagi terwujudnya postur ideal ASN guna mendukung Nawacita yang menjadi program prioritas Kabibet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Menteri Yuddy dalam Rapat Pimpinan guna membahas rencana percepatan penataan ASN 2016-2019 (rasionalisasi ASN) di Kantor Kementerian PANRB pada Senin (16/05). Rapat turut dihadiri oleh Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala BPKP, Deputi ANRI, Sekretaris Kementerian PANRB, serta Para Deputi dan…

Presiden Jokowi Tandatangani Inpres Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L 2016

Presiden Jokowi Tandatangani Inpres Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L 2016

 

Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Inpres tersebut ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); 3. Jaksa Agung; 4. Panglima TNI;  5. Sekretaris Kabinet; 6. Kepala Staf Kepresidenan; 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); dan 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Kepada para…