Jangan Kaitkan Nilai Akuntabilitas Dengan Pilkada

Jangan Kaitkan Nilai Akuntabilitas Dengan Pilkada

 

 

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) telah menyelesaikan perumusan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2016. Sementara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2016 dijadwalkan akan diserahkan secara bertahap pada akhir Januari hingga awal Febuari 2017.

Mengacu pada jadwal penyerahan tersebut, Kedeputian RBKunwas mengkhawatirkan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan momen tersebut untuk dipolitisir, mengingat penyerahan dilakukan menjelang pilkada serentak. Oleh karena itu, Kedeputian RBKunwas melalui Sekretaris Deputi RBKunwas, Didid Noordiatmoko, menegaskan bahwa penyerahan nilai akuntabilitas kinerja tidak terkait…

Bagaimana Tanggapan Anda?

DWP Kementerian PANRB Adakan Workshop Kerajinan Tangan

DWP Kementerian PANRB Adakan Workshop Kerajinan Tangan

DWP Kementerian PANRB menunjukkan hasil kerajinan tangan masing-masing.

 

JAKARTA – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan workshop pembuatan aneka tas dari tisu decoupage dan craft batik di lingkungan Kementerian PANRB, Rabu (11/01). Hal ini dilakukan agar DWP Kementerian PANRB mempunyai kreatiftas yang ditonjolkan dengan membuat kreasi-kreasi unik dan menjadi sebuah karya yang berbeda.

Dikatakan Ketua Pengurus DWP Kementerian PANRB, Endang Dwi Atmaji, belakangan ini ia mendapat arahan dari DWP Pusat bahwa setiap DWP yang ada di instansi pemerintah harus memiliki keunggulan dan ciri khas.

“Sebagai perempuan kan tidak lepas…

Bagaimana Tanggapan Anda?

Pengumuman Tiga (3) Besar Seleksi Terbuka Calon JPT Madya & Pratama di Lingkungan Kementerian PANRB

Pengumuman Tiga (3) Besar Seleksi Terbuka Calon JPT Madya & Pratama di Lingkungan Kementerian PANRB

PANITIA SELEKSI TERBUKA CALON PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PIMPINAN 
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2016

PENGUMUMAN
Nomor : 01/S.KP.12/2017

TENTANG

Hasil Tiga (3) Besar Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PANRB, selengkapnya klik disini

Bagaimana Tanggapan Anda?

Menteri Asman : Jabatan Bertahan Karena Kinerja, Bukan Kedekatan

Menteri Asman : Jabatan Bertahan Karena Kinerja, Bukan Kedekatan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur

 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan bahwa yang dapat mempertahankan sebuah jabatan dalam pemerintahan adalah kinerjanya bukan kedekatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan seorang pejabat yang memiliki kuasa. Seorang ASN yang ingin menduduki sebuah jabatan haruslah melalui assement terbuka, hal tersebut juga sebagai pencegahan terhadap praktek jual beli jabatan.

Ia menyampaikan bahwa saat ini, sesuai dengan Permenpanrb No.13 /2014, seorang yang ingin mengisi sebuah jabatan tinggi dalam pemerintahan harus mengikuti proses seleksi secara terbuka. Panitia seleksi (pansel) untuk pengisian…

Bagaimana Tanggapan Anda?

Presiden Instruksikan MenPANRB Koordinasikan Gerakan Indonesia Melayani

Presiden Instruksikan MenPANRB Koordinasikan Gerakan Indonesia Melayani

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur

JAKARTA - Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Desember 2016, ada tugas khusus yang dibebankan Presiden kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur.

Menurut Inpres tersebut, Menteri PANRB akan bertugas mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani sebagaimana tertuang dalam diktum KETIGA Inpres tersebut.

Dalam Program Gerakan Indonesia Melayani, Menteri PANRB selaku koordinator akan difokuskan…

Bagaimana Tanggapan Anda?

Presiden Jokowi Tandatangani Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental

Presiden Jokowi Tandatangani Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental

JAKARTA - Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Desember 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Inpres tersebut ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala…

Bagaimana Tanggapan Anda?

Seskab Setuju Sanksi Penundaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Yang Tidak Serahkan LHKPN

Seskab Setuju Sanksi Penundaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Yang Tidak Serahkan LHKPN

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang 2016 telah menerima sebanyak 301.786 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan itu meliputi berbagai jenis instansi, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengemukakan, jumlah 301.786 LHKPN itu berasal dari 244.357 atau 76,7% wajib lapor tingkat eksekutif, 13.960 atau 30,1% wajib lapor di tingkat legislatif, 15.086 atau 90,5% wajib lapor di tingkat yudikatif.  “Sisanya 28.383 atau 82 persen wajib lapor BUMN/BUMD,” kata Syarif dalam  jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/1) siang.…

Bagaimana Tanggapan Anda?

Cerdaskan Publik, Pemerintah Luncurkan Program Anti Hoax

Cerdaskan Publik, Pemerintah Luncurkan Program Anti Hoax

 

Rapat Koordinasi Sinergi Program Komunikasi Antar K/L, Senin (9/1). Hadir dalam kegiatan tersebut Menkominfo Rudiantara, Juru Bicara Presiden Johan Budi dan Kadiv Humas Polri Boy Rafli Amar

 

JAKARTA- Maraknya penyebaran hoax (berita palsu) melalui internet, media sosial maupun media komunikasi online pada kurun waktu yang singkat telah menjadi suatu bentuk ancaman ataupun penyesatan informasi bagi masyarakat. Hoax dengan berbagai macam isu sosial, ekonomi, politik sudah menjadi hal yang bebas disebarkan melalui media mainstream yang ada tanpa dapat tersaring kebenarannya sebelum sampai kepada publik. Untuk mencegah penyebaran hoax lebih jauh lagi, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo RI…

Bagaimana Tanggapan Anda?

Pangkas Alur Pelayanan, BKN Tutup Celah Pungli

JAKARTA - Mengawali tahun 2017, Badan Kepegawaian negara (BKN) memangkas alur layanan kepegawaian.  Penyerderhanaan rangkaian prosedur layanan PNS ini sudah diawali dengan perberlakuan sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) sejak tahun 2016.

Penyederhanaan prosedur ini merupakan salah satu dari 7 prioritas langkah yang akan dicapai di tahun 2017 ini. Hal itu juga dilakukan untuk menutup celah yang memungkinkan praktik-praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan kepegawaian di Indonesia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengungkapkan, selain melalui pemangkasan alur, efektivitas layanan kepegawaian juga akan dilakukan dengan mendigitalisasi seluruh proses yang menaungi rangkaian…

Bagaimana Tanggapan Anda?

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, POLRI Terapkan Tarif Baru PNBP

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, POLRI Terapkan Tarif Baru PNBP

 

JAKARTA - Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia, mulai hari ini, Jumat 6 Januari 2017 pemerintah menaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah yang baru, yaitu PP Nomor 60 Tahun 2016, sebagai pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 terdapat beberapa perubahan tarif atau biaya atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu Penerbitan STNK, Pengesahan STNK, Penerbitan STCK, Penerbitan TNKB, Penerbitan BPKB, Penerbitan Surat Mutasi Keluar Daerah,…

Bagaimana Tanggapan Anda?

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24