Pelayanan Publik, Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Pelayanan Publik, Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

JAKARTA – Keberhasilan reformasi birokrasi hanya bisa dirasakan jika pelayanan publik itu dinilai baik oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo dalam rapat kerja Kedeputian Pelayanan Publik di Bogor, Rabu (13/08).

Kementerian PANRB masih merasa perlu untuk terus melakukan perubahan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Pelayanan publik sangat strategis untuk mendorong meyakinkan masyarakat bahwa perubahan dalam birokrasi itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. “Antara proses perubahan yang kita lakukan dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat itu harus seimbang,” jelas Eko.

Proses pembangunan pelayanan…

Pemerintah Susun Rancangan Perpres Jabfung TNI

Pemerintah  Susun Rancangan Perpres Jabfung TNI

 

 
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (PANRB) menyambut baik inisiatif Kementerian Pertahanan yang menyampaikan usulan rancangan Peraturan Presiden  tentang Jabatan Fungsional (Jabfung) Tentara Nasional Indonesia (TNI).   “Sesegera mungkin Rancangan Perpres ini kita selesaikan,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam rapat pembahasan R Perpres Jabfung TNI di Kementerian PANRB, Rabu (08/10).
 
Lebih lanjut Setiawan yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris Kementerian PANRB ini mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan langsung cek akhir.
 
Perpres ini diperlukan, karena penghargaan terhadap jabatan fungsional di lingkungan TNI dirasakan tidak…

Menteri PANRB Sosialisasi Gerakan RB di Sumsel

Menteri PANRB  Sosialisasi Gerakan RB di Sumsel

 

 
PALEMBANG - Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, pemerintah harus mempunyai pengawas yang lebih independen dan kompeten, yang nantinya mengaudit kinerja dan keuangan di pusat dan daerah.
 
Hal itu dikatakannya dalam Sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh Walikota dan Bupati se-pemprov. Sumatera Selatan, Rabu (28/05).
 
Azwar menjelaskan, reformasi birokrasi adalah “gerakan”, yang mempunyai  sembilan langkah dan delapan area perubahan. “semua itu harus dilaksanakan untuk menciptakan birokrasi menjadi lebih baik di kemudian hari,” ujarnya.
 
Langkah-langkah percepatan itu meliputi penataan struktur organisasi pemerintahan, penataan jumlah dan distribusi PNS,…

Kada Tak Boleh Sewenang-wenang Berhentikan Pejabat

Kada Tak Boleh Sewenang-wenang Berhentikan Pejabat

 

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membatasi kepala daerah untuk tidak sewenang-wenang memberhentikan pejabat dalam dua tahun pertama pengangkatannya menjadi kepala daerah. Kecuali apabila pegawai tersebut menyalahgunakan wewenang, melakukan pelanggaran kode etik yang berat, serta tidak sanggup berkinerja.
 
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo menyatakan, dalam pembentukan Undang-Undang tersebut sudah diprediksikan untuk menangani dan melindungi pegawai aparatur sipil negara (ASN) dari kesewenang-wenangan kepala daerah dan intervensi politik, sehingga netralitas aparatur dapat terjaga. “Banyak terjadi di daerah, yang kepala daerahnya tidak mengindahkan substansi dan syarat kompetensi jabatan,”…

Diskresi Bukan Berarti Kewenangan Bebas

Diskresi Bukan Berarti Kewenangan Bebas

 

JAKARTA – Salah satu isu yang menjadi perhatian banyak pihak dari Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (AP) yang telah disahkan DPR tanggal 26 September 2014, adalah diskresi yang selama ini belum diatur dalam peraturan perundangan. Hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah.
 
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, dalam praktek di lingkungan pejabat pemerintah, pemahaman diskresi sebagai kewenangan bebas  (fries ermessen).  “Kewenangan bebas itu juga dipahami menurut pendapat sendiri (subyektif),” ujarnya dalam percakapan dengan wartawan di kantornya, Selasa (07/10).
 
Dikatakan, diksresi pada dasarnya dipahami sebagai…