Kementerian PANRB Lakukan Desk Evaluasi 169 Pemda

Kementerian PANRB Lakukan Desk Evaluasi 169 Pemda

Suasana desk evaluation trhadap 160 pemda di Jakarta, Selasa (22/11)

 

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan desk evaluation terhadap 169 Pemerintah Kabupaten/Kota terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Jakarta, Selasa (22/11). Sedikit berbeda dengan evaluasi SAKIP sebelumnya, di mana tim evaluator Kementerian PANRB mendatangi langsung instansi pemerintah terkait, kali ini evaluasi dilakukan dengan mengundang pemerintah daerah untuk dilakukan evaluasi kinerja.

Sekretaris Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas), Didid Noordiatmoko mengatakan, desk evaluationdilakukan karena keterbatasan jumlah tim evaluator yang dimiliki Kementerian PANRB untuk melakukan evaluasi…

Cegah Pungli, Pelayanan Ijin Keimigrasian harus Transparan

Cegah Pungli, Pelayanan Ijin Keimigrasian harus Transparan

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menerima cinderamata dalam Rapat Koordinasi Izin Tinggal Keimigrasian, di Hotel Borobudur, Senin (21/11)

 

JAKARTA – Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan mengikis terjadinya praktek-praktek pungutan liar (pungli). Demikian juga halnya dengan pelayanan ijin tinggal keimigrasian, harus diinformasikan  secara transparan dan harus berbasis elektronik.

Pungli yang banyak terjadi dalam berbagai pelayanan publik harus dikikis habis. Hal itu diawali dengan penyampaian informasi, setidaknya syarat yang dibutuhkan, waktu pelayanan, dan biaya, dan tentunya dengan alur pelayanan. “Dengan demikian masyarakat tidak dirugikan dengan adanya pungli…

Banyuwangi Jadi Role Model SAKIP

Banyuwangi Jadi Role Model SAKIP

 

BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi diharapkan bisa menjadi role model nasional dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) menyusul Kota Bandung yang tahun lalu meraih predikat A.  Kabupaten terluas di Jawa Timur  termasuk salah satu yang diusulkan mendapat peringkat A dalam penilaian SAKIP.

"Saya harapkan Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi dengan segala inovasi yang dibuatnya seperti E Village Performance Budgeting dan E Kinerjanya bisa dijadikan contoh Nasional," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur saat memberikan pengarahan SAKIP di Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (20/11).

Asman mengatakan, dalam penilaian SAKIP tahun 2016,…

Kesan Mendalam Menteri Asman di Banyuwangi

Kesan Mendalam Menteri Asman di Banyuwangi

Di sela-sela kunjungannya ke Banyuwangi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dan Deputi Bidang RB Waskun M. Yusuf Ateh mengunjungi Kawah Ijen, Minggu (20/11) malam. 

BANYUWANGI - Kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur ke Banyuwangi mendapatkan kesan mendalam, bahkan dia mengaku menemukan sesuatu yang hilang. "Saya merasa menemukan sesuatu yang mungkin di daerah lain sudah hilang. Saya lihat Banyuwangi beda," kata Asman saat mengunjungi Sanggar Genjah Arum di Kab. Banyuwangi, Minggu (20/11) malam.

Dalam kunjungannya, dia didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Deputi Bidang Reformasi…

Jangan Biarkan Pemda Bangkrut

Jangan Biarkan Pemda Bangkrut

SURABAYA - Berbagai permasalahan yang dihadapi birokrasi di daerah menjadi kendala yang cukup berat untuk diatasi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terkait dengan rasio belanja pegawai, yang tidak bisa dibiarkan, agar Pemda tidak bangkrut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnurnur mengatakan, pada tahun 2016 terdapat penurunan jumlah pemerintah daerah yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 60%. "Tetapi jumlah ini masih sangat memprihatinkan," ujarnya saat membuka Raker Forum Sekda Seluruh Indonesia di Surabaya, Jumat (18/11).

Tercatat pada tahun 2015, terdapat 58 pemda yang memiliki rasio belanja pegawai lebih dari 60%, 117 pemda…

Subkategori