|
Cuti Bersama Lebaran, Pegawai Harus Tetap Disiplin |
|
Selasa, 07 September 2010 |
|
Menteri Negara PAN dan RB E.E. Mangindaan minta seluruh pimpinan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah agar memerintahkan semua PNS di lingkungan masing-masing untuk mematuhi jam kerja, serta menciptakan dan memelihara suasana kondusif untuk dapat melaksanakan tugas dan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan melalui Surat Edaran No. SE/07.M.PAN-RB/8/2010 tentang Peningkatan Pelaksanaan Disiplin PNS Dalam Rangka Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1431 H. Ditegaskan, bahwa cuti bersama Idul Fitri 1431 H adalah tanggal 9 dan 13 September 2010. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Penilaian LAKIP Pusat Dilaksanakan Oktober 2010 |
|
Selasa, 24 Agustus 2010 |
|
Penerapan sistem akuntabilitas kinerja akan berhasil dengan baik bila didukung adanya komitmen kuat dari semua pihak penyelenggara pemerintahan. Komitmen itu juga harus dibarengi dengan kemauan sungguh-sungguh dan niat yang tulus untuk mencapai pemerintahan yang akuntabel. Demikian dikatakan Menteri Negara PAN dan RB yang diwakili Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Tasdik Kinanto dalam rapat koordinasi pelaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga tahun 2010, di Jakarta, Senin (23/8). ”Untuk mendukung komitmen itu, perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan sistem reward and punishment,” ujarnya menambahkan. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
KETENTUAN JAM KERJA PNS PADA BULAN RAMADHAN |
|
Rabu, 11 Agustus 2010 |
|
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang ketentuan jam kerja Instansi Pemerintah yang berlaku pada bulan Ramadhan, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto, mengatakan bahwa aturan masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/16/M.PAN/10/2005 tentang Penetapan Jam Kerja PNS Pada Bulan Ramadhan. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Tinggalkan Kebiasaan Berorientasi Proyek |
|
Rabu, 04 Agustus 2010 |
|
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tasdik Kinanto mengatakan, aparatur negara harus meninggalkan kebiasaan lama, yakni bila proyek berakhir maka berakhir pula kegiatan, apapun hasilnya. “Kegiatan yang berorientasi proyek ini harus diakhiri, tatkala kita ‘mewarisi’ hal baik yang perlu dikembangkan,” ujarnya dalam sambutannya pada acara pertemuan eksekutif Sekda dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten/Kota, di Jakarta, Selasa (27/7). Karena itu, lanjut Tasdik, Kementerian PAN dan RB mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif untuk meneguhkan komitmen bersama, melanjutkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan partisipasi masyarakat. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
RUU PPAP Ubah Paradigma Pengawasan APIP |
|
Rabu, 04 Agustus 2010 |
|
Terwujudnya Undang-Undang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (PPAP) diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yakni meningkatkan kepercayaan (trust) di antara instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Demikian dikatakan Deputi Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi bidang Pengawasan dan Akuntabilitas, Herry Yana Sutisna dalam semiloka Uji Publik RUU PPAP di Yogyakarta, Kamis (29/7). |
|
Selengkapnya...
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 Berikutnya > Akhir >>
|
| Hasil 1 - 5 dari 7 |