Ketimpangan Kualitas PNS Antar Daerah harus Dihilangkan

Ketimpangan Kualitas PNS Antar Daerah harus Dihilangkan

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam pembukaan FKKKPANRB di Semarang, Kamis (28/04)

SEMARANG – Pemerintah sudah tidak bisa lagi mentoleransi PNS yang asal kerja. Setiap PNS saat ini dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya. “Dengan profesionalisme yang baik ini, akan terwujud standardisasi kompetensi sehingga untuk jabatan yang sama di berbagai daerah akan memiliki kualitas dan kapasitas yang setara,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi saat membuka Forum Komunikasi, Koordinasi, dan Konsultasi PANRB di Semarang, Kamis (28/04).

Dengan adanya standardisasi kompetensi tersebut, tidak ada lagi ketimpangan kualitas ASN…

Tinggal 4 yang Buka, Pendaftar Ikatan Dinas Capai 204.812 Orang

Tinggal 4 yang Buka, Pendaftar Ikatan Dinas Capai 204.812 Orang

JAKARTA – Sekolah ikatan dinas nampaknya masih menjadi magnet tersendiri bagi siswa – siswi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Antusiasme para pelajar yang ingin masuk kedalam Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID) terlihat dari besarnya jumlah pendaftar di setiap harinya.

Hingga tanggal 26 April 2016 tercacat sebanyak 204.812 siswa siswi yang melakukan pendaftaran. Jumlah pendaftar yang mencapai angka ratusan ribu tersebut  didominasi oleh para pelamar yang memilih Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) sebanyak 116.339.

Dari tujuh LPID yang tengah membuka pendaftaran, tiga diantaranya sudah menutup registrasi pendaftaran. Ketiganya ialah Lembaga…

Tiga Tahun Terhenti, Piala CBAN akan Digelar Kembali

Tiga Tahun Terhenti, Piala CBAN akan Digelar Kembali

Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menghidupkan kembali pemeringkatan instansi pemerintah pemberi pelayanan. Program ini pernah dilaksanakan melalui mekanisme penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN),  yang selama 3 tahun terakhir tidak dilaksanakan.

Hal itu dikatakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa di Jakarta, Rabu (27/04). “Pemeringkatan yang dilakuan untuk mendapatkan format penilaian yang lebih baik ini,  akan dihidupkan lagi mulai tahun 2017,” ujarnya.

Lebih lanjut, Diah Natalisa mengatakan, dalam tahun 2016 ini pihaknya akan melaksanakan  berbagai program. Pertama, melanjutkan kegiatan yang sudah berjalan, yakni kompetisi inovasi…

Formasi CPNS 2016 harus Dukung Nawacita

Formasi CPNS 2016 harus Dukung Nawacita

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmadja memberikan penjelasan kepada pejabat dari 18 kementerian/lembaga terkait dukungan SDM Aparatur terhadap Nawacita

JAKARTA - Kementerian PANRB minta kepada  pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan koreksi atas usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2016. Pasalnya, sekitar 50 persen usulan tambahan formasi yang disampaikan melalui e-formasi untuk jabatan tenaga adminstrasi.

Hal itu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang menegaskan bahwa pengadaan CPNS baru hanya untuk mendukung program Nawacita. "Rekruitmen CPNS tahun ini diarahkan untuk mendukung program Nawacita," ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dalam rapat dengan…

Otda harus Mampu Tingkatkan Pelayanan Publik

Otda harus Mampu Tingkatkan Pelayanan Publik

Wapres Jusuf Kalla didampingi Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan

JAKARTA – Makna utama otonomi daerah adalah untuk  menyejahterakan masyarakat. "Otonomi harus dapat meningkatkan layanan pemerintah agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat melakukan launching i-OTDA dan Seminar Nasional Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Jakarta, Selasa, (26/04).

Selain itu Wapres juga menekankan bahwa otonomi pada hakikatnya adalah memberikan hak kepada daerah agar dapat mengatur sendiri bagaimana menyalurkan anggaran untuk masyarakat, oleh karena itu hak otonomi…