Rabu, 1 Oktober 2014

Ristek Deklarasikan Zona Integritas

Dibuat pada 04 Juni 2012
Dilihat: 896
Cetak

JAKARTA – Kementerian Riset dan Teknologi bersama tujuh lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) di bawah koordinasi kementerian ini mendeklarasikan pembangunan zona integritas  untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Penandatangan deklarasi dilakukan Menristek, para kepala LPNK (BPPT, Batan, Bapeten, BSN, Bakorsurtanal, Lapan, dan LIPI), di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat (1 Juni), disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar.

Deklarasi sengaja dipilih bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang bersejarah. Juga kebetulan bertepatan dengan Jumat Legi, hari ketika Proklamasi Kemerdekaan RI dicanangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945.

Marching band Universitas Indonesia sengaja diundang untuk memeriahkan suasana dengan melantunkan lagu-lagu perjuangan, seperti Berkibarlah Benderaku, Halo-Halo Bandung, dan sebagainya. Setiap tamu, termasuk Menteri PAN-RB mengenakan duk warna merah dengan garis putih di pinggirnya.

Deklarasi atau ikrar dibacakan oleh Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, diikuti oleh para Kepala LPNK. Mereka berikrar akan bersungguh-sungguh membangun zona integritas menuju WBK.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam sambutannya antara lain menyatakan, dengan deklarasi di Kemristek tersebut, kini sebanyak 11 kementerian dan lembaga telah mendeklarasikian zona integritas. “Ini lompatan yang luar biasa. Sebelumnya baru tiga, dan sekarang ditambah delapan lagi,sehingga jumlahnya 11 dari 70 kementerian dan LPNK. Jadi sudah sepertujuh yang mulai berubah,” kata Azwar.

Menteri Azwar juga mengakui bahwa penggerak reformasi birokrasi, adalah masing-masing instansi pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia, sementara kementerian PAN dan RB yang mengatur ritmenya. “Yang menggerakkan untuk perubahan adalah kita semua guna mempercepat tercapainya cita-cita bangsa,” katanya.

Diungkapkan juga bahwa saat ini ada 20 kementerian/lembaga yang sudah memasuki proses reformasi birokrasi untuk segera mendapatkan tunjangan kinerja, termasuk di dalamnya Kementerian Ristek.  Selain itu, sebanyak 33 provinsi didorong untuk ikut reformasi birokrasi. “Tiap provinsi ada satu kabupaten dan satu kota yang dijadikan proyek percontohan.  Jadi tahun ini ada 139 instansi  yang meliputi kementerian, lembaga dan daerah yang ikut reformasi  birokrasi,” tambah Menteri.

Menurut Azwar, bola salju ini diharapkan terus bergulir. Tapi ada satu lagi, yakni kata dengan perbuatan. Kemnterian Ristek dan jajarannya bisa dijadikan contoh untuk yang lain.  (hs/ HUMAS MENPAN-RB)

You are here:   HomeBerita TerkiniRistek Deklarasikan Zona Integritas

Sekretariat Kementerian

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan