Teken MoU Dengan Rai Mantra, Walikota Makassar akan Tiru PTSP Sewaka Dharma

20170309 walkot Denpasar Makassar

Walikota Denpasar Rai Mantra dan Walikota Makassar  Ramadhan Pomanto, usai penandatanganan MoU, di Denpasar, Rabu (08/03)

 

DENPASAR - Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan Kota Denpasar memiliki karakteristik masalah perkotaan yang hampir cukup sama. Kedua kota yang menjadi deretan kota besar di Indonesia ini dengan pendekatan penyelesaian masalah perkotaan dilakukan sebuah kerjasama lintas perkotaan pada Rabu (8/3) di Graha Sewaka Dharma Lumintang. Penandatanganan kerjasama (MoU) dilakukan Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dengan Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawiajya Mantra serta melakukan berbagai pembahasan problematik kota, salah satunya pembahasan permasalahan sampah di Tempat Penampungan Akhir (TPA)

Kehadiran Walikota Makasar Moh. Ramadhan Pomanto juga meninjau langsung alur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Graha Sewaka Dharma Lumintang, serta program Smart City di Denpasar Cyber Monitor Damamaya.

Menurut Ramadhan Pomato mengunjungi PTSP Graha Sewaka Dharma tak terlepas dari rapor merah yang diberikan pemerintah pusat kepada PTSP Pemkot Makasar, sehingga kunjungan ini dapat menggali Ilmu proses pelayanan PTSP Pemkot Denpasar. Walikota mengakui, PTSP Denpasar menjadi pelayanan publik yang sangat menarik untuk ditiru, serta pelayanan juga memiliki karakteristik lokal yang mencerminkan pelayanan ala Indonesia.

Pihaknya juga telah meninjau beberapa pelayanan publik yang ada di Inodnesia serta di luar negeri, namun alur pelayanan PTSP Denpasar dinilai paling cocok dan tepat dilaksanakan di Kota Makasar. “Saat ini saya sedang menata PTSP Kota Makasar dan akan meniru PTSP Graha Sewaka Dharma yang sangat menarik, mudah dan terpadu serta tentunya masyarakat Denpasar sangat bersyukur memiliki Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang memiliki pemikiran cerdas dalam penataan pelayaan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Kota Makasar dengan luas wilayah 175 Km persegi dan jumlah penduduk mencapai 1,8 juta jiwa. Berbagai permasalahan kota ditangani  dari pengangguran semakin meningkat yang tak terlepas dari keberadaan Makasar sebagai kota terbuka yang berpengaruh pada tingkat urbanisasi. Adanya pembahasan tentang Orange Ekonomi oleh Walikota Rai Mantra tentunya sangat menarik dan akan kita bahas bersama dalam program kerjasama secara spesifik peningkatan perekonomian masing-masing kota.

Sementara Walikota Denpasar Rai Mantra mengatakan, Graha Sewaka Dharma Lumintang sebagai pusat pelayanan publik di Kota Denpasar. Sewaka Dharma menjadi salah satu filosofi Agama Hindu yang memiliki arti melayani adalah kewajiban. “Dari filosofi ini kami bersama Wakil Walikota I GN Jaya Negara membuka pandangan lebih luas dalam birokrasi pelayanan lewat spirit Sewaka Dharma, serta secara terus menerus melakukan transformasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Sejak tahun 2008 perubahan kinerja dan mindset ASN yang juga diikuti mewujudukan perubahan fisik membangun Graha Sewaka Dharma Lumintang. Berbagai pelayanan publik dapat diakses masyarakat dalam satu gedung pelayanan publik yang meliputi pelayanan perijinan, pelayanan administrasi kependudukan, Control Room Damamaya serta berbagai pelayanan publik lainnya.

Disamping itu, pertumbuhan Kota Denpasar dengan luas wilayah 127 Km persegi, dan kepadatan penduduk mencapai 6800 per Km persegi yang saat ini memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 82,24 persen dengan penerapan pelayanan inklusif kedepan yang juga membutuhkan berbagai rool model pembangun. (PR)

Gubernur Kaltara Buka-Bukaan di Depan Investor

20170309 Kaltara

Gubernur Kaltara buka-bukaan soal potensi investasi di hadapan calon investor

 

JAKARTA - Lebih dari 500 orang, yang sebagian besarnya kalangan pengusaha, baik skala nasional maupun internasional hadir dalam Kaltara Investment Forum (KIF) 2017 yang digelar di Ballroom Hotel JS Luwansa, Rabu (08/03).  Beberapa investor dari luar negeri yang hadir di antaranya dari Korea, Malaysia, Jepang, Tiongkok, dan Australia. Sementara tokoh nasional di antaranya Tanri Abeng, mantan menteri negara BUMN.

Kehadiran Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Kepala BKPM Indonesia Thomas Lembong dan  menambah gairah dan semangat para peserta dalam forum tersebut. Keduanya memberikan banyak masukan dan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah untuk peluang investasi di Kaltara.

Forum yang diprakarsai oleh Projo (Pro Jokowi) dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie. Gubernur juga memperkenalkan bupati/walikota dan pimpinan DPRD se Kaltara yang hadir. "Sengaja saya undang para bupati dan walikota, karena nanti saat bapak/ibu berinvestasi di Kaltara akan berhubungan sama para bupati dan walikota ini. Termasuk juga turut hadir para tokoh adat, tokoh masyarakat yang merupakan pimpinan masyarakat secara langsung," ujar Irianto yang begitu optimis forum ini mampu menarik investor untuk datang berinvestasi di Kaltara.

Lebih lanjut Irianto mengungkap sejumlah potensi yang dimiliki Kaltara, diantaranya kekayaan alam berupa sungai yang berpotensi menjadi sumber energi listrik berkapasitas ribuan megawatt. Kaltara juga punya minyak dan gas, batubara, serta potensi perikanan dan perkebunan. Ada juga kawasan tanaman pangan atau food estate yang dibangun di Bulungan dan Nunukan, serta kabupaten lain. "Ada 9 titik ladang minyak mengandung 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun cubic feet gas. Potensi gas Kaltara tersebar di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan," ungkap Irianto.

Potensi lainnya yang bisa dikembangkan di Kaltara adalah hydropower. Menurut Irianto, di Kaltara terdapat lebih dari 20 sungai yang berpotensi bisa dibangun pembangkit listrik (PLTA) karena memiliki arus air yang cukup kuat. Ke 20 sungai tersebut tersebar di 3 kabupaten berbeda di Kaltara.

Disebutkan, di Kabupaten Nunukan ada sumber air dari Sungai Sembakung yang perpotensi menghasilkan 500 megawatt (MW) dalam proses izin lokasi. Di  Kabupaten Bulungan, Sungai Kayan sebesar 9.000 MW, saat ini sudah persiapan tahap pembangunan konstruksi untuk bendungan tahap pertama yang ditargetkan menghasilkan listrik 900 MW dan akan selesai dalam waktu sekitar 4 tahun. "Di Kabupaten Malinau di Sungai Mentarang sebesar 7.600 MW atau 3.430 MW, yang sedang dalam tahap izin lokasi dan izin lingkungan atau Amdal," papar Irianto.

Gubernur juga mengatakan, beberapa investor sudah menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di bidang hydropower di Kaltara, misalnya Serawak Energy Benhad. Termasuk PT Kayan Hydro Energy yang sudah mulai melakukan pembangunan PLTA di Sungai Kayan, Peso, Bulungan. Ada juga beberapa perusahaan besar yang mulai melirik Kaltara, antara lain PT Inalum, PT Posco Enginering dan juga PT Hyundai Group.

Kaltara juga memiliki potensi lahan yang cukup luas guna dikembangkan sebagai energi biofuel dan kelapa sawit. Saat ini terdapat lahan perkebunan seluas 808 ribu hektare yang tersebar di 4 kabupaten yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. “Investor tak perlu khawatir datang dan berinvestasi ke Kaltara. Pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor,” tegas Gubernur.

Program lainnya yang akan dibangun di Kaltara adalah kawasan industri terpadu di daerah Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur. Kawasan seluas 15.000 hektare yang masuk dalam program pengembangan ekonomi nasional ini, akan terintegrasi dengan pelabuhan internasional. (PR)

Mabes Polri Apresiasi E-Government Pemkot Surabaya

20170307 Berita Daerah Surabaya Mabes Polri


Sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang telah lama diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mendapatkan apresiasi positif dari Mabes Polri. Apresiasi positif tersebut disampaikan Kepala Biro Kajian Strategis Sumber Daya Manusia Polri, Brigjen Pol Eko Indra Heri ketika berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Selasa (7/3/2017). 

Brigjen Pol Eko Indra bersama rombongan Mabes Polri diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Sekda Kota Surabaya, Hendro Gunawan di ruang sidang wali kota. Ikut hadir, Asisten Sekda serta beberapa kepala dinas terkait seperti Kepala Bappeko, Agus Imam Sonhaji, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti dan Kepala Bina Program, Dedik irianto.   

Eko Indra mengatakan, Mabes Polri berencana meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mabes Polri. Karenanya, pihaknya berkunjung ke Surabaya untuk belajar kepada Pemkot Surabaya yang telah menjadi pioner di Indonesia dalam menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

“Kami mendengar Bu Risma sudah lama menerapkan e-governement. Kami datang untk belajar. Dan memang, dari perencanaan hingga pengawasan, ini (e-government Surabaya) luar biasa. Kami akan coba mengadopsi dalam implementasi di kegiatan kami di bidang SDM. Tentunya ada perbedaan yang kami sesuaikan dengan organisasi Polri,” tegas Brigjen Pol Eko Indra.

Menurut Eko, Mabes Polri sebenarnya sudah memiliki sistem perencanaan yang lengkap. Namun, sistem yang sudah ada itu akan diperbaiki lagi. Utamanya sistem manajemen kinerja. Ini selaras dengan harapan Mabes Polri untuk semakin meningkatkan kompetensi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karenanya, Mabes Polri antuasias untuk menimba ilmu ke pemerintah daerah yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan secara elektronik dalam mengelola pemerintahan di daerahnya. Selain ke Pemkot Surabaya, Mabes Polri juga telah berkunjung ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

“Kami coba memperbaiki sistem manajemen kinerja sehingga kami banyak cari perbandingan. Salah satu nya ke Surabaya ini dan juga Pemprov DKI. Nanti kami kombinasikan, kami cari yang terbaik. Untuk sistem yang lain sudah jalan,” sambung Brigjen Eko Indra.

Menurutnya, kondisi internal Mabes Polri berbeda dengan pemerintahan. Ini karena mencakup seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Mabes hingga Polsek. Juga kondisi geografis dan jumlah personel yang tentunya jauh lebih besar dibandingkan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. “Nanti kami sesuaikan dengan kondisi di internal kami kira-kira yang paling pas untuk kami model nya yang bagaimana.
Kami cari yang terbaik,” imbuh dia.    

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan paparan perihal pemanfaatan e-government di Pemerintah Kota Surabaya. Dari mulai sistem pengelolaan keuangan daerah seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Delivery, e-Payment, e-Controlling dan e-Performance. Kemudian e-SDM untuk tes CPNS, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun. Lalu e-Monitoring seperti CCTV/SITS, penertiban reklame, pajak dan retribusi hingga monitoring sampah. Serta e-Education, e-Office, e-Permit, e-Health, e-Dishub, Simprolamas, Sistem Siaga Bencana 112 dan media center seperti e-wadul, e-sapawarga dan surabaya.go.id

“Mabes Polri ingin membuat sistem kinerja tentang kepolisian. Tetapi memang, mereka lebih kompleks karena mereka se-Indonesia. Yang berat itu di awal nyusun nya. Kami dulu juga berat waktu mau menerapkan e-performance. Tapi sekarang sudah lancar,” jelas wali kota.

Menurut wali kota, penggunaan e-performance dalam penilaia sistem kinerja punya banyak keunggulan. Salah satunya, kinerja seseorang akan mudah sekali terukur. Termasuk juga kemampuannya. “Itu betul. Beberapa kali kami lakukan tes, itu hasilnya hampir sama dengan e-performance, hasil psikotes dan juga hasil analisa. Urutannya persis,” jelas wali kota.

Disampaikan wali kota, penggunaan e-performance di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ini sudah diterapkan sejak awal dirinya menjabat Wali Kota Surabaya pada 2010 silam. Dalam fungsi nya untuk penilaian kinerja, e-performance bisa menjadi acuan untuk pemeriksaan Inspektorat ataupun memberhentikan PNS.

Kepala Bagian Bina Program, Dedik Irianto menambahkan, setiap PNS baik jabatan teknis maupun administratif di lingkungan Pemkot Surabaya yang memiliki NIK, memiliki akses masuk ke e-performance dengan username/password dan bisa mengisi kinerja. “Tiap aktivitas kerja yang dilakukan, akan bisa menjadi poin setelah di-approve oleh atasannya,” jelasnya. (HUMAS SURABAYA)  

Pemerintah Sepakat Perkuat Komisi ASN

KSP KASN

JAKARTA - Pemerintah akan fokus pada penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperhatikan usulan dewan terkait penyelesaian masalah tenaga honorer. Pemerintah segera menerbitkan RPP Manajemen ASN dan memerintahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. untuk mempercepat proses pembahasan RPP Manajemen PPPK, dan RPP Kinerja Pegawai ASN.  Sementara itu, terkait promosi jabatan terbuka, Presiden mengehendaki adanya ‘talent pool’ demi mendapatkan pejabat publik yang berkualitas.

Poin-poin ini terungkap dalam dialog terfokus melibatkan pakar dan pemangku kepentingan di Kantor Staf Presiden, Jum’at 3 Maret 2017.

Diskusi menghadirkan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, antara lain mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasojo, akademisi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, serta para tenaga ahli Kantor Staf Presiden.

Menyikapi desakan revisi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN, posisi dan sikap pemerintah sangat terang. “Arahan presiden adalah jelas agar birokrasi harus berbasis sistem merit agar dapat berkinerja optimal mendukung kebijakan pemerintah,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Teten menegaskan, prinsipnya sama, Presiden Jokowi memahami betul hambatannya, bahwa mesin birokrasi belum efektif untuk menjalankan program prioritas pemeirntah.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, Presiden tidak akan membiarkan segelintir pihak mengambil keuntungan politik dari revisi UU ASN ini. “Terkait honorer, seleksi yang berkualitas berbasis merit adalah syarat dasar. Presiden secara tegas tidak mau ditekan secara politik,” kata Teten.

Ditekankan dalam dialog ini, tuntutan untuk membubarkan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN)tidak ada dalam pandangan Presiden. “Namun, KASN perlu dievaluasi efektivitas kinerjanya agar lebih optimal,” ungkap Teten.

Eko Prasojo dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional menyatakan, pihaknya siap memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan inisiatif DPR untuk merevisi UU ASN. “Kami sudah melakukan pembahasan dengan perguruan tinggi, pers, pemangku kepentingan di pemerintah, LSM  untuk menelaah substansi revisi UU ASN yang diajukan DPR,” papaarnya.

Hasil pembahasan Tim Independen Reformasi mengerucut pada tiga opsi terkait nasib revisi UU ASN. Opsi pertama adalah menyetujui untuk membahas, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas. Opsi kedua hanya membahas hal-hal yang dianggap penting. “Opsi ketiga, tegas menolak dengan menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada penyelesaian RPP yang diamanatkan dan mengadopsi usulan dewan dalam substansi RPP,” urainya.

NASIB HONORER

Terkait tenaga honorer, Eko menyarankan agar diatur dalam RPP, karena dapat menjadi aset negara terutama di pedalaman dan daerah perbatasan. “Sedangkan bagi yang tidak lulus pemerintah dapat memberikan pelatihan untuk bekerja di luar birokrasi,” ungkapnya memberi solusi.

Adapun keberadaan KASN sangat penting dalam pengawasan sistem merit untuk menutup celah jual beli jabatan. “Lembaga ini patut dipertahankan, tinggal dilakukan perbaikan terhadap mekanisme kerja KASN dalam pengawasan yang melibatkan sistem informasi sehingga bisa bergerak lebih cepat,” jelasnya.

Hal senada juga disuarakan Djohermansyah Djohan, Siti Zuhro dan J. Kristiadi.“Dalam konteks ini partai pendukung pemerintah yang sangat vokal melakukan revisi UU ASN. Hal ini memerlukan lobby dan sosok Bapak Presiden sebagai uniting force agar kepentingan jangka pendek tidak mengalahkan kepentingan bangsa yang lebih besar,” saran Siti Zuhro.

Dari Kantor Staf Presiden, Tim Anti Korupsi dan Reformasi Bikrokrasi menyiapkan beberapa rekomendasi. “Pemerintah secepatnya akan mencarikan jalan keluar melalui pendekatan kesejahteraan atau sistem seleksi berbasis merit bagi tenaga honorer-K2, namun menggunakan mekanisme pengaturan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah,” kata Yusuf Hakim Gumilang, salah seorang anggota tim dari KSP.

Kantor Staf Presiden setuju untuk dilakukan penguatan kelembagaan KASN, setelah terlebih dahulu mengevaluasi kinerjanya, agar dapat lebih optimal mengawal penerapan sistem merit dan mencegah terjadinya rente jabatan di pusat dan daerah.

“Kami juga akan mengelurkan rekomendasi agar Presiden Jokowi memerintahkan Menteri PAN dan RB untuk melakukan exercise dan merancang kebijakan rightsizing organisasi serta redistribusi ASN secara cermat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan analisis kebutuhan di daerah, ruang fiskal, juga disesuaikan dengan program prioritas pembangunan,” tambah Bimo Wijayanto dari Kedeputian II Kantor Staf Presiden. (HUMAS KSP)

Kaltara Siapkan Jurus untuk Gaet Investor

 

20170302 Kaltara

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie memimpin rapat teknis persiapan KIF' 2017

 

TANJUNG SELOR – Dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie, Rapat Teknis Persiapan Kaltara Investment Forum (KIF) 2017 menghasilkan sejumlah poin perhatian. Di antaranya, perhelatan promosi Kaltara ke mata dunia internasional ini, menyasar sejumlah investasi asing, khususnya industri padat energi.

Untuk urusan ini, yang ditekankan adalah pemanfaatan energi berbasis konservasi. Mengingat, Kaltara memiliki potensi sumberdaya alam (SDA) energi yang melimpah, khususnya Sungai Kayan yang memiliki kecepatan air cukup tinggi mengarah ke wilayah tengah dan hilir. Kemampuan alirannya mencapai 1 kilometer per hektare (Ha). Disamping, kekayaan SDA energi lainnya seperti batubara, minyak, dan gas.

Pada acara yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltara H Udin Hianggio, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun, Ketua Bidang Energi Tim Projo Handoko, perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) se Kaltara, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kaltara, dan lainnya ini, gubernur mengatakan bahwa Indonesia, khususnya Kaltara jangan sampai kalah bersaing dengan negara lain. Yang dituju adalah kemampuan mempromosikan diri, menggaet investasi, akselerasi pembangunan daerah, dan keandalan energi.

“Jangan sampai kalah dengan Singapura yang membeli bahan baku di Indonesia, diolah lalu dijual kembali kepada kita. Dari itu, KIF ini harus mampu memberikan kesan mendalam, hingga mampu menginvitasi investor untuk membangun Kaltara,” kata gubernur.

Untuk itu, gubernur pun mengharapkan seluruh potensi yang ada di Kaltara, harus ditampilkan dengan menarik pada perhelatan KIF 2017. Disini, gubernur menekankan bahwa setiap daerah di Kaltara harus mendukung dan mempersiapkan wahana untuk “dijual” kepada investor. Termasuk, wahana yang akan mendukung geliat investasi di Kaltara, baik sarana maupun prasarana yang ada.

“Display yang harus ditampilkan nanti, di antaranya Bandara Juwata Tarakan yang menjadi pintu gerbang Kaltara, pelabuhan laut, rencana KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), masterplan KBM (Kota Baru Mandiri), rencana Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan), Peta Potensi SDA, rencana pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Kayan, Peta Potensi Pariwisata, termasuk TNKM (Taman Nasional Kayan Mentarang) yang mungkin hanya sedikit wilayah di dunia memilikinya,” papar gubernur.

Guna mendukung ekspektasi ini, gubernur pun berharap setiap SKPD yang terlibat, dapat bekerja optimal menyediakan bahan promosi untuk dipampang pada acara yang akan dihelat di Ballroom JS Luwansa Hotel, Jakarta ini. Sampai-sampai, gubernur pun menyarankan agar panitia kerja yang akan dibentuk nantinya, dapat menggunakan jasa profesional.

“Pada booth yang nanti disediakan, harus ditempatkan pejabat Eselon III yang berpenampilan menarik dengan didampingi penerjemah bahasa yang minimal bisa memahami dua bahasa, Inggris dan Mandarin,” jelas gubernur.

Dengan kata lain, di perhelatan yang bakal menghadirkan 400 undangan ini, Kaltara akan tampil “full team”. Bahkan, gubernur menyebutkan, tetua adat dari setiap suku asli di Kaltara akan menghadiri acara ini. Sajian tarian khas pun ditampilkan, hingga makanan dan souvenir pun dipersiapkan detail agar undangan yang sebagian besar investor ini, dapat interest dan tergugah untuk menanamkan modalnya di Kaltara. (PR)

Wapres: Jadikan Sampah Sebagai Kawan, Bukan Lawan

Wapres HPNS
 
 

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, HM Jusuf Kalla mengapresiasi kota-kota yang telah menjalankan upaya pengelolaan sampah secara baik. Kota-kota tersebut diantaranya Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Depok. Namun, perlu ada upaya yang berkelanjutan yang melibatkan semua pihak untuk bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bersih sampah pada 2020.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di Taman Suroboyo, kawasan Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/2). Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. “Program Indonesia Bebas Sampah 2020 itu akan menjadi pekerjaan yang berat bila tidak dikerjakan secara bersama-sama. Semua harus bergerak bersama. Dan, upaya ini harus berjalan secara berkelanjutan,” tegas wakil presiden. 

Apalagi, jelas Wapres Jusuf Kalla, semakin modern zaman, sampah berubah mengikuti zaman. Dia mencontohkan penduduk kekinian yang dalam aktivitas sehari-hari semisal makan dan minum, lebih banyak menggunakan makanan/minuman berbungkus plastik. Dan itu membuat sampah plastik kian banyak. “Kita tidak akan mungkin bisa meniadakan sampah 100 persen. Sebab, sampah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, yang terpenting adalah treatment alias pengelolaan sampah yang baik,” jelas wapres.  

Menurut wapres, sampah bisa menjadi kawan, tetapi juga bisa menjadi lawan. Sampah akan menjadi kawan bila dikelola dengan baik dan bisa diolah menjadi benda bernilai ekonomis. Bila tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi musibah seperti sumber penyakit dan banjir. Dan, karena sampah banyak berasal dari masyarakat, maka masyarakat lah yang pertama bertanggung jawab mengolah sampah. 

“Semua orang harus bertanggung jawab mengelola sampah. Jadi bukan hanya tanggung jawab wali kota atau pasukan kuning. Kita harus mengaturnya dengan baik. Seperti yang dijelaskan bu wali kota (Wali Kota Surabaya) tadi, daur ulang sampah itu merupakan bagian dari kita berkawan dengan sampah,” jelasnya.

Agenda peringatan HPSN 2017 diawali dengan bersih-bersih Pantai Kenjeran yang dilakukan sedari pagi. Ada kurang lebih 16 ribu orang yang ikut terlibat dalam bersih-bersih pantai yang terbagi dalam lima zona. Mereka diantaranya berasal dari SKPD Pemkot Surabaya, personel TNI, pelajar, karyawan hotel dan masyarakat. “Dalam kerja bakti bersih-bersih pantai yang dimulai pukul 6.30 WIB hingga pukul 8.30 WIB terkumpul 10.378 ton sampah,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya. 

Dikatakan Menteri LHK, selain berpusat di Surabaya, peringatan HPSN 2017 juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemkot) di seluruh Indonesia. Selama Februari, ada 226 kabupaten/kota dari 34 Provinsi yang telah melaksanakan bersih-bersih lingkungan. 

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika menyampaikan laporan di awal acara, menyampaikan, sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah concern mengolah sampah dari sumbernya. Seperti di rumah tangga, pasar dan sekolah. “Kami mampu menurunkan sampah yang masuk ke TPA Benowo sebanyak 10 hingga 20 persen per tahun,” ujar wali kota. 

Wali kota juga menyebut, Pemkot telah mampu bergerak bersama masyarakat untuk mengolah sampah. Hingga kini ada 28 ribu lebih kader lingkungan dan 520 orang fasilitator lingkungan yang bertugas mendorong dan memotivasi warga untuk sadar kebersihan dan di banyak kelurahan telah memiliki bank sampah. Pemkot juga mendorong sekolah dan kampus untuk berbasis ecoschool. “Kami punya pusat daur ulang sampah di Jambangan. Kami juga mampu mengubah sampah menjadi energi listrik yang diantaranya sudah dijual ke PLN. Itu beberapa hal yang telah kami lakukan, dan itu sumbangsih Surabaya untuk Indonesia,” tegas wali kota.

Dalam peringatan HPSN 2017 tersebut, Wapres Jusuf Kalla menandatangani prasasti peresmian Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di Jambangan berkapasitas 20 ton/hari. Selain itu, Wali Kota Surabaya dan Wakil Bupati Lamongan menerima sarana prasarana sampah meliputi empat unit motor sampah, tempat sampah pilah yang diserahkan Menteri LHK. Juga ada pemberian penghargaan kinerja produsen dalam pengurangan sampah (industri manufaktur dan ritel), juga pemberian penghargaan kepada bank sampah terbaik dan penyerahan KUR kepada KUKM Bank Sampah. Dari total 48 ribu an bank sampah di Indonesia, ada enam bank sampah yang mendapatkan penghargaan bank sampah terbaik. Yakni Bank Sampah Bina Mandiri Surabaya, Bank Sampah Malang, Bank Sampah Talo Makassar, Bank Sampah Gemah Ripah Bantul, Bank Sampah Induk Banjarmasin, dan Bank Sampah RW03 Mekarsari Jakarta Timur. (PR)

Pemkot Denpasar Serahkan 9.174 Sertifikasi Kompetensi

20170223 berita daerah denpasar
 
 
 
Dampak persaingan global dalam ketenaga kerjaan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Denpasar. Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra tidak ingin adanya pengangguran terhadap tenaga kerja lokal meski pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar baik. Untuk itu Rai Mantra menginginkan semua tenaga kerja Kota Denpasar harus memiliki sertifikasi kompetensi. Hal tersebut diungkapkan Rai Mantra saat menyerahkan 9.174 sertifikasi kompetensi kepada tenaga kerja Kota Denpasar yang dilaksanakan secara simbolis Rabu (22/2) di Gedung Sewaka Dharma.
 
"Kedepannya saya tidak ingin tenaga kerja lokal dalam Kota Denpasar menjadi penggangguran di daerahnya sendiri karena tidak memiliki sertifikasi kompetensi. Meski pertumbuhan ekonomi kota sudah baik," ujarnya.
 
Bila tidak ingin hal tersebut terjadi mau tidak mau atau suka tidak suka semua tenaga kerja dan angkatan kerja Kota Denpasar harus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan kahlian yang dimiliki. Lebih lanjut Rai Mantra menambahkan tenaga kerja lokal tidak bisa lepas dari persaingan global mengingat Indonesia telah menandatangani kerjasama masyarakat ekonomi asean (MEA). Dan di tahun 2020 Indonesia juga sudah memasuki perdagangan bebas WTO (world trade organisation) yang dampaknya lebih luas dari MEA. Dengan adanya MEA dan WTO ini semua tenaga kerja asing bisa bekerja di Indonesia bila memiliki sertifikasi kompetensi.
 
Untuk memangkan persaingan tersebut Rai Mantra berharap tenaga kerja harus membekali diri sertifikasi kompetensi tersebut. "Saya berharap semua tenaga kerja yang telah memiliki sertifikasi kompetensi ini menyampaikan kepada tenaga kerja lain untuk segera memiliki sertifikasi tersebut," ujarnya.
 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, I Gustu Agung Anom Suradi mengatakan penyerahan sertifikasi kompetensi ini untuk mendukung Kota Denpasar sebagai kota kompetensi. Pelaksanaan kompetensi di Kota Denpasar di dukung oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Sertifikasi Profesi dan SMK di Kota Denpasar.  Untuk itu kedepannya semua SMK dan LPK bila selesai pendidikannya harus telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan keahliannya. Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan kedepannya.
 
Salah seorang tenaga kerja yang menerima sertifikasi kompetensi Kadek Devi Handayani mengaku sangat senang telah memiliki sertifikasi sesuai dengan keahliannya ini. "Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Walikota karena telah menetapkan Kota Denpasar sebagai kota kompetensi," ujarnya. Dengan demikian semua tenaga kerja yang bekerja di Kota Denpasar harus memiliki sertifikasi kompetensi ini. Menurutnya ini akan sangat memermudah kedepannya dalam menghadapi persaingan global ini. (Gst/Humas Denpasar)

Tujuh Isu Kependudukan Ini Masih Jadi Pekerjaan Rumah Jabar

PIN 1631WEB 1
 
 Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan
 
 
 
BANDUNG - Kemajuan sebuah bangsa ditentukan bukan hanya oleh keunggulan komparatif sumber daya alamnya, tapi lebih pada keunggulan kompetitif sumber daya manusianya. Bicara sumber daya manusia, tentunya tak lepas dari masalah kependudukan.
 
