Ukuran-ukuran keberhasilan reformasi birokrasi harus konkret, dan dapat dirasakan oleh rakyat. Demikian dikatakan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan ketika berbicara sebagai keynote speaker dalam Seminar Nasional KORPRI bertema ”Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi” di Jakarta, Kamis (22/7).

  Setidaknya, ujar Menteri, ada 9 outcomes yang bisa dijadikan indicator, yakni: (1) tidak ada korupsi; (2) tidak ada pelanggaran (opini hasil audit BPK); (3) APBD bagus, ditunjukkan dari peningkatan dan penyerapan anggaran  tiap triwulan; (4) Semua program seleaai dengan baik (persentase penyelesaian program triwulan); (5) Semua perijinan cepat (peringkat doing business); (6) Komunikasi dengan public baik (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM); (7) Pemanfaatan waktu (jam kerja) yang efektif dan produktif; (8) Jumlah reward dan punishment; (9) hasil pembangunan nyata (growth, job, food, energy, health, education dll).

  Wakil Presiden Boediono mengatakan, peran sejarah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai pemersatu pegawai negeri khususnya, dan pemersatu bangsa Indonesia akan tetap relevan ke depan.

  Demikian dikatakan Boediono ketika membuka Seminar Nasional KORPRI dengan tema Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (22/7). “Dalam era reformasi ini  ada upaya yang mencoba memecah KORPRI. Dulu, persatuan kita anggap sebagai suatu taken for granted, sesuatu yang sudah ada. Padahal, untuk mewujudkan persatuan merupakan upaya yang sangat susah,” ujarnya.  

  Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi mengatakan, perpanjangan batas usia pensiun (BUP) pegawai negeri sipil (PNS) akan membawa dampak terhadap sistem karir/kaderisasi, produiktivitas serta profesionalisme PNS. “Untuk mengatasi hal itu, dalam menetapkan perpanjangan batas usia pensiun PNS perlu analisa dan pertimbangan sejumlah faktor,” ujar Menteri E.E. Mangindaan dalam Raker dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (21/7).

  Saat ini, pedoman untuk PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32/1979 dan peraturan lain, seperti guru, hakim, jaksa, serta TNI dan Polri. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi tuntutan perpanjangan BUP, yakni perkiraan batas usia harapan hidup sudah meningkat menjadi 72 tahun.

  Meskipun berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2009, namun bukan berarti sudah bebas dan bersih (free and clear). Sebab pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK berlandaskan pada standar akuntansi pemerintah, yang belum bicara soal efisiensi, target, maupun program.

  Untuk itu, setelah berhasil mempertahankan predikat WTP, setiap instansi pemerintah harus memaksimalkan kinerjanya, selain harus tetap patuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku. ”Jangan hanya baik dalam menyusun laporan, tetapi kinerja atau outcomenya tidak jelas atau  nol,” ujar Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan ketika menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK di Kementerian PAN dan RB, Selasa (20/7).