Rabu, 17 September 2014

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkat Signifikan

Dibuat pada 05 Desember 2012
Dilihat: 10192
Cetak

Perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun lalu, hanya ada dua instansi pusat yang mendapat nilai A, tahun ini bertambah menjadi tiga. Sedangkan pemerintah provinsi, tahun lalu baru dua yang mendapat nilai B, kini menjadi 6 provinsi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menyampaikan hal itu dalam laporannya pada penyerahan penghargaan capaian akuntabilitas kinerja terbaik bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Jakarta, Rabu (05/12).

Ketiga instansi pusat yang mendapat nilai A dimaksud adalah Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. Sedangkan enam pemprov yang memperoleh nilai B adalah DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka menerima penghargaan dari Wakil Presiden Boediono.

            Penilaian atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 ini dilakukan terhadap 81 kementerian/lembaga, serta 33 provinsi. Selain 3 K/L yang memperoleh nilai A, sebanyak 26 K/L meraih nilai B, 48 k/L memperoleh nilai CC, dan 4 K/L mendapat nilai C. Adapun untuk pemerintah provinsi, tercatat ada 6 provinsi yang meraih nilai B, 17 mendapat nilai CC, 9 mendapat nilai C, dan masih ada satu provinsi yang nilainya D.

            Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan ahsil yang lebih baik.

            Menurut Azwar Abubakar, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan, sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD,” ujar Menteri.

            Diungkapkan, dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rncana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.

            Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi knerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan ( output dan outcome), dan kinerja lainnya.

            Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

            Dari pelaksanaan evaluasi, beberapa temuan yang sering muncul antara lain ketidakselarasan antara Renstra dengan RPJMN, ketidakmampuan mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator kinerja, ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu, LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yang mengarah pada peningkatan kualitas implementasi.

            Dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja, ada beberapa langkah yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, seperti workshop penguatan SAKIP, bimbingan terknis, membantu menyusun rencana aksi perbaikan dengan supervisi yang ketat, serta penyelerasasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. (ags/HUMAS MENPAN-RB)

 

DAFTAR CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA K/L TAHUN 2012

Kategori nilai A (sangat baik)

No

INSTANSI

1

Kementerian Keuangan

2

BPK

3

KPK

 

Kategori nilai B (baik, perlu sedikit perbaikan)

INSTANSI

 

INSTANSI

Kemenko Perekonomian

 

Kementerian Perhubungan

Setneg

 

Kementerian Perindustrian

Kemendagri

 

Kementerian Pertanian

Kementerian ESDM

 

Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian Hukum dan HAM

 

Kementerian Ristek

Kementerian Kehutanan

 

ANRI

Kemen. Kelautan & Perikanan

 

BPKP

Kementerian Kesehatan

 

BATAN

Kementerian PANRB

 

BKPM

Kemenparekraf

 

LAN

Kementerian PU

 

LAPAN

Kemendikbud

 

LIPI

Kementerian Perdagangan

 

Setjen MK

 

Kategori nilai CC (Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)

INSTANSI

 

INSTANSI

Kemenko Kesra

 

Kementerian Perumahan Rakyat

Kemenko Polhukam

 

Kementerian PP dan PA

Sekretariat Kabinet

 

Kemenetrian Sosial

Kementerian Agama

 

Kementerian Nakertrans

Kementerian BUMN

 

Kejaksaan Agung

Kementerian Kominfo

 

Kepolisian Negara RI

Kementerian Koperasi dan UMKM

 

Mabes TNI

Kementerian Lingkungan Hidup

 

Lembaga Ketahanan Nasional

Kementerian Luar Negeri

 

Badan Intelejen Negara

Kemenetrian PDT

 

Badan Kepegawaian Negara

Kementerian PORA

 

BKKBN

Kementerian Pertahanan

 

BMKG

Badan Narkotika Nasional

 

BAKOSURTANAL/Badan Informasi Geospasial

BNPB

 

LKPP

BNP2TKI

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

BP Lumpur Sidoardo

 

Lembaga Sandi Negara

Badan POM

 

Perpustakaan Nasional

Bapeten

 

PPATK

BPPT

 

Setjen DPD RI

Badan Pengusahaan Batam

 

Setjen MPR RI

Badan Pertanahan Nasional

 

Setjen DPR RI

Badan Pusat Statistik

 

Setjen Mahkamah Agung

BASARNAS

 

Setjen KPU

Badan Standarisasi Nasional

 

Setjen Komisi Yudisial

 

Kategori nilai C (agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang sangat mendasar

INSTANSI

 

INSTANSI

BNPTerorisme

 

Dewan ketahanan Nasional

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

 

Setjen Komnas HAM

 

 

PEMERINTAH PROVINSI

Pemprov dengan kategori nilai B (baik, perlu sedikit perbaikan)

Pemprov

 

Pemprov

Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Kalimantan Selatan

Jawa Tengah

 

Kalimantan Timur

Jawa Timur

 

Sumatera Selatan

 

Pemprov dengan kategori nilai CC (Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)

Pemprov

 

Pemprov

A c e h

 

Banten

Sumatera Utara

 

Kalimantan Barat

Sumatera Barat

 

B a l i

R i a u

 

Nusa Tenggara Barat

Kepulauan Riau

 

Nusa Tenggara Timur

Jambi

 

Sulawesi Utara

Bengkulu

 

Sulawesi Tengah

Lampung

 

Sulawesi Selatan

DKI Jakarta

 

Maluku

Jawa Barat

 

 

 

Pemprov dengan kategori nilai C (agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang sangat mendasar

Pemprov

 

Pemprov

Kep. Bangka Belitung

 

Sulawesi Tenggara

Kalimantan Tengah

 

Maluku Utara

Gorontalo

 

Papua

Sulawesi Barat

 

Papua Barat

 

 

Perkembangan cakupan instansi pemerintah pusat yang dievaluasi dan hasil evaluasinya 2009 – 2012

Tahun

2009

2010

2011

2012

Jumlah K/L

72

79

82

81

Dievaluasi

72

79

82

81

AA

0

0

0

0

A

0

0

2

3

B

7

11

17

26

CC

29

39

49

48

C

33

27

14

4

 

Perkembangan cakupan instansi pemerintah provinsi yang dievaluasi dan hasil evaluasinya 2009 – 2012

 

Tahun

2009

2010

2011

2012

Jumlah Prov

33

33

33

33

Dievaluasi

27

29

30

33

AA

0

0

0

0

A

0

0

0

0

B

0

0

2

6

CC

1

9

17

19

C

20

18

11

8

* Photo-Photo Pemberian Penghargaaan 

You are here:   HomeBerita TerkiniAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkat Signifikan

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan