|
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Pencitraan |
|
Kamis, 19 November 2009 |
|
Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu II harus benar-benar memiliki ukuran dan target kinerja yang jelas dan akuntabel, tidak hanya sekadar tataran konsepsi dan pencitraan semata, namun harus terimplementasi secara substantif dan komprehensif. Untuk itu, dalam pelaksanaan program kerja setiap instansi pemerintah harus didasarkan pada indikator kinerja (output dan outcome) yang jelas dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian dikatakan Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan ketika memberikan pengarahan pada pembukaan Rakornas PAN 2009, di Jakarta, Kamis (19/11). ”Kita harus bersikap jujur dan terbuka dalam menilai diri kita, pahami kondisi obyektif diri kita masing-masing dan bangsa Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Penyusunan Sejumlah PP dan Perpres Masuk Program 100 Hari Menpan dan Reformasi Birokrasi |
|
Kamis, 19 November 2009 |
|
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, Menpan dan Reformasi Birokrasi akan menyusun Perpres tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian Negara, serta Perpres tentang Kedudukan dan Tupoksi serta Susunan unit Eselon I. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari 10 program 100 hari Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, ujar Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangidaan, dalam Raker dengan Komisi II DPR, yang dipimpin Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu, Rabu (18/11). |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Menpan & RB Akan Selesaikan Dua PP Pelayanan Publik |
|
Rabu, 11 November 2009 |
|
 Menteri Negara Pendayaguanaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan menegaskan, Kementerian yang dipimpinnya akan menyelesaian penyusunan dua peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik dan grand design reformasi birokrasi beserta road map hingga tahun 2025 dalam program 100 hari.
Dua PP yang dimaksud adalah PP tentang Standar Pelayanan Publik, dan PP tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu (One Stop Service/OSS), yang merupakan bagian dari 5 PP yang akan disusun dan satu Peraturan Presiden yang diperintahkan oleh UU No. 25/2009 tersebut. “Dalam program seratus hari ini kita utamakan 2 PP, yakni PP Standar Pelayanan Publik dan PP tentang OSS,” ujarnya. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
LOKA KARYA RUU TENTANG PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
|
Selasa, 10 November 2009 |
|
 Realisasi reformasi birokrasi dapat dimulai dengan melakukan reformasi kecil di lingkungan instansi masing-masing, melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta perbaikan organisasi, tidak perlu menunggu selesainya seluruh pagar dan pilar.
Demikian dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, E.E.Mangindaan dalam pengarahan pada Lokakarya Nasional RUU Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Hotel GH Universal Bandung, 7 November 2009. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Reformasi Birokrasi Tuntut Pengembangan Budaya Kerja |
|
Selasa, 27 Oktober 2009 |
|
 Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan menuntut dikembangkannya model dan kreasi penerapan budaya kerja bagi jajaran aparatur negara, sehingga bisa mengubah pola pikir (mind set) mereka, dan pada gilirannya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian Negara PAN, Tasdik Kinanto saat memberikan pengarahan pada pembukaan Pelatihan Kader Penggerak Budaya Kerja Aparatur Angkatan III di Hotel Horison Bekasi, Selasa (27/10). |
|
Selengkapnya...
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 Berikutnya > Akhir >>
|
| Hasil 1 - 5 dari 9 |