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan ada tujuh isu kependudukan yang masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia, khususnya Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Ini diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Konsolidasi Penggarapan Ketahanan Keluarga bagi para Petugas di 27 Kabupaten/Kota se-Jabar, dengan Tema "Ketahanan Keluarga di Jawa Barat" di Grand Royal Panghegar Hotel, Jl. Merdeka No. 2 Bandung, Jum'at (17/02/2017).
 
Ketujuh isu kependudukan yang disinggung Netty, yang pertama adalah kemiskinan, mulai dari yang sifatnya terstruktur, seperti miskin wawasan, hingga kondisi ekonomi. Kedua dan ketiga yaitu pemberdayaan perempuan dan generasi muda, sebagai dua pilar bangsa paling kuat. Menurut Netty, kekurangpahaman kaum perempuan dan generasi muda akan peranannya sebagai subjek pembangunan bangsa, menjadi pemicu tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang berimbas pada permasalahan sosial masyarakat luas. Sudah cukup, kata Netty, generasi muda 'diasuh' oleh kemajuan teknologi. Isu keempat, yang juga masih berkaitan dengan isu sebelumnya, yakni kesehatan dan reproduksi. Orangtua yang tidak bisa mengedukasi anak-anaknya tentang apa itu haid dan mimpi basah, dapat menjadi senjata makan tuan yang menjerumuskan anak pada seks bebas, mendongrak jumlah kelahiran yang tidak diinginkan, dan akhirnya berdampak pada masalah kependudukan.
 
Lingkungan menjadi isu kependudukan yang kelima, dimana isu ini berhubungan dengan aspek sosio kultural masyarakat, misalnya kebiasaan masyarakat membuang sampah dan limbah rumah tangga sembarangan. Tak ayal, isu ini menjadikan program-program pemerintah akan lingkungan menjadi tidak sinergis.
 
"Jabar punya program Citarum Bestari (bersih, sehat, indah dan lestari) yang tidak didukung oleh aksi masyarakat, sehingga hanya jadi program yang bertepuk sebelah tangan," ungkap Netty menyayangkan.
 
Isu kependudukan yang keenam adalah kesehatan masyarakat lansia (lanjut usia), yang menjadi salah satu indikator angka harapan hidup. Sedangkan yang terakhir ialah penataan ruang, mulai dari lokasi hunian, lahan pertanian abadi hingga pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur.
 
Netty menekankan yang utama harus ada di setiap daerah adalah kebijakan pembangunan berlandaskan kependudukan. Karena itu, Netty berharap kedepan akan ada forum koordinasi khusus yang melibatkan instansi-instansi terkait, meliputi BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, guna menghadirkan pembangunan kependudukan yang strategis.
 
"Jumlah penduduk yang besar sebenarnya bukan masalah jika kita memiliki kualitas dan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya dan layanan masyarakat," ujar Netty. (HUMAS JABAR)

Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Mulai Bergulir

20170217 MenteriPPN jokowi

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Menetri PPN Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberikan pengarahan pada acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/02)

 

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara, Jumat (17/02). Acara yang disaksikan Presiden RI Joko Widodo ini merupakan titik awal keberhasilan PINA setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas diberikan mandat oleh Presiden untuk menggalang sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) secara bersama-sama memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road, yang saat ini memiliki konsesi untuk 15 ruas jalan tol. Adapun 8 ruas jalan tol berlokasi di Pulau Jawa dengan total panjang 408,41 kilometer, di mana 5 ruas di antaranya merupakan ruas Tol Trans Jawa dengan total panjang 305,27 kilometer. Pembebasan lahan untuk seluruh proyek ini rata-rata sudah mencapai 68 persen. Sementara itu, pembebasan lahan proyek-proyek ruas Tol Trans Jawa yang diharapkan fungsional pada Hari Raya Idul Fitri 2017 mendatang sudah mencapai 90 persen. Konstruksi jalan tol sudah mencapai rata-rata 40 persen dan untuk beberapa ruas sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Dengan program PINA, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan kepada PT Waskita Toll Road untuk mencukupi kebutuhan porsi ekuitas tahap awal sebesar 3,5 triliun rupiah. Proses fasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas yang telah sampai financial closing ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. Kementerian PPN/Bappenas, sebagai motor penggerak dan fasilitator PINA, mendorong agar skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan keuangan negara.

Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki 4 (empat) kriteria, yakni: 1) mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional; 2) memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia; 3) memiliki kelayakan komersial; 4) memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria). PINA dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari penanam modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan sumber pembiayaan lain yang sah. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proyek PINA yang akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dukungan finansial memegang peranan yang sangat krusial dalam percepatan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pembangunan jalan tol yang berperan untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan memberi daya ungkit perekonomian. Acara Financial Closing PINA ini diharapkan mampu menjadi pemicu keterlibatanlembaga pengelola dana-dana jangka panjang atas proyek-proyek infrastruktur strategis dan prioritas lainnya. “Program PINA didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan modal besar yang dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. 

20170217 MenteriPPN

Peluncuran PPP Book 2017

Dalam rangka mendorong percepatan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan daftar rencana proyek infrastruktur yang terangkum dalam Public Private Partnerships (PPP) Book 2017. Daftar tersebut memuat 1 proyek KPBU kategori siap ditawarkan dengan nilai investasi sebesar 1,09 triliun rupiah dan 21 proyek kategori KPBU dalam proses penyiapan dengan total nilai investasi 112,23 triliun rupiah. PPP Book 2017 diharapkan dapat mengundang minat investor untuk berpartisipasi dan memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam daftar proyek tersebut akan digarap bersama swasta.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BKPM, LKPP dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam satu wadah yang disebut Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia atau PPP Office Government of Indonesia. Kantor Bersama KPBU akan menjadi one-stop service pelaksanaan proyek KPBU dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan capacity building terkait KPBU. Dengan berfungsinya Kantor Bersama KPBU, diharapkan proyek-proyek dengan skema KPBU lebih cepat terlaksana namun tetap akuntabel. “Melalui kedua skema alternatif pembiayaan infrastruktur yaitu PINA dan KPBU, pemerintah akan terus berusaha mendorong partisipasi swasta dan lembaga pengelola keuangan untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya penyediaan infrastruktur,” tutup Menteri Bambang. (PR)

20170217 MenteriPPN1 20170217 MenteriPPN2

20170217 MenteriPPN320170217 MenteriPPN4

20170217 MenteriPPN520170217 MenteriPPN7

20170217 MenteriPPN820170217 MenteriPPN16

 

 

Aher Ingin Sekolah Jadi Rumah Kedua Siswa

 

Pada kesempatan pelantikan dan pengukuhan ini, dalam arahannya Aher meminta para guru dan kepala sekola menjadi contoh atau teladan yang baik dan benar bagi anak didik. Menurut Aher, guru harus memberikan contoh perilaku dan sifat yang selayaknya menjadi inspirasi para siswa.

“Saya dan istri mencanangkan, situasi sekolah itu harus menjadi rumah kedua bagi para siswa. Mereka betah di sekolah,” kata Aher.

“Kenapa tidak, saat pergi ke sekolah di pintu gerbang (sekolah) kepala sekolah sudah datang duluan. Menyalami dan menyapa mereka (siswa) dengan baik, senyum kepada para siswa. Dan ketika masuk ke ruang kelas, guru yang mengajar jam pertama sudah menunggu di pintu ruang kelas menyambut dengan senyuman menyambut anak-anak calon masa depan bangsa ini,” lanjutnya.

Pemprov Jawa Barat juga akan terus mendorong agar guru bisa memiliki kemampuan mengajar dan memiliki bahan ajar yang baik. Guru harus bisa memastikan bahwa siswa memahami apa yang telah diajarkan. Ini bisa dilakukan melalui evaluasi atau tes diakhir masa pelajaran.

“Guru juga kita dorong supaya menguasai bahan ajar dengan baik, menguasai metodologi ajar dengan baik. Dan guru tidak keluar kelas, kecuali setelah yakin bahwa seluruh siswa memahami dengan baik. Metodenya harus dipelihara betul ya, jangan sampai karena anak mengatakan ‘mengerti’ guru langsung keluar kelas. Diyakinkan dulu dengan cara tes diakhir pelajaran,” papar Aher.

Untuk menciptakan generasi sehat, lingkungan sekolah pun harus bersih bagi siswa. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan suasana belajar dan mengajar yang nyaman. Aher pun menekankan guru dan kepala sekolah harus menjadi teladan bagi siswa dan dirinya, seperti tidak merokok. Untuk itu, sekolah layak menjadi rumah kedua bagi siswa.

“Saya tidak ingin ada guru apalagi kepala sekolah yang merokok. Kita ingin mencintai dan menciptakan bangsa yang sehat,” tekan Aher.

  Selain itu, momentum alih kelola SMA/SMK harus dimanfaatkan untuk menghilangkan praktik pungutan liar di dunia pendidikan. Sosok guru atau tenaga pendidik adalah SDM paling bersih di Tanah Air. Aher mencontohkan guru tidak boleh terlibat dalam urusan jual-beli seragam atau buku, karena hal tersebut bisa diserahkan kepada koperasi atau orang tua bisa membelinya secara mandiri.

“Oleh karenanya jangan ada perilaku yang mengotori kebersihan tersebut. Pengadaan seragam kita luruskan supaya tidak ada suudzon (buruk sangka) dari masyarakat kepada kita, penjualan buku kita luruskan jangan sampai ada suudzon dari masyarakat kepada kita. Dan lain sebagainya, kita sepakati. Supaya tidak ada hal-hal buruk yang kemudian ada pada para guru. Pokoknya para guru itu sosok yang menjadi teladan, sosok yang digugu dan ditiru,” pungkas Aher. (HUMAS JABAR)

Berita Terkait

Hubungi Kami :

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89
Email : .
Facebook twitter 26 instagram 25 Youtube RSS map-24