Lagi, BAPEK Pecat 64 PNS

Dilihat: 2509
Lagi, BAPEK Pecat 64 PNS
JAKARTA – Lagi, 64 Pegawai Negeri SIpil (PNS) kena sanksi pemecatan. Mereka berasal dari 25 instansi pusat, dan 39 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut 20 PNS diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH), ada yang diberhentikan atas permintaan sendiri.   Menteri PANRB

Selengkapnya:

Rapat Koordinasi SDM Aparatur di Bali

Dilihat: 685
Rapat Koordinasi SDM Aparatur di Bali
Pada tanggal 7 Mei 2013, diselenggarakan rapat koordinasi kebijakan sumber daya manusia aparatur Kementerian PANRB di Sanur, Bali. Acara yang diselenggarakan di Hotel Inna Bali Beach Hotel tersebut menjadikan berbagai permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia aparatur sebagai fokus

Selengkapnya:

Insan Humas harus Ikuti Perkembangan TIK

Dilihat: 621
Insan Humas harus Ikuti Perkembangan TIK
BUKITTINGGI – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy Tulung, mendorong media agar lebih kompetitif lagi dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Hal ini disampaikan dalam workshop bimbingan teknis penulisan,

Selengkapnya:

SKPD Provinsi Kaltim Diminta Segera Limpahkan Wewenang Perijinan kepada PTSP

Dilihat: 698
SKPD Provinsi Kaltim Diminta Segera Limpahkan Wewenang Perijinan kepada PTSP
SAMARINDA - Sebuah tantangan besar untuk PTSP Kaltim yang berada di bawah Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Prov. Kaltim untuk merealisasikan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selengkapnya:

Kemen PANRB Proses Pembentukan 81 Perwakilan BNN

Dilihat: 877
Kemen PANRB Proses Pembentukan 81 Perwakilan BNN
JAKARTA – Kementerian PANRB tengah memproses penataan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di 81 kabupaten/kota.  “Saat ini telah terbentuk perwakilan BNN di 33 provinsi, 75 kabupaten/kota,” ujar  Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto dalam rakor BNN, di

Selengkapnya:

Sub Kategori

Navigasi:Beranda Berita Terkini

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

SDM Aparatur