Smile Police, Permudah Masyarakat Jateng Akses Layanan Polri

Smile Police, Permudah Masyarakat Jateng Akses Layanan Polri

SEMARANG - Pelayanan bagi masyarakat yang baik menjadi salah satu prioritas utama dari pemerintah saat ini. Karena hal tersebut Kepolisian Daerah Jawa Tengah meluncurkan sistem aplikasi berbasis IT yang diberi nama "Smile Police" di kantor Mapolda Jawa Tengah, Sabtu (04/02).

Hadir dalam acara launching aplikasi tersebut Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Firli, Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub dan perwakilan Pemerintah Kota Semarang.

Dalam sambutannya Kapolri Jenderal…

Resmikan Aplikasi Smile-Police Polda Jateng, MenPANRB: Inovasi Pelayanan Publik Polri Harus Berkelanjutan

Resmikan Aplikasi Smile-Police Polda Jateng, MenPANRB: Inovasi Pelayanan Publik Polri Harus Berkelanjutan

 

(MenPANRB Asman Abnur bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat peluncuran Aplikasi Smile Police Polda Jateng di Semarang (Sabtu, 4/2), foto: byu)

SEMARANG – Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia, setiap pimpinan instansi baik di pemerintah pusat maupun daerah harus terus menciptakan dan mengembangkan inovasi yang berkelanjutan, termasuk dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam acara launching Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Laporan Elektronik (Smile-Police) Polda Jawa Tengah, Sabtu (04/02).

Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Laporan Elektronik (Smile-Police) yang diluncurkan oleh Polda Jawa Tengah…

Kementerian PANRB Rumuskan Aplikasi E-Gov Nasional

Kementerian PANRB Rumuskan Aplikasi E-Gov Nasional

Sharing Knowledge impmentasi e-government Kabupaten Banyuwangi di Kementerian PANRB,  Jumat (03/02)

 

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupaya memeprcepat implementasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sharing knowledge merupakan salah satu cara untuk menggali pengalaman yang dilakukan sejumlah instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemda.

Jumat (03/02), sharing knowledge kembali digelar di Kementerian PANRB, dengan menghadirkan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Annas. Daerah ini merupakan salah satu pemda yang sudah mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, banyak daerah yang sudah melakukan inovasi lebih dulu dari pemerintah pusat, termasuk Banyuwangi. Namun, tidak semua…

Pemerintah akan Tambah Porsi CPNS dari Sekolah Kedinasan

Pemerintah akan Tambah Porsi CPNS dari Sekolah Kedinasan

Menteri PANRB Asman Abnur

 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, pemerintah akan memperbesar porsi CPNS dari sekolah kedinasan dan formasi khusus. 

Hal itu dikatakannya di sela-sela acara sharing knowledge implementasi e-Government  yang menghadirkan Bupati Banyuwangi, di kantor Kementerian PANRB Jakarta, Jumat (3/2).  "Kemarin kami terima Direktur STAN, kami katakan bahwa kami akan tambah formasinya. Lulusan sekolah itu tidak hanya ditempatkan di Dirjen Pajak, BPKP, Kementerian Keuangan tapi di seluruh daerah,” ujarnya.

Selain itu, formasi untuk Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga akan ditambah. “Tapi tidak dikembalikan ke daerah asalnya,"…

Menteri PANRB akan Resmikan Smile Police dan Polisi Kita

Menteri PANRB akan Resmikan Smile Police dan Polisi Kita

 

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkomitmen terus mendorong peningkatan pelayanan publik baik yang di instansi pusat maupun daerah. Tak terkecuali pelayanan publik yang dilakukan Kepolisian.

Sabtu (04/02) esok, Menteri PANRB Asman Abnur akan menghadiri launching aplikasi Smile Police milik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah di Semarang. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa berbagai layanan seperti Panic Button, E-complain, SKCK online, hingga E-SIM yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Fitur yang disediakan pada aplikasi berbasis smart phone tersebut tidak jauh berbeda dengan aplikasi Sistem Pelaynan Online Terpadu atau Si…

SDM Handal Berkualifikasi IT, Kunci Sukses E-Gov Banyuwangi

SDM Handal Berkualifikasi IT, Kunci Sukses E-Gov Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anans dalam Sharing Knowledge  implementasi e-gov di Kementerian PANRB, Jumat (03/02)

 

JAKARTA - Penerapan e-Government diwilayah Kabupaten Banyuwangi dinilai sukses, hal tersebut ditunjukan dengan mendapatkan predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) wilayah II tahun 2016 belum lama ini di Kota Surabaya, yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa untuk mewujudkan sistem e-government diwilayahnya memang tidak dalam waktu singkat, serta memerlukan proses yang cukup panjang. Adapun kunci sukses yang dilakukan dalam mengimplementasikan sistem e-government di Kabupaten Banyuwangi tidak…

Wujudkan ASN Berwawasan Global, CEO Swasta Turut Menjadi Tenaga Pengajar

Wujudkan ASN Berwawasan Global, CEO Swasta Turut Menjadi Tenaga Pengajar

( Rapat Kerja Kemen PANRB bersama Kemendagri, BKN, dan KASN dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Kamis (02/02). foto: byu/adt )

JAKARTA  – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan bahwa birokrasi Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Karena itu, ke depan pemerintah harus meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada agar memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai untuk dapat segera mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat.

Dalam data kepegawaian nasional, jumlah PNS per Januari 2017 sebanyak 4.475.997…

Pemerintah Segera Terbitkan PP ASN, Revisi UU No.5/2014 Tentatif Dilakukan

Pemerintah Segera Terbitkan PP ASN, Revisi UU No.5/2014 Tentatif Dilakukan

(Menteri PANRB RI Asman Abnur saat saat melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (02/02), foto: byu/adt)

JAKARTA – Dalam waktu dekat, Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur kebijakan manajemen ASN. PP yang akan diterbitkan tersebut merupakan materi untuk menjalankan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)…

Pemerintah dan DPR Sepakat KASN Diperkuat

Pemerintah dan DPR Sepakat KASN Diperkuat

Suasana Raker Komisi II DPR dengan Menteri PANRB Asman Abnur, Kamis (02/02)

 

JAKARTA – Pemerintah dan DPR sepakat agar tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diperkuat. Adanya wacana pembubaran KASN belakangan ini dinilai tidak logis di tengah semangat pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur di Jakarta, Kamis (02/02). Selain mendukung apa yang telah dilakukan KASN selama ini, Menteri Asman Abnur menginginkan tugas dan fungsi KASN diperkuat. Untuk itu KASN diharapkan dapat terus…

Kekurangan Tenaga Ahli, Pemerintah Tingkatkan Kapasitas PNS

Kekurangan Tenaga Ahli, Pemerintah Tingkatkan Kapasitas PNS

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan bahwa birokrasi Indonesia  masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Karena itu, ke depan pemerintah harus meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada agar memiliki kualitas dan kualifikasi yang memadai untuk menunjang perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dari jumlah PNS per Januari 2017 sebanyak 4.475.997 orang yang masih aktif bekerja baik di instansi pusat maupun daerah, sebanyak 37,43% diantaranya merupakan guru, dan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 37,69%.  Selebihnya terdiri dari tenaga kesehatan, dan PNS…

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24