Pemkot Bandung Terapkan LAPOR!, demi Kepuasan Masyarakat

Pemkot Bandung Terapkan LAPOR!, demi Kepuasan Masyarakat

Sekdis Kominfo Kota Bandung Yayan Ahmad dalam acara Sosialisasi LAPOR/ Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), di Jakarta, Kamis (21/07)

JAKARTA -- Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kota Bandung demi meningkatkan pelayanan publik semakin baik. Karena itu, Walikota Bandung memberikan perhaian khusus terhadap Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), dengan harapan bisa memberikan kepuasan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekdis Kominfo Kota Bandung Yayan Ahmad dalam acara Sosialisasi LAPOR/ Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), di Jakarta, Kamis (21/07). Menurutnya salah satu syarat dalam membangun Kota yakni melalui teknologi. “Tanpa teknologi pembangunan Kota tidak…

Gunakan CAT, 424 Bidan PTT di Bali Ikuti Tes CPNS

Gunakan CAT, 424 Bidan PTT di Bali Ikuti Tes CPNS

Suasana pelaksanaan tes bidan PTT menggunakan CAT di Bali. (foto : anr)

 

DENPASAR – Tes kompetensi dasar (TKD) bagi dokter, dokter gigi, bidan pegawai tidak tetap (PTT) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai dilaksanakan pada 19 Juli 2016, dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Secara nasional, pelaksanaan tes seleksi CPNS untuk dokter, dokter gigi dan bidan PTT dilaksanakan mulai tanggal 19 - 24 juli 2016 di  36 titik, yang sebagian besar berada di ibukota  provinsi.

Proses seleksi ini menggunakan prinsip kompetitif, objektif, transparan,bersih, dan tidak dipungut biaya. Khusus di Bali,…

Peresmian Prasasti Angeline, Momentum untuk Tingkatkan Pelayanan Perlindungan Anak

Peresmian Prasasti Angeline, Momentum untuk Tingkatkan Pelayanan Perlindungan Anak

Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa mewakili Menteri PANRB (nomor 3 dari kiri) usai penandatanganan Prasasti Angeline di Taman Budaya Renon, Bali, Rabu (20/07).

 

DENPASAR – Berbagai upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dari bahaya kekerasan,  masih harus ditingkatkan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan perlindungan dalam bentuk pelayanan terpadu dalam konteks pelayanan publik.

Demikian dikatakan Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Prasasti Angeline di Taman Budaya Renon, Bali, Rabu (20/07). Pemerintah juga diharapkan membuat kebijakan yang dapat menutup celah pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan pencegahan maupun peningkatan…

Menteri PANRB Terbitkan SE Larangan ASN Bermain Game Virtual Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah

Menteri PANRB Terbitkan SE Larangan ASN Bermain Game Virtual Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah

 

JAKARTA - Maraknya game virtual berbasis GPS, seperti Pokemon Go akhir-akhir ini menjadi perhatian Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah, Kementerian PANRB menerbitkan Surat Edaran tentang Larangan bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bermain game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam Surat Edaran Menteri PANRB No:B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Menteri PANRB secara tegas memberitahukan kepada seluruh Pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang para aparatur sipil negara bermain game virtual berbasis GPS…

Awalnya, Bojonegoro Sulit Terapkan Sistem Pengaduan

Awalnya, Bojonegoro Sulit Terapkan Sistem Pengaduan

Bupati Bojonegoro Suyoto menyampaikan materi dalam acara Sosialisasi LAPOR-SP4N yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (19/07).

 

JAKARTA – Di awal masa jabatannya tahun 2008, Bupati Bojonegoro Suyoto dihadapkan banyak permasalahan di daerahnya. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro rendah, infrastruktur rendah sehingga masyarakat sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah, dan memiliki sejarah panjang dalam kemiskinan (endemic proverty).

Masyarakat Bojonegoro sepertinya sudah memiliki stigma dan selalu berpikir bahwa birokrat selalu melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan insfrastruktur yang dibangun Pemda Bojonegoro selalu cepat rusak. “Padahal kondisi geografis di Bojonegoro memang sangat labil dan membuat infrastruktur dan jalan mudah…