UU Adpem untuk Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

UU Adpem untuk Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

DENPASAR – Kehadiran Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem) diharapkan mampu meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik, transparan dan efisien. Selain sebagai mannual book dalam penyelenggaraan pemerintahan, UU ini juga untuk dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB) Yuddy Chrisnandi saat menjadi keynote speaker pada sosialisasi Undang-Undang Adpem bagi pejabat pemerintah se wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  di Denpasar, Bali Selasa (28/04).

Dikatakan, undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelengaraan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kepemerintahanan yang…

Kearsipan harus Berbasis TIK

Kearsipan harus Berbasis TIK

DENPASAR – Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, sektor kearsipan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi. Penyelenggaraan kearsipan yang handal diharapkan mampu menjamin tersedianya arsip untuk kepentingan akuntabilitas kinerja pemerintahan, mampu menyediakan informasi untuk kepentingan publik secara cepat, tepat dan aman.

Selain itu, kerasipan juga harus mampu menjamin hal-hak keperdataan rakyat dan terselamatkannya memori kolektif nasional. “Oleh karena itu, praktik kearsipan harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu memfungsikan arsip secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya saat membuka pertemuan Executive Board Meeting Internasional Council on Archives(ICA) di…

Pemerintah Apresiasi, Pegawai Lemsaneg Serahkan LHKASN Tepat Waktu

Pemerintah Apresiasi, Pegawai Lemsaneg Serahkan LHKASN Tepat Waktu

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi tekad aparatur negara di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang telah menyerahkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), sesuai amanat Surat Edaran Menteri PANRB No. 1/2014. Hal itu menjadi modal bagi institusi ini dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan hari ini, Rabu (29/04).

Pencanangan ZI dilakukan dengan penandatanganan piagam oleh Sekretaris Utama (Sestama) Lemsaneg Syahrul Mubarak, disaksikan oleh Staf Ahli Kementerian PANRB bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan Hendro Witjaksono, Komisioner Ombudsman…

Pemerintah Apreasi Percepatan RB Papua Barat

Pemerintah Apreasi Percepatan RB Papua Barat

 

MANOKWARI – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan Provinsi Papua Barat. Hal ini disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh dengan merespon positif semangat yang ditunjukkan oleh Provinsi tersebut untuk melakukan program reformasi birokrasi serta revolusi mental yang dicanangkan, Kamis (23/04).

“Simposium reformasi birokrasi serta launching road map reformasi birokrasi tahun 2015-2019, ditambah dengan kegiatan pencanangan revolusi mental, menunjukkan keseriusan Pemerintah Papua Barat untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi,” ujar Ateh.

Ateh menjelaskan bahwa reformasi birokrasi akan berhasil bila ada komitmen yang sangat kuat dari pimpinan  tertinggi serta didukung…

Ombudsman Ajak Masyarakat Awasi Layanan Publik dengan ASIK

Ombudsman Ajak Masyarakat Awasi Layanan Publik dengan ASIK

JAKARTA – Untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam proses perbaikan pelayanan publik di Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK). Menurut rencana,  aplikasi yang dapat diakses melalui asik.ombudsman.go.id akan diikrarkan dalam forum Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) Selasa (28/04).

Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengatakan, perbaikan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lima tahapan, yakni penyusunan standar pelayanan, penetapan standar pelayanan, pemenuhan standar pelayanan, pengukuhan kualitas dan efektivitas pelayanan serta pengukuran kepuasan masyarakat.

“Kami berharap bisa menerima informasi dari masyarakat terkait penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan. Masyarakat bisa memberikan catatan…